Sehubungan dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor Per-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dan menindaklanjuti hasil Webkorwil Kanwil DJPb Provinsi NTT Semester I Tahun 2020, perlu dilakukan langkah-langkah strategis untuk menekan jumlah penolakan SPM dan retur SP2D yang sebagian besar diakibatkan karena kesalahan supplier pada SPM Satker dan berdampak pada penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) tingkat Satker.

Selengkapnya.