Tingkatkan Kapasitas SDM Pengelola Kas pada Kuasa BUN Daerah Menuju Treasury Next Level
Oleh : Eko Yudhyanto, Kasi Bank
Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, bahwasanya treasury jangan hanya menjadi kasir yang sebatas reviu dan sinyal tetapi juga menjadi dirijen dalam orkestrasi perekonomian. Penguatan juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bahwa DJPb menargetkan 3000 pegawai pada tahun 2030 dengan fokus treasury sisanya pada fokus shadow organisasi, oleh karena itu DJPb perlu melaksanakan proses bisnis yang lebih efektif. Treasury saat masih berfokus pada analisis kas APBN dan proyeksi ekonomi regional menggunakan data dan dashboard yang terbatas sehingga menghasilkan output terbatas berupa reviu dan sinyal. Dalam treasury next level didukung integrated fiscal data sistem, dashboard dan data analytic dan rekomendasi serta solusi kebijakan fiskal. Oleh karena itu diperlukan penguatan kelembagaan, pengembangan basis data dan analisis, serta revitalisasi fungsi dan SDM cash management.
Penguatan kelembagaan merupakan pondasi treasury next level. Penguatan kelembagaan pada tahap analisa dan penyusunan rekomendasi melalui Revitalisasi Tim CPIN dan Reorganisasi Dit. PKN. Sedangkan penguatan kelembagaan pada tahap implementasi rekomendasi dan solusi melalui pembentukan organisasi Ad-Hoc SALM. Langkah selanjutnya yaitu Pengembangan Basis Data dan Analisa. Hal ini dilakukan dengan interkoneksi data dari berbagai provider yang mendukung kebijakan fiskal dan moneter. Data provider diantaranya dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, Himbara dan provider eksternal seperti Bloomberg, Refenitive dll.
Penguatan fungsi cash management menjadi perhatian utama juga menuju treasury next level. Operasionalisasi cash management tidak lagi sebatas menjamin ketersediaan kas pelaksanaan APBN tetapi aktif mendukung kebijakan moneter (likuiditas pasar) dan mendorong pertumbuhan ekonomi pada sisi kebijakan fiskal. Dalam rangka mendukung kebijakan moneter, cash management diberikan fleksibilitas untuk memindahbukukan penerimaan dari sistem perbankan ke RKUN (absorbsi) maupun menyalurkan pembayaran belanja ke sistem perbankan (injeksi) dan fleksibilitas optimalisasi kas maupun pembiayaan jangka pendek melalui skema pasar uang. Treasury operation ini untuk menetralisir dampak pelaksanaan anggaran pada likuiditas pasar. Dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, cash management dimungkinkan untuk memberikan pinjaman jangka pendek baik sebagai dukungan likuiditas maupun dalam rangka mendukung pencapaian pertumbuhan sektor ekonomi tertentu maupun prioritas nasional dan penyediaan fasilitas investasi jangka pendek bagi institusi pemerintah sebagai bagian dari konsolidasi sumber daya kas dan opsi investasi jangka pendek yang aman.
Dalam rