Dalam era disrupsi teknologi saat ini, keandalan data sangat mutlak dibutuhkan dalam pengambilan keputusan keputusan strategis terutama terkat pengelolaan keuangan negara. Menyikapi hal tersebut Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale, Susilo Tri Anggono pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 bertempat di Aula KPPN Makale menyelenggarakan acara penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara KPPN Makale dengan Pihak Badan Pusat Statisik (BPS). Pada kesempatan tersebut dihadiri langsung oleh Kepala BPS Kabupaten Tana Toraja Lukitoningtyas dan Kepala BPS Kabupaten Toraja Utara, Joni Matasik beserta masing-masing tim. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pertukaran data statistik keuangan pemerintah dan Indikator makro ekonomi. Kedua belah Pihak sepakat untuk berkomitmen dalam penyediaan Data Keuangan Pemerintah dan Data Indikator Makro.

APBN menjadi Instrumen utama dalam penanganan dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 2021 dengan alokasi anggaran sebesar Rp 356,5T. Alokasi Anggaran Subsidi diarahkan untuk tepat sasaran, terintegrasi , dan mendukung UMKM dan sektor lainnya, antara lain:
1. Kesehatan
2. Perlindungan Sosial
3. Sektoral K/L & Pemda
4. UMKM
5. Insentif Usaha
6. Pembiayaan Korporasi

#DJPbKawalAPBN #DJPbHandal
#APBNUntukRakyat
#UangKita
#DJPbSulsel
#KPPNMakale

Kegiatan Internalisasi Pengendalian Gratifikasi dibuka oleh Kepala KPPN Makale, Bpk. Susilo Tri Anggono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kegiatan rutin untuk mengingatkan para pegawai dan sebagai bentuk implementasi dari Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) Kementerian Keuangan serta KPPN Makale yang telah ditetapkan sebagai unit kerja dengan predikat WBK dari Kemenpan RB di tahun 2020 wajib menjaga citra organisasi dengan terus berkomitmen menjaga integritas para pejabat/pegawai dan berpedoman pada nilai-nilai kementerian keuangan.

Materi Pengendalian Gratifikasi dan Aplikasi GOL disampaikan oleh Kepala Seksi Veraki, Ibu Parika. beliau menyampaikan seputar terkait gratifikasi, defenisi, unit pengendalian gratifikasi dan tata cara pelaporan gratifikasi. Beliau menyampaikan pemberian dalam bentuk apapun jika diberikan kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaran Negara adalah gratifikasi.Namun gratifikasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 yakni gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratfikasi yang tidak wajib dilaporkan, yang akan dijelaskan lebih lanjut. Defenisi gratifikasi Menurut UU No 20 tahun 2001 adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang,barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma – cuma dan fasilitas lainnya baik yang diterima di dalam maupun luar negeri dengan menggunakan sarana elektronik maupun non elektronik, dan dilihat dari 7 klasifikasi korupsi, gratifikasi termasuk kedalam salah satu tindakan termasuk dalam kategori korupsi. Terdapat 2 bentuk gratifikasi yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Gratifiksi yang wajib dilaporkan adalah gratifikasi yang dianggap suap baik itu berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan  tugas/kewajiban, dan gratifikasi yang ditujukan kepada unit kerja dari pihak yang mempunyai benturan kepentingan sedangkan untuk gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan yakni segala sesuatu yang diperoleh dari seminar, workshop, pelatihan atau kegiatan lain yang berlaku umum. Mekanisme pelaporan gratifikasi, pihak penerima gratifikasi dapat melaporkan secara langsung kepada KPK atau juga dapat dilaporkan kepada UPG terlebih dahulu selanjutnya laporan kemudian akan diteruskan kepada pihak KPK untuk ditindaklanjuti. Pelaporan gratifikasi melalui UPG disampaikan paling lambat dalam waktu 7 hari kerja sedangkan yang langsung ke KPK paling lambat 30 HK terhitung sejak diterima/ditolaknya gratifikasi dan disampaikan melalui formulir pelaporan gratifikasi secara lengkap. Dan diakhir kegiatan dilanjutkan dengan simulasi aplikasi GOL yang merupakan aplikasi untuk pelaksanaan pelaporan penerimaan gratifkasi secara online

