LUBUKLINGGAU, Sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1252/PB.1/2017 tanggal 31 Januari 2017, KPPN Lubuk Linggau diusulkan menjadi salah satu wakil Ditjen Perbendaharaan untuk ditetapkan menjadi unit Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) Tahun 2017. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM berpedoman pada Peraturan MenPAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Instansi Pemerintah. Mengacu pada PerMenPAN dan RB tersebut, bahwa tahap awal Pembangunan Zona Integritas ialah Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Kepala KPPN Lubuk Linggau bersama dengan Kepala KPP Pratama Lubuk Linggau melakukan koordinasi bersama 3 kepala BPKAD wilayah pembayaran KPPN lubuk Linggau

Lubuk Linggau- Kamis (21/12), KPPN Lubuk Linggau melaksanakan acara penyerahan DIPA Tahun Anggaran 2018 kepada 47 (empat puluh tujuh) Satuan Kerja Lingkup Pembayaran KPPN Lubuk Linggau. DIPA diserahkan oleh masing-masing Kepala Daerah kepada Satuan Kinerja, baik SKPD maupun Satker Vertikal yang berada di wilayahnya.

Lubuk Linggau, Senin, (18/12), KPPN Lubuk Linggau menyelenggarakan pelayanan satu atap atau co-location bersama KPKNL Lahat guna rekonsiliasi dan pemutahiran data BMN Semester II tahun 2017.

Tingginya tuntutan masyarakat akan terwujudnya birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi  dan Nepotisme (KKN) mengakibatkan reformasi birokrasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh instansi Pemerintah, Reformasi birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat tepat dan profesional.

Lubuk Linggau- Dalam rangka menghadapi persiapan menghadapi akhir Tahun Anggaran 2017 dan penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2017, KPPN Lubuk Linggau melakukan kunjungan ke dua sampel Satker dalam rangka monitoring dan evaluasi kepatuhan dalam penyampaian LPJ Bendahara dan rekonsiliasi Laporan Keuangan. Kunjungan ini dilakukan selama dua hari yakni dari tanggal 28 s.d 29 November 2017.  Dua satker yang dikunjungi yakni Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Musi Rawas Utara (403771) dan KPU Kabupaten Musi Rawas (656507).

Kemarin tanggal 27 November 2017 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan dan lima kantor vertikal diabawahnya yakni KPPN Palembang, KPPN Lahat, KPPN Baturaja, KPPN Lubuk Linggau dan KPPN Sekayu melakukan penandatangan Perjanjian Kerjasama Penerbitan Kartu Kredit Corporate dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan dengan Bank Mandiri. Perjanjian Kerjasama dilakukan di Gedung Bank Mandiri Kantor Wilayah II, Palembang pada tanggal 27 November 2017.

terima kasih