Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Dalam mengamanatkan UU No. 25 tahun 2009 maupun PP No. 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pelaksanaan SKM pada KPPN Magelang Semester I dilaksanakan pada 15 Mei s.d. 20 Juni 2024. Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 81 orang responden, dengan rincian sebagai berikut:

   Pengolahan data SKM menggunakan Ms Excel dan diperoleh hasil sebagai berikut:

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh KPPN Magelang dari tahun 2020 hingga 2024 mengalami fluktuasi kenaikan dan penurunan, penurunan hasil SKM yang terjadi di 2022 akibat perubahan unsur penilaian dan implementasi kebijakan beberapa Aplikasi berbasis IT di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, Tahun 2023 nilai SKM meningkat sebesar 0,06 point dan kembai menurun di Semester I Tahun 2024.Tren tingkat kepuasan penerima layanan KPPN Magelang dapat dilihat melalui grafik berikut: