Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Magelang per 30 November 2020 telah mencairkan dana APBN Rp 2,434 triliun dari alokasi pagu Rp 2,812 triliun atau 86,57 persen. Dana ini diperuntukkan bagi 88 satuan kerja (satker) yang tersebar di Kota Magelang, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Temanggung.
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang, Hartana mengatakan, pencairan ini sesuai dengan tagline Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu, “Mengawal APBN Membangun Negeri”. Di dalam dana tersebut, terdapat dana desa sebanyak Rp 638,9 miliar yang semuanya (100 persen) sudah dicairkan untuk 367 Desa di Kabupaten Magelang (Rp 391 M) dan 266 Desa di Kabupaten Temanggung (Rp 247,9 M).
“Dalam rangka mendukung kegiatan pembangunan sarana dan prasarana fisik, telah dicairkan pula Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik total Rp 142,3 M, terdiri dari Kabupaten Megelang Rp 70,4 M, Kota Magelang Rp 26,6 M, dan Kabupaten Temanggung Rp 45,3 Milyar,” ujarnya di kantornya, Senin (30/11).
Hartana menuturkan, keberhasilan KPPN dalam mencairkan dana APBN yang cukup besar ini tidak lepas dari peran kooperatif satker yang menjadi mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Magelang. Untuk itu, pihaknya menyerahkan penghargaan kepada 9 satker yang mendapatkan predikat capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) terbaik untuk tahun 2020.
Penghargaan IKPA dibagi dalam 3 Kategori berdasarkan besarnya alokasi dana yang dikelola. Kategori A satker dengan anggaran terbesar diberikan pada AKMIL, Polres Temanggung, dan Lembaga Pemasyarakatan Magelang. Kategori B dengan anggaran Sedang diberikan kepada Museum BPK, KPPBC Magelang, dan Kejari Kabupaten Magelang. Sementara kategori C dengan anggaran kecil diberikan kepada Pengadilan Agama Mungkid, Pengadilan Agama Temanggung, dan Balai Pemasayarakatan Magelang.
“Ini bentuk apresiasi kami terhadap kinerja satker. Kita berikan hari ini (kemarin, red) bertepatan dengan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021,” katanya.
Untuk pelaksanaan anggaran Tahun 2021, katanya, KPPN telah siap melaksanakan arah kebijakan Fiskal yang ditetapkan Pemerintah yang difokuskan pada Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Penguatan Reformasi di berbagai Bidang, Mengupayakan secara Efektif Penanganan Covid-19, dan meningkatkan askelerasi Pemulihan Ekonomi. Proyeksi dana APBN 2021 yang siap digelontorkan melalui KPPN Magelang di luar DAK dan Dana Desa mencapai Rp 1,859 Triliun.
“Alokasi dana tersebut secara simbolis telah saya serahkan kepada Kuasa Pengguna Anggaran satker-satker penerima penghargaan IKPA melalui kegiatan Penyerahan DIPA TA 2021 di kantor. Diharapkan dengan diserahkannya DIPA sebelum tahun anggaran 2021 berjalan, seluruh satker dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam rangka merealisasikan dana yang menjadi kewenangannya,” jelas Hartana.
Menurutnya, dengan besarnya dana yang terkucur dari APBN 2020 dan secara berksinambungan dilanjutkan untuk tahun 2021, diharapkan sektor riil pada kabupaten dan kota di wilayah kerja KPPN Magelang dapat bertahan, bahkan terus tumbuh berkembang di tengah-tengah badai covid-19 yang melanda hampir diseluruh tanah air.
“Nah, di samping kita cairkan dana APBN 2020 tersebut, di tahun 2020 ini kita juga memonitor realisasi kredit usaha miro (UMi) untuk 29.125 pengusaha ekonomi mikro dengan penyaluran mencapai Rp 124,3 Milyar. Kredit UMi ini dalam rangka mendorong penguatan usaha ekonomi mikro di tengah pandemi,” imbuhnya.
Penulis : Syaiful Anwar – Kepala Seksi Bank pada KPPN Magelang
