Integritas merupakan salah satu dari nilai- nilai Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan nomor 190/pmk.01/2018. Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan. Integritas berarti seluruh pegawai harus berpikir. Berkata, Berperilaku, dan Bertindak dengan baik dan benar serta selalu memegang teguh Kode Etik dan prinsip- prinsip moral.

Apa kata pimpinan KPPN Kupang Tentang Integritas?

Dalam rangka menyemarakkan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20, KPPN Kupang melaksanakan kegiatan Treasury Goes to School Tahun 2024 ke SMA Kristen Citra Bangsa pada Rabu (24/07),

Pada kegiatan ini dilakukan penyampaian materi tentang organisasi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan dan DJPb, perubahan organisasi pada KPPN, sosialisasi anti korupsi/anti gratifikasi dan sosialisasi PKN STAN, Pada kesempatan ini siswa kelas XII mengikuti dan menanggapi kegiatan Treasury Goes to School dengan antusias,

Dalam rangka meningkatkan kinerja dan kualitas pelaksanaan anggaran penyaluran Transfer Ke Daerah khususnya Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), pada hari Senin (29/7) Kepala KPPN Kupang dan Kepala Seksi Bank melakukan FGD dan Monev Penyaluran TKD ke Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT. Pada kegiatan ini dilakukan monitoring dan evaluasi serta diskusi dalam rangka penyaluran DAK Fisik Tahap I pada Pemprov Nusa Tenggara Timur.

Hari Bakti Perbendaharaan merupakan peringatan atas lahirnya UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada tanggal 14 Januari 2004, yang pada tahun 2024 merupakan peringatan ke-20. Adapun tema yang diusung dalam Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20 yakni “Dua Dekade Indonesian Treasury, Terus Bertransformasi dalam Melayani Negeri”.

Dalam rangka menyemarakkan Hari Bakti Perbendaharaan ke-20, KPPN Kupang melaksanakan Treasury Goes to School ke SMA Kristen Citra Bangsa pada hari Rabu (24/07). Pada kegiatan tersebut, selain disampaikan mengenai organisasi dan nilai-nilai Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan dan KPPN Kupang serta perubahan organisasi dalam rangka Kemenkeu melayani lebih baik, juga disosialisasikan tentang PKN STAN dan anti korupsi/anti gratifikasi.

Diharapkan melakui sosialisasi anti korupsi dan anti gratifikasi tersebut dapat memperkuat pemahaman dan komitmen siswa/genereasi muda dalam mewujudkan Indonesia yang bersih, bebas dari korupsi.

klik di sini ↓

https://www.instagram.com/reel/C96sS9DAkx3/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Selamat kepada Elsa Amalia, pelaksana pada Seksi Pencairan Dana yang terpilih menjadi Best Employee periode Triwulan II 2024.Semoga selalu memberikan kinerja terbaiknya dan dapat memotivasi pegawai yang lain ^^.

Sesuai dengan prisip Strategy Focus Orginazation, capaian kinerja merupakan salah satu indikator pemilihan the best employee.

Pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, KPPN Kupang melaksanakan Monev Penyaluran TKD Bulan Juli di BKAD Kabupaten Rote Ndao. Pada kunjungan tim KPPN Kupang kali ini juga membahas perihal Tim Pengelola Inflasi Daerah pada Kabupaten Rote Ndao.

Hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 KPPN Kupang telah melaksanakan Sosialisasi Transaksi Pembayaran Common Expenses pada K/L Fase 2 melalui Platform Pembayaran Pemerintah. Kegiatan Sosialisasi ini sesuai dengan milestone PPP pada tahun 2024 dimana akan dilaksanakan perluasan transaksi pembayaran common expenses Fase 2 untuk satuan kerja (satker) di lingkup Kementerian/Lembaga.

Adapun Kementerian/Lembaga yang termasuk dalam satker piloting dan mengikuti kegiatan ini adalah BPK Perwakilan Provinsi NTT, BNN Provinsi NTT, BNN Kota Kupang, BNN Kab. Rote Ndao, Perwakilan BPKP Provinsi NTT, RRI Kupang, dan TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur.

Central Government Advisory merupakan salah satu implementasi pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai Financial Advisor. Kegiatan ini berfokus pada advisory pengelolaan anggaran satuan kerja baik dari sisi perencanaan dan pelaksanaan maiupun pertanggungjawaban.

Sejalan dengan hal tersebut, pada hari Rabu (24/07) Tim Financial Advisor KPPN Kupang melakukan kegiatan Layanan Pengguna dan Monitoring kepada satker lingkup Ditjen Cipta Karya di wilayah Nusa Tenggara Timur, meliputi Satker Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTT, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi NTT, Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi NTT dan Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah III Provinsi NTT.