Penguatan Sistem Akuntansi Menuju Pengelolaan Keuangan Negara yang Akuntabel

Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK) terus melakukan pengembangan sistem akuntansi dan kebijakan pelaporan keuangan. Melalui langkah-langkah strategis ini, diharapkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diraih oleh Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) selama delapan tahun berturut-turut dapat terus dipertahankan​.

Pemerintah kini menghadapi tantangan era disrupsi teknologi di mana tuntutan publik terhadap layanan yang cepat, mudah, dan transparan semakin meningkat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi seperti big data, cloud computing, dan data analytics menjadi sangat penting. Pemanfaatan teknologi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas data keuangan dan mempercepat proses penyusunan laporan

Fokus Pengembangan Sistem

Integrasi sistem SAKTI dan MonSAKTI juga menjadi kunci dalam pengelolaan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu, pengembangan modul yang mendukung pencatatan transaksi persediaan, aset tetap, hingga transaksi resiprokal diharapkan dapat mengatasi berbagai permasalahan pelaporan dan meningkatkan akurasi rekonsiliasi data keuangan

Pada tahun 2024, fokus pengembangan sistem diarahkan pada harmonisasi antara sistem statistik dan sistem pelaporan keuangan pemerintah. Upaya ini diharapkan dapat mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah yang menjadi sumber informasi strategis bagi para pengambil kebijakan

Salah satu langkah penting lainnya adalah pengembangan menu otomatisasi sanksi dalam sistem MonSAKTI. Dengan penerapan otomatisasi ini, sanksi seperti Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi (SP2S) dan Surat Pemberitahuan Pencabutan Pengenaan Sanksi (SP3S) dapat diterbitkan secara otomatis berdasarkan pelanggaran yang terdeteksi, sehingga proses kontrol kualitas data semakin efisien dan terukur.

Rekomendasi : Tanggung Jawab Satuan Kerja

Sebagai satuan kerja yang berperan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, setiap satker diharapkan semakin proaktif dalam menjaga kualitas data laporan keuangan. Penerapan monitoring berkala, penyelesaian to-do list secara tepat waktu, serta penutupan periode akuntansi sesuai ketentuan merupakan beberapa langkah yang perlu terus ditingkatkan

Satker juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyelesaikan permasalahan data seperti koreksi setoran dan pengembalian belanja yang tidak sesuai. Dengan koordinasi yang baik antara Kanwil, KPPN, dan satker, diharapkan kendala ini dapat diminimalisir

Transparansi fiskal dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam pengelolaan keuangan negara. Penguatan sistem akuntansi dan kebijakan pelaporan yang didukung oleh teknologi digital serta sinergi antar berbagai pihak diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik dan membangun reputasi pengelolaan fiskal yang lebih baik. Semua pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, diharapkan dapat terus berkomitmen dalam mempertahankan opini WTP dan mencapai target Indonesia Emas 2045