Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 akan dilaksanakan kepada seluruh Kementerian/lembaga. Selama ini pihak-pihak yang terkait dalam proses pelapcran keuangan telah terbiasa dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, perangkat teknologi informasi yang ada pun disiapkan dengan dasar logika akuntansi berbasis kas menuju akrual. Implementasi yang sifatnya masif ini tentunya akan membawa dampak pada setiap entitas yang terlibat yaitu Ditjen Perbendaharaan dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Bahkan implementasi kebijakan tersebut akan membawa dampak terhadap laporan keuangan baik LKPP maupun LKKL. Dampak yang akan muncul menupakan konsekuensi logis implementasi kebijakan.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi Pemerintah Tahun 2014, Jumat (12/9) dimanfaatkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, untuk menyampaikan pesan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual kepada para 778 peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Direktur Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan Rudy Widodo menyampaiakan bahwa seluruh penerimaan negara harus disetorkan melalui bank/pos persepsi dengan menggunakan Modul Penerimaan Negara (MPN). Hal tersebut disampaikan pada workshop Peningkatan Akuntabilitas Penerimaan Negara Melalui Pembatasan Setoran Langsung ke Rekening Kas Umum Negara (RKUN) dan Optimalisasi Pemanfaatan Modul Penerimaan Negara (MPN), Rabu (27/8), di Jakarta.

Jakarta, 07/08/2014 MoF (Fiscal) News - Untuk menyempurnakan standar acuan penilaian mutu pelayanannya, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan sedang memproses sertifikasi ISO 9001:2008 untuk Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Kementerian Keuangan Republik Indonesia akan menerima putra dan putri Warga Negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan pada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan pilihan program:

1. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara;
2. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai;
3. Program Diploma I Keuangan Spesialisasi Pajak;
4. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Akuntansi;
5. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kepabeanan dan Cukai;
6. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pajak;
7. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Penilai;
8. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Kebendaharaan Negara;
9. Program Diploma III Keuangan Spesialisasi Pengurusan Piutang dan Lelang Negara.

Menteri Keuangan M. Chatib Basri tegaskan visi baru Ditjen Perbendaharaan di hadapan para peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan, Rabu (2/4), di Gedung Dhanapala Kemenkeu. Menurutnya, untuk mencapai visi baru, yaitu, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia,” Sumber Daya Manusia (SDM) Ditjen Perbendaharaan perlu terus meningkatkan kompetensinya.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana, membuka acara Workshop Peningkatan Pemahaman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 , Rabu, 19 Maret 2014 di Gedung eks. Mahkamah Agung yang diikuti oleh 53 orang pejabat/pegawai dari unit kerja pusat dan unit-unit vertikal Ditjen Perbendaharaan.

Ditjen Perbendaharaan bersiap menghadapi tiga agenda besar di tahun 2014. Hal tersebut disepakati dan menjadi kesimpulan Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen Perbendaharaan, Sabtu (25/1), di Magelang. Rapimtas dihadiri para pejabat eselon I dan II lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta sebagian pejabat eselon III dan IV Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Transaksi perdana setoranpenerimaan negara melalui Modul Penerimaan Negara Generasi – 2 (MPN G-2) berhasil dilakukan, Kamis (27/2). Transaksi perdana yang dilakukan pada tiga lokasi, yaitu, Jakarta, Pasuruan dan Banjarmasin, disaksikan langsung secara streaming oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono, Dirjen Anggaran Askolani, serta para pejabat lainnya dan pihak perbankan yang terlibat.

 Jakarta, Perbendaharaan.go.id – Ditjen Perbendaharaan kembali menorehkan prestasi kinerjanya di tahun 2013. Hal tersebut disampaikan Plt. Sekretaris Ditjen Perbendaharaan Haryana dalam acara penandatangan Kontrak Kinerja Kemenkeu Two, Three, Four dan Five di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kamis (30/1).