Pelaksanaan rekonsiliasi pajak-pajak pusat berdasarkan transaksi yang dibiayai dana APBD dilakukan antara Kementerian Keuangan bersama Pemerintah Daerah dilakukan setiap semester. Pelaksanaan kegiatan ini berdasarkan pada Pasal 20 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alakasi Umum dan Dana Otonomi Khusus yang mana mengatur bahwa Penyaluran dana bagi hasil PBB dan DBH PPh untuk Pemda dapat dilaksanakan apabila Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan telah menerima Berita Acara Rekonsiliasi antara Pemerintah Daerh, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara serta Kantor Pelayanan Pajak setempat atas penyetoran pajak pusat yang telah masuk ke Rekening Kas Umum Negara. Pelaksaan rekonsiliasi tersebut dilaksakan setiap semester.

Untuk rekonsiliasi pajak pusat di Kabupaten Tana Toraja dan Kabupaten Toraja Utara telah dilaksanakan pada 24 Juli 2020 antara Kepala BKAD Kab. Tana Toraja dan Kepala BKAD Kab. Toraja Utara bersama Perwakilan KPPN Makale dan KPP Pratama Palopo. Kesepatan hasil rekonsiliasi data pajak pusat atas transaksi APBD tersebut telah dituangkan dalam Berita
Acara Rekonsiliasi dan ditandatangani oleh perwakilan masing-masing.

Kobaran  api menjulang tinggi hampir 2 meter di halaman KPPN Makale, dengan sigapnya petugas pemadam kebakaran (damkar) dari Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kab. Toraja Utara memadamkan api dengan beberapa cara. Pertama dengan cara tradisional yaitu karung goni yang dibasahi air, dengan perlahan mendekat ketitik api petugas damkar menutup sumber kobaran api dengan kain goni basah. Penggunaan alat lain yakni dengan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) berupa tabung warna merah yang berisi serbuk kimia (dry chemical powder) seberat 6 kg juga dilakukan. Jenis-jenis bahan APAR ini ada beberapa macam seperti Karbon dioksida (carbon dioxide/CO20), busa (foam), cairan (water) dan serbuk kimia tadi. Tak lupa 2 unit mobil pemadam kebakaran juga disiapkan.

Corona virus disease tahun 2019 yang biasa kita sebut COVID-19 merubah kita dalam banyak aspek. Baik cara pandang kita, cara bekerja, cara bersosial. Pada awal Covid-19 ini lah kita sering mendengar istilah Work Fom Home (WFH).  Bagaimana realita WFH, apa mungkin bisa dilaksanakan? Itulah mungkin sedikit keraguan dalam benak kita. Dan nyatanya Covid-19 yang sudah masuk Indonesia sejak pertama kali diumumkan 2 Maret 2020 oleh Presiden Jokowi, membuat kita harus merubah beberapa aspek dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah pola kerja kita.

Kegiatan pembahasan survei kepuasan masyarakat diawali  dengan   pembukaan   oleh  Kepala  Kantor   Pelayanan   Perbendaharaan Negara Makale Bpk. Angkaswantoro, membahas terkait pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari  KPPN  Makale  dan  info-info terkini  yang  terkait  dengan  tugas  KPPN termasuk pembayaran THR dan gaji ke-13.

Pembahasan  terkait  target  IKU  Kemenkeu  Three  sehubungan  dengan  lndeks Kepuasan   Masyarakat,  yaitu   indeks  4,52  yang   penilaiannya   dilakukan   pada semester  I,  termasuk  target    lndeks  Kepuasan  Masyarakat,dari  masing-masing seksi yaitu mengacu pada cascading IKU  Kemenkeu Three yaitu sebesar 4,52.

Pembahasan capaian lndeks Kepuasan Masyarakat KPPN Makale yaitu dari hasil penilaian   oleh  satuan   kerja  dengan   beberapa   capaian   kinerja  yaitu;   Kinerja Layanan  Pencairan  Dana dengan capaian 4.84,  Kinerja Layanan Bimbingan dan Konsultasi  oleh CSO capaiannya  4.8,  Kinerja Layanan  Konfirmasi Surat Setoran yaitu 4.89, Kinerja Layanan Rekonsiliasi  Laporan Keuangan capaiannya 4.86 dan terakhir Sarana dan Prasarana (Subag  Umum) Capaiannya 4. 76. Pembahasan  capaian   lndeks  Kepuasan  Masyarakat   KPPN  Makale  pada  IKU Kemenkeu Three yaitu 4.83.

Dari   capaian   tersebut   baik   IKU   Kemenkeu   Three   maupun   Kemenkeu   Four semuanya mencapai target tahun 2018 sehingga perlu dipertahankan  untuk tahun berikutnya. Atas  capaian tersebut  Kepala KPPN Makale  mengucapkan  terima kasih kepada seluruh pegawai dan juga kepada PPNPN (Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri) yang turut andil dalam keberhasilan ini.

     Menindaklanjuti pidato Presiden Joko Widodo terkait instruksi pemangkasan jabatan struktural pada instansi pemerintah sampai hanya eselon I dan eselon II termasuk Kementerian Keuangan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makale sebagai salah satu unit vertikal Kementerian Keuangan telah melaksanakan sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan, Market Place/Digital Payment, dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK) Tahun 2020. Kegiatan sosialisasi tersebut dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020, bertempat di Aula KPPN Makale dengan peserta  Seluruh Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan  staf  KPA di Wilayah kerja KPPN Makale.  Sosialisasi Jabatan Fungsional Perbendaharaan, Market Place/Digital Payment, dan Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi  (WBK) Tahun 2020 dimaksudkan untuk menginformasikan beberapa kebijakan tingkat Nasional yang nantinya juga diiringi pelaksanaannya pada unit vertikal di daerah.

PBN-Open merupakan aplikasi pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh para pegawai di lingkungan Ditjen Perbendaharaan dengan menggunakan jaringan internal Kementerian Keuangan. Gunakan aplikasi ini dengan user: NIP dan Password yang telah diberikan sebelumnya.

Klink tautan di bawah ini untuk melanjutkan

pbn open

Sosialisasi PER-13/PB/2018 dilaksanakan di Aula KPPN Makale, selama 1 (satu) hari yang diikuti oleh 29 peserta dari 32 peserta yang diundang, dimulai pukul 09.30 sampai dengan pukul 13.00 WITA. Acara diawali dengan pembukaan sekaligus pengarahan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun anggaran 2018 oleh Kepala KPPN Makale, Bapak Angkaswantoro. Beliau menyampaikan terima kasih kepada seluruh satker atas tercapainya nilai IKPA untuk wilayah kerja KPPN Makale yang melebihi target Nasional. Disamping itu, beliau mengingatkan agar berhati-hati terhadap potensi pagu minus karena hal ini bisa menjadi temuan BPK dan mengurangi nilai IKPA. Untuk menyiasati hal tersebut, Beliau menghimbau kepada tiap satker agar merencanakan belanjanya serta berkoordinasi dengan unit eselon satu dan eselon dua masing-masing Kementerian/Lembaga. Sebagai penutup sambutan, Beliau menyampaikan bahwa segenap jajaran pegawai KPPN Makale mengajak seluruh satker wilayah kerja KPPN Makale untuk berhati-hati dan fokus dalam menjalankan pemerintahan dengan memperhatikan aspek-aspek kinerja Anggaran.

Setiap instansi perlu memiliki suatu mekanisme monitoring atas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh seluruh pegawainya sehingga dapat segera di perbaiki kegiatannya. Untuk itu diperlukan aplikasi yang dapat memantau segala aktifitas dan kegiatan para pegawai.

e-Performance adalah aplikasi sistem akuntabilitas kinerja yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Lembaga Sandi Negara.

e-Performance menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja.

berikut link e-performance kemenkeu