Salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh suatu pemeintah desa dalam menggerakkan perekonomian desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Badan Usaha Milik Desa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Mamuju, 3 Juli 2020. KPPN Mamuju mengadakan video conference penilaian kompetensi PPK & PPSPM Satker Pengelola APBN periode I Tahun 2020 secara online melalui aplikasi zoom dan live streaming pada channel youtube KPPN Mamuju.

Jakarta, 23 Agustus 2019 – Menteri Keuangan (Menkeu) meresmikan Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) yang merupakan penyempurnaan dari MPN G2 di Aula Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam kunjungan kerjanya pada awal bulan Maret ini di Provinsi Gorontalo, Presiden RI Joko Widodo turut menyaksikan penyaluran pembiayaan ultra mikro (UMi) kepada debitur yang merupakan pelaku usaha ultra mikro di lingkup Provinsi Gorontalo