Haloo #SobatJak4, untuk mendukung strategi pencairan dana dalam masa covid19, KPPN Jakarta IV mengadakan sosialisasi virtual dengan lima bank mitra kerja #Jak4: *@bsm, BNI, BRI, BTN, dan Mandiri*

CMS menjadi solusi untuk mengatasi resiko penggunaan tunai yang tinggi, mengingat adanya relaksasi UP/TUP dari 50jt menjadi maksimal 1 Miliar dalam sekali transaksi. Penggunaan CMS juga memastikan transaksinya traceable.

Terima kasih kami ucapkan atas komitmen dari pihak perbankan untuk mendukung kegiatan ini.
Materi dan notula dapat diakses di: bit.ly/133cms

Covid-19 membuat penyerapan anggaran tidak maksimal? ?

Yuk kita simak bersama infografis di atas.

Secara umum, masih senada dengan statistik per 15 Mei lalu bahwa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran satker mitra KPPN Jakarta IV. Di mana pada tahun 2020 (per 08 Juni) daya serapnya sebesar 25,92%, dan ini lebih tinggi dari tahun anggaran 2019 yang sebesar 21,44%.

Lebih detil pada rincian tiap pos belanja, dapat kita amati bahwa realisasi belanja pegawai dan belanja modal mengalami sedikit penurunan. Sedangkan, realisasi belanja modal naik signifikan dari 9,91% menjadi 20,08%, begitu pula dengan belanja bansos dari 0,35% menjadi 14,98%.

Maka dari itu, menyambut new normal ini mari kita terus tingkatkan kinerja yang sudah baik, agar bersama kita dapat lewati masa-masa sulit negeri ini.

#MengawalAPBNIndonesiaMaju
#bansos
#covid-19
#corona
#kppn

Tahukah kamu kalau ternyata KPPN Jakarta IV punya banyak inovasi yg ciamik abis? Penasaran kan? Yuk kita ulik bareng Ucup dan Galuh di episode kali ini.

bit.ly/bobaep3 (spotify)
bit.ly/bobayt3 (youtube)

?PLAYLIST: (menit ke ...)

1. Bisa bijak (Bincang Santai Berbagi Informasi dan Kebijakan) 4:23
2. CSO swalayan 4:57
3. Denmas (Mendengar Masukan) 6:09
4. BSV/Beravi (Belajar Secara Virtual) 7:30
5. Bang Kompi (Membagun Komitmen Pimpinan) 9:10
6. Sopan Terpadu (Solusi Pelaksanaan Anggaran Terpadu) 11:04
7. TRC (Tim Reaksi Cepat) J4 13:57
8. Askon G2 15:33
9. Buku pintar 21:32 (bit.ly/bukupintar133)
10. FAQ 27:05

[Rabu, 10 Juni 2020]

Hari ini, KPPN Jakarta IV mengadakan Video Conference tentang Pengisian dan Konfirmasi Data Capaian Output Satker K/L bersama dengan narasumber dari Direktorat Pelaksanaan Anggaran:

 Heny Muryantini, Kepala Subdit Koordinasi dan Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pelaksanaan Anggaran

 Tommi Helmiwa, Kepala Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran II

 Febrian Yalisman, Pelaksana pada Seksi Konsolidasi Pelaksanaan Anggaran II

Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman dan petunjuk teknis pengawalan data Capaian Output 2020 di tingkat KPPN dan Kanwil DJPb dalam rangka persiapan pengisian data Capaian Output 2020 melalui mekanisme rekonsiliasi laporan keuangan termasuk untuk pengawalan nilai IKPA ketigabelas (Konfirmasi Capaian Output), serta monev/analisis pelaksanaan anggaran terkait, khususnnya Output Strategis.

Pengawalan Output 2021 akan disesuaikan dengan adanya Redesain Sistem Penganggaran yang saat ini sedang berproses

[Selasa, 9 Juni 2020] Sehubungan dengan implementasi Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara (JFPTPN) dan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara (JFAPN) tahun 2020, Direktorat Sistem Perbendaharaan telah menyusun Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan (RPerdirjen) tentang Pedoman penilaian dan penetapan Angka Kredit PTPN dan APN, dengan sistematika yang merujuk pada Panduan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Anggaran (SE-4/AG/2019) dan masukan dari Bagian OTL Setdijten Perbendaharaan agar merujuk pada Pedoman Telaah dan Analisis Laporan Keuangan Badan Layanan Umum oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (PER-28/PB/2020)

Apakah satker Saudara pernah mengalami gagal upload ke e-SPM karena kuota penuh? Atau berkali-kali mengalami penolakan SPM dari KPPN? Tenang, kami ada solusinya. Melalui vidcon yang dihadiri oleh seluruh satker mitra kerja, kami menyampaikan inovasi dan kebijakan-kebijakan khusus untuk mengatasi hak tersebut.

Data kami menunjukkan bahwa 18,9% SPM mengalami penolakan. Di lain sisi, terdapat pengajuan SPM LS Kontraktual (nilai perikatan di bawah Rp 1 M) dan SPM LS non kontraktual berlebih. Sehingga, dikeluarkan kebijakan khusus di antaranya relaksasi UP/TUP (dinaikkan dari hanya 50jt menjadi maksimal 1 M sekali transaksi).

Yuk simak kebijakan selengkapnya di link ini (tinyurl.com/kppnjktivmasacovid19)

#SPM
#corona
#kppn
#APBN
#videoconference