Mamuju – Ferry Taufik Saleh, Kepala KPPN Mamuju, menegaskan komitmen institusinya dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui penguatan sinergi dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan di Sulawesi Barat. Komitmen tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik KPPN Mamuju Tahun 2026 yang dilaksanakan di Aula Lantai 5 Gedung Keuangan Negara (GKN) Mamuju, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah, instansi vertikal, perbankan, akademisi, media massa, pelaku UMKM, serta lembaga swadaya masyarakat. Forum ini menjadi wadah dialog terbuka antara KPPN Mamuju dan para pemangku kepentingan untuk memperkuat komunikasi, menyerap masukan, serta meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan APBN di wilayah kerja KPPN Mamuju.
Dalam paparannya, Ferry Taufik Saleh menjelaskan bahwa KPPN Mamuju mengelola dana sekitar Rp6 triliun yang mencakup empat pemerintah daerah di Sulawesi Barat. Selain itu, wilayah kerja KPPN Mamuju meliputi 164 satuan kerja, 201 desa, dan 850 sekolah penerima Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Ia menegaskan bahwa APBN memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, mengingat dana transfer pemerintah pusat berkontribusi sekitar 81 persen terhadap total pendapatan daerah di Sulawesi Barat. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang akuntabel, transparan, dan tepat sasaran menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Forum konsultasi publik ini juga dimanfaatkan peserta untuk menyampaikan berbagai masukan konstruktif. Beberapa usulan yang mengemuka antara lain penyelenggaraan Kelas APBN secara berkala, pendampingan pengelolaan anggaran Pemilu, penyamaan persepsi terkait temuan audit antar lembaga pemeriksa, serta penguatan program literasi keuangan bagi mahasiswa dan masyarakat umum.
Melalui penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Tahun 2026, KPPN Mamuju berharap sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, perbankan, media, dan masyarakat semakin kuat dalam mengawal pelaksanaan APBN. Kolaborasi yang solid diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan negara yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan berkelanjutan di Sulawesi Barat.
