Selasa (20/12), KPPN Lubuk Linggau melaksanakan acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2017 kepada 48 (empat puluh delapan) Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Lubuk Linggau. DIPA diserahkan oleh masing-masing Kepala Daerah kepada Satuan Kinerja, baik SKPD maupun Satker Vertikal yang berada di wilayahnya.
Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Internasional pada tanggal 9 Desember 2016, KPPN Lubuk Linggau ,menggelar kegiatan refleksi anti korupsi pada hari Jumat , tanggal 09 Desember 2016 di Aula KPPN Lubuk linggau.
Diberitahukan batas waktu penyampaian SPM Gaji Induk Bulan Januari Tahun 2017 paling lambat tanggal 16 Desember Tahun 2016.
Berikut link download aplikasi SAS 2017
terima kasih
Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan, KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan Pelatihan Service Excellence untuk internal KPPN Lubuk Linggau dengan mengambil tema “Profesional dan Modern dengan Layanan Prima”. Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Sabtu , tanggal 03 Desember 2016 di Aula KPPN Lubuk linggau. Kegiatan ini diselenggarakan dengan bekerjasama dengan Bank Mandiri Cabang Lubuk Linggau.
Berikut kami sampaikan S-698 /WPB.07/KP.0420/2016 Tentang Pemberitahuan Batas Waktu Penyampaian Rencana Penarikan Dana Harian Untuk Akhir Tahun Anggaran 2016 untuk dipedomani
berikut kami sampaikan S-680 /WPB.07/KP.0420/2016 Tentang Kontrol Pagu Anggaran Belanja Pegawai dan Batas Pengajuan Revisi Anggaran Tahun 2016 untuk dipedomani
Berikut kami sampaikan s-672 tentang pedoman penyelesaian kontrak satker TA 2016 dalam rangka akhir tahun 2016 untuk dipedomani
Berikut kami sampaikan Pemberian Persetujuan TUP terkait Pengendalian Belanja K/L TA 2016 dan Batas Pengajuan SPM UP, SPM TUP dan SPM GUP untuk Akhir TA 2016 untuk dipedomani
Akhir tahun anggaran adalah saat-saat yang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih dari semua Satker Kementerian/Lembaga. Penumpukan tagihan belanja Satkerbiasanya terjadi pada akhir tahun anggaransehingga dibutuhkan langkah-langkah khusus yang bertujuan memastikan pembayaran tagihan / proses pencairan dana dapat dilaksanakantepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran dan menjaga prinsip good governance pada penerimaan dan pengeluaran negara sehingga senantiasa terjaga dari sisi akuntabilitas. Untuk mengatur proses dan penjadwalan pencairan dana tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 44/PB/2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran 2016
Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402
IKUTI KAMI
 |
 |
 |
 |