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale Susilo Tri Anggono, memaparkan rincian penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa, Selasa (29/6/2021) di kantor KPPN Makale. Dikatakannya, KPPN Makale sebagai salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan di bawah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Selatan disamping mempunyai tugas pokok pencairan dana APBN juga berfungsi untuk menyalurkan DAK Fisik dan Dana Desa.

Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan pada 12 Agustus 2021 mengadakan acara Bedah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 bertempat di Aula Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, lantai 6. Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan, Syaiful, dan dibuka secara resmi oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Turut hadir pada acara tersebut Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Bupati Takalar, Syamsari Kitta, Bupati Jeneponto, Iksan Iskandar, Bupati Bulukumba, Andi Muchtar Ali Yusuf, dan Bupati Tana Toraja, Theofilus Allorerung.

Pemerintah Kabupaten Tana Toraja mendapat Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp 126,1, miliar tahun 2021. Jumlah ini naik sekitar Rp 34 miliar dari tahun 2020 dimana saat itu Pemkab Tana Toraja hanya mendapat Rp 92,2 miliar DAK Fisik. Selain DAK Fisik, Pemkab Tana Toraja juga mendapat kenaikan transfer Alokasi Dana Desa (ADD). Data yang diperoleh kareba-toraja.com dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale, tahun ini Dana Desa untuk Tana Toraja sebesar Rp 124,7 miliar lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yakni Rp 124,5 miliar.

Kepala KPPN Makale, Susilo Tri Anggono, menyatakan bahwa untuk Dana Desa tahun 2021, pihaknya sudah menyaklurkan sebesar Rp 32,4 miliar atau 25,97% dari alokasi dananya. Rinciannya, Dana Desa Tahap I (non BLT) sebesar Rp16 miliar untuk 111 desa, BLT Desa bulan ke-1 sebesar Rp4,7 miliar untuk 111 desa dan BLT bulan ke-2 sebesar Rp1,6 miliar untuk 41 desa serta penyaluran dana desa untuk penanganan COVID-19 yakni 8% dari pagu Dana Desa setiap desa sebesar Rp9,9 miliar untuk 112 desa.
Susilo mengatakan, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah pusat dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk menstimulus perekonomian daerah melalui pembangunan Fisik daerah dan pengembangan ekonomi desa.

“Hal tersebut akan terwujud jika penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tersebut dilakukan secara cepat, tepat, dan sesuai sasaran utamanya,” katanya. Susilo menyatakan dukungan dari Bupati sebagai kepala daerah beserta jajarannya sangat penting untuk mengakselerasi dan menggerakkan semua elemen terkait dalam rangaka percepatan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tahun 2021.

Dalam rangka penanganan dampak Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional 2021, Pemerintah turut membantu masyarakat salah satunya melalui Perlindungan Sosial. Perlindungan sosial merupakan upaya percepatan pemulihan sosial bagi keluarga miskin dan rentan miskin serta menjamin akses kesehatan dan pendidikan

Reformasi Perlindungan sosial, berupa :
-Sinergi program pemberdayaan
-Integrasi secara bertahap dan berhati-hati program Kartu Sembako
-Integrasi secara bertahap Program Keluarga Harapan(PKH) dan Program Indonesia Pintar (PIP)

#DJPbKawalAPBN #DJPbHandal
#APBNUntukRakyat
#UangKita
#KPPNMakale
#djpb_sulsel

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa merupakan salah satu instrumen fiskal pemerintah pusat dengan salah satu tujuan utamanya adalah untuk menstimulus perekonomian daerah melalui pembangunan fisik daerah dan pengembangan ekonomi desa. Hal tersebut akan terwujud jika penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa tersebut dilakukan secara cepat, tepat dan sesuai sasaran utamanya.