APBN Sebagai Penggerak Ekonomi Daerah
Untuk wilayah seperti Bolmong raya, APBN tidak hanya sekadar angka dalam laporan keuangan, tetapi juga sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Dana yang berasal dari transfer ke daerah seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Desa (DD) menjadi andalan bagi berbagai kegiatan ekonomi—mulai dari pembangunan infrastruktur jalan desa, peningkatan sarana pendidikan dan kesehatan, hingga penguatan masyarakat di sektor pertanian dan perikanan.
Saat penyerapan APBN mengalami keterlambatan, dampaknya langsung terlihat: proyek ditunda, sirkulasi uang melemah, dan kemampuan beli masyarakat menurun. Sebaliknya, penyerapan anggaran yang efisien dan tepat waktu pada Triwulan IV bisa menjadi “suplemen ekonomi” bagi Bolmong menjelang akhir tahun.
Data peningkatan jumlah tagihan yang dimintakan untuk rentang tahun 2020 hingga 2024
Dinamika Penyerapan di Akhir Tahun
Secara nasional, pengeluaran negara pada Triwulan IV umumnya meningkat signifikan akibat percepatan proyek fisik dan penyelesaian pembayaran kegiatan yang tertunda. Di level daerah, fenomena ini juga terlihat. Bermacam proyek pembangunan di Bolmong raya yang baru dapat terwujud pada kuartal akhir, baik disebabkan oleh faktor administrasi, cuaca, serta proses lelang yang memerlukan waktu.
Akan tetapi, percepatan pengeluaran di akhir tahun harus diwaspadai supaya tidak mengurangi kualitas hasil dan tanggung jawab dalam penggunaan dana public
Pandangan Masyarakat: Efektivitas Lebih Utama daripada Sekadar Penyerapan
Masyarakat saat ini semakin peka. Mereka tidak hanya mengevaluasi pemerintah berdasarkan seberapa banyak anggaran yang digunakan, tetapi juga seberapa besar manfaat yang langsung dirasakan. Di Bolmong raya, banyak penduduk menginginkan agar proyek pembangunan tidak hanya sekedar “mengejar penyerapan”, tetapi juga memenuhi kebutuhan nyata daerah—seperti peningkatan produktivitas pertanian, penguatan UMKM, dan perbaikan infrastruktur dasar.
Dalam perbincangan komunitas setempat, sering kali muncul pertanyaan seperti:
“Jika anggaran telah digunakan, mengapa jalan menuju desa kami masih dalam kondisi buruk?”
Pertanyaan yang sederhana ini sebenarnya mencerminkan meningkatnya permintaan akuntabilitas publik di daerah.
Tantangan Daerah: Kemampuan dan Kerjasama
Tantangan kapasitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran tidak dapat dipisahkan dari masalah penyerapan APBN di tingkat daerah, termasuk Bolmong raya. Berbagai tantangan yang sering terjadi antara lain:
- Keterlambatan dalam proses pengadaan produk/jasa.
- Minimnya sinergi antara pemerintah daerah dengan lembaga vertikal pusat.
- Terbatasnya sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan negara.
Pemerintah pusat harus terus meningkatkan dukungan teknis dan digitalisasi dalam proses anggaran, sehingga daerah seperti Bolmong raya dapat memperbaiki kinerja keuangannya sambil mempertahankan tata kelola yang transparan.
Harapan Menjelang Akhir Tahun: APBN yang Sungguh-Sungguh Ada
Menjelang akhir tahun anggaran, warga Bolmong raya mengharapkan realisasi APBN Triwulan IV tidak hanya fokus pada angka, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata di lapangan. Saat jalan desa selesai tepat waktu, bantuan sosial disalurkan tanpa hambatan, dan proyek infrastruktur berjalan sesuai ketentuan, masyarakat akan merasakan langsung keberadaan negara lewat APBN.
Sebagaimana perannya yang utama, APBN berfungsi sebagai alat keadilan sosial—mendistribusikan sumber daya nasional ke seluruh daerah, termasuk di Bolaang Mongondow Raya. Oleh karena itu, keberhasilan penyerapan APBN di kuartal terakhir bukan sekadar masalah administrasi keuangan, melainkan juga ukuran nyata tentang bagaimana negara berperan dan mendukung rakyatnya.
Christofel Heski Wurangian
