Berkenaan dengan akselerasi dan perluasan implementasi Digipay dan menindaklanjuti Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja, KPPN Mamuju telah menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi sekaligus Pelatihan Aplikasi Digipay yang dilaksanakan pada hari Selasa s.d. Jumat, 7 s.d. 10 Juni 2022 bertempat di Ruang Rapat KPPN Mamuju.

Peserta yang hadir dalam kegiatan tersedbut adalah perwakilan pejabat/pegawai satker yang menangani Digipay dan 1 orang Penyedia Barang/Jasa yang telah/akan bergabung dalam Sistem Marketplace yang ditunjuk oleh Satker yang bersangkutan. Salah satu pertimbangan diimplementasikannya Sistem Marketplace dan Digital Payment pada satuan kerja adalah untuk pemberdayaan UMKM yang lebih fokus dan terarah.

Walaupun kota Mamuju baru saja dilanda gempa bumi M 5.8 dan banjir yang tergenang di beberapa titik, namun tidak menyurutkan niat dan animo para peserta undangan untuk hadir mengikuti pelatihan.

Semoga Mamuju segera pulih dan kita semua selalu baik dalam lindungan Tuhan YME. Amin. ?

Semoga penyaluran dana APBN ini dapat berdampak positif bagi perekonomian di wilayah Sulawesi Barat.

KPPN Mamuju dalam upaya akselerasi dan perluasan implementasi platform Digipay (Digital Payment) telah menyelenggarakan pendampingan registrasi dan tata cara rekrutmen vendor sebagai penyedia barang/jasa. Kegiatan ini diselenggarakan via daring pada Jumat, 11 Maret 2022. Hadir dalam kegiatan dimaksud satuan kerja pengguna uang persediaan (UP) yang sumber dananya dari APBN dan pihak perbankan yang memfasilitasi pembayaran (Bank Mandiri, Bank BRI, dan Bank BNI).

Harapan dengan kegiatan ini, makin banyak vendor yang telah terdaftar dalam sistem Digipay dapat memudahkan satuan kerja dalam melakukan transaksi belanja pemerintah melalui Digipay, sehingga transaksi atas belanja pemerintah secara non tunai atau cashless dapat terealisasi lebih baik lagi di lingkup pembayaran KPPN Mamuju.

Mamuju, 17 Februari 2022. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan laporan yang dibuat oleh Bendahara Satker baik Bendahara Penerimaan maupun Bendahara Pengeluaran atas uang/surat berharga yang dikelolanya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan uang. Penyusunan dan Penyampaian LPJ Bendahara didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-27/PB/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/PB/2014. Atas hal itu pula, kegiatan bimtek ataupun sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara menjadi agenda rutin yang dilaksanakan oleh KPPN Mamuju, terlebih dengan adanya implementasi SAKTI Web Full Modul bagi seluruh Kementerian Negara/Lembaga pada Tahun 2022.