Hari Kamis (27/2) Kepala KPPN Kupang telah menandatangani Deklarasi Komitmen Dukungan Pembangunan dan Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Penandatanganan ini didukung oleh Kepala Perwakilan Ombudsmen RI Provinsi NTT dan disaksikan oleh mitra kerja KPPN Kupang secara online.

Dalam rangka penguatan kapasitas eksternal (Pemda) terkait pengelolaan keuangan daerah dan memberikan apresiasi atas kinerja Pemda, KPPN Kupang melaksanakan FGD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Apresiasi Kinerja Pemda dalam Penyaluran TKD periode s.d. Semester II Tahun 2024. Dalam kegiatan ini, KPPN Kupang juga mengadakan kegiatan Kemenkeu Satu dengan menggandeng KPP Pratama Kupang untuk menyampaikan Materi Kepatuhan Perpajakan pada para pengelola keuangan Pemda dalam wilayah kerja KPPN Kupang.

Selamat untuk Pemerintah Daerah atas prestasi yang telah diraih. Semoga apresiasi dimaksud dapat mendorong mitra kerja Pemda untuk meningkatkan komitmen dan sinergi serta kinerja penyaluran TKD menjadi lebih optimal pada tahun 2025.

Dalam rangka mengapresiasi kinerja satuan kerja Periode Semester II Tahun 2024, KPPN Kupang memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang memperoleh kinerja terbaik.
Kami ucapkan selamat bagi para peraih penghargaan ✨🥳

Untuk selanjutnya, kami berharap agar seluruh satuan kerja mitra KPPN Kupang tetap memberikan perhatian dan mengambil upaya/kinerja terbaik dalam mengawal pelaksanaan anggaran pada periode Tahun Anggaran 2025 dan seterusnya.

https://www.instagram.com/reel/DGkNtwugz03/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Kami mengucapkan selamat kepada Pemda mitra KPPN Kupang yang telah berkinerja terbaik pada periode s.d.Semester II tahun 2024.Semoga penghargaan ini dapat menyemangati seluruh Pemda untuk menjaga, bahkan meningkatkan kinerja pada periode berikutnya.

Mari bersama berkomitmen dan berkinerja terbaik untuk negeri.💪😍🙏

https://www.instagram.com/reel/DGgAyZlTX1Y/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Pada hari Kamis (27/2) KPPN Kupang melaksanakan FGD Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran 2025, Refreshment Pengelolaan Kas, Bimtek Aplikasi SAKTI dan Pembayaran Digital serta Apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran Satker. Pada kesempatan ini juga dilakukan Sosialisasi Perpajakan yang dibawakan oleh Pejabat Fungsional KPP Pratama Kupang.

Dalam rangka mempersiapkan dokumen kelengkapan dan diskusi tentang pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM pada KPPN Kupang, Kepala Kantor dan Kepala Seksi MSKI melakukan kunjungan dan audiensi dengan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTT, Rizal Suhaili dan Tim. Pada kesempatan tersebut, KPPN Kupang juga menyampaikan apresiasi atas kinerja BPKP Perwakilan NTT dalam pelaksanaan anggaran tahun 2024 dan mengharapkan agar kinerja tersebut dapat dijaga dan ditingkatkan pada tahun 2025.

Untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas para pengelola keuangan pada RSUP Ben Mboi Kupang, telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi tentang Aplikasi SAKTI kepada para pengelola keuangan RSUP Ben Mboi Kupang (25/2). Kegiatan ini sejalan dengan standardisasi kegiatan manajemen eksternal dalam rangka penguatan peran KPPN Kupang sebagai Financial Advisor.

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan, telah diterbitkan SE-1/PB/2025 yang menjadi pedoman bagi pejabat perbendaharaan mengenai pelaksanaan kewajiban perpajakan berupa pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak, pembuatan bukti pemotongan pajak, perekaman bukti setor, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa pada satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Berikut #039punginfo menyampaikan tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan pada Satuan Kerja Kementerian/Lembaga.