Seluruh belanja negara baik yang bersumber dari APBN atau APBD harus dikomunikasikan kepada publik secara transparan dan akuntabel. Implementasi akuntansi pemerintahan berbasis akrual menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menyediakan informasi yang lebih relevan, andal, untuk pengukuran kinerja pemerintah.“Membangun tata kelola Pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya menuntut adanya keterbukaan informasi publik” kata Wakil Menteri Keuangan RI Mardiasmo. Kick off implemetasi akuntansi pemerintah berbasis akrual ditandai dengan sign in Wakil Menteri Keuangan RI pada aplikasi SAIBA(04/03).

Jakarta, perbendaharaan.go.id - Sebuah lanjutan dari Reformasi Birokrasi yang dimulai pada tahun 2007 telah ditorehkan pada sebuah cetak biru Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan RI. Cetak Biru Transformasi Kelembagaan memuat visi dan misi baru Kementerian Keuangan yang akan dilaksanakan dalam kurun tahun 2014 sampai dengan tahun 2025. Transformasi Kelembagaan diwujudkan melalui implementasi berbagai inisiatif strategis di seluruh unit eselon I Kementerian Keuangan.

Peningkatan terhadap kompetensi sumber daya manusia dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, salah satunya adalah Kegiatan Pembekalan Pejabat Eselon IV Baru Tahun 2015, pada tanggal 8 s.d 14 Februari 2015, di Jakarta. Pembekalan kali ini diikuti oleh 56 peserta, yaitu pegawai yang promosi menduduki jabatan struktural Eselon IV di lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Sehubungan dengan terbitnya  PER-37/PB/2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Akhir Tahun Anggaran 2014, dengan ini disampaikan kepada seluruh mitra kerja KPPN Lubuk Linggau hal-hal sebagai berikut:

Tanggal 30 Oktober 1946 Pemerintah Republik Indonesia untuk pertama kalinya mengedarkan Oeang Republik Indonesia (ORI) dan menyatakan uang NICA dan uang Javache Bank sudah tidak berlaku lagi. ORI menjadi kebanggaan dari seluruh rakyat bangsa Indonesia, menjadi lambang kedaulatan bangsa Indonesia dan wujud kepercayaan diri bangsa Indonesia. Semangat perjuangan diawal kemerdekaan itu mengilhami prestasi gemilang disaat ini untuk mewujudkan kemajuan dalam pengelolaan keuangan negara.

Dalam rangka memperingati Hari Oeang ke-68 Tahun 2014 dan penerapan Nilai-nilai Kementerian Keuangan serta memberikan kontribusi bagi kemanusiaan yang hasilnya bermanfaat bagi masyarakat luas, KPPN Lubuk Linggau akan menyelenggarakan kegiatan donor darah bagi para pegawai KPPN Lubuk Linggau dan Satker-satker Wilayah Kerja KPPN Lubuk Linggau pada:

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sampai dengan bulan September 2014, Ditjen Perbendaharaan masih menerima sejumlah permintaan informasi maupun pengaduan terkait beredarnya surat/pemberitahuan palsu yang mengatasnamakan Ditjen Perbendaharaan. Modus-modus penipuan yang dilakukan antara lain:

• Undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi kebijakan keuangan Tahun Anggaran 2014;
• Penyampaian register dana Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2014;
• Undangan untuk mengikuti kegiatan workshop perjalanan dinas bagi PNS;
• Lokakarya Perbendaharaan Tahun Anggaran 2014.

Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 akan dilaksanakan kepada seluruh Kementerian/lembaga. Selama ini pihak-pihak yang terkait dalam proses pelapcran keuangan telah terbiasa dengan akuntansi berbasis kas menuju akrual, perangkat teknologi informasi yang ada pun disiapkan dengan dasar logika akuntansi berbasis kas menuju akrual. Implementasi yang sifatnya masif ini tentunya akan membawa dampak pada setiap entitas yang terlibat yaitu Ditjen Perbendaharaan dan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga. Bahkan implementasi kebijakan tersebut akan membawa dampak terhadap laporan keuangan baik LKPP maupun LKKL. Dampak yang akan muncul menupakan konsekuensi logis implementasi kebijakan.

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi Pemerintah Tahun 2014, Jumat (12/9) dimanfaatkan oleh Wakil Presiden RI, Boediono, untuk menyampaikan pesan terkait implementasi akuntansi berbasis akrual kepada para 778 peserta yang terdiri dari para pejabat di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.