#SobatJak4, setelah kurang lebih 2 bulan kita berjibaku dalam masa darurat covid-19, kita akan menyambut New Normal. Lantas, bagaimana peran KPPN Jakarta IV saat ini untuk mendukung kelancaran tusi K/L?

Kami telah menerbitkan petunjuk teknis pengajuan SPM selama masa covid-19. Pada S-2223 ini salah satunya kami memberikan relaksasi untuk TUP Tunai yang diharapkan dapat mendukung kelancaran tusi K/L sekaligus dapat mengurangi frekuensi dan jumlah SPM, mengingat bahwa KPPN selama covid-19 tidak dapat beroperasi optimal.

Jika sudah begitu, apa saja yang perlu dilakukan satker? Mari kita simak juknis tersebut pada bit.ly/133jukniscovid

Dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran sebagaimana amanat Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga maka diselenggarakan Video Conference berupa Rapat Kebijakan Pelaksanaan Anggaran dan Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksaan Anggaran (IKPA).
Materi yang akan dibahas adalah :
1. Mekanisme Pengajuan SPM ke KPPN dalam amsa Pandemi COVID-19 dan pengisian pencapaian output
2. Evaluasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

KPPN Jakarta IV mengadakan rapat dalam kantor dalam rangka pembinaan perbendaharaan dan penatausahaan keuangan di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui video conference

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengadakan rapat dengan KPPN Jakarta IV yang bertujuan membahas Langkah - Langkah Pembuatan Rekening Induk (Virtual Account) pada Kementerian

KPPN Jakarta IV menindaklanjuti surat Kepala KPPN Jakarta IV No. S-2223/WPB.12/KP.04/2020 tanggal 2 Juni 2020 hal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengajuan SPM ke KPPN Pada Masa Keadaan Darurat COVID-19, terutama terkait penatausahaan dan pembukuan transaksi UP dan TUP, maka perlu dilakukan BIMTEK atas pencatatan dan pembukuan oleh Bendahara dan BPP melalui Video Conference mulai 23 Juni 2020 sampai 1 Juli 2020.

Berdasarkan addendum Naskah Perjanjian dan Berita Acara Serah Terima yang diajukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi, bersama ini perlu dilakukan pembahasan terkait addendum register dan pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk barang Terminal Penumpang Tipe A Ahmad Sanusi Sukabumi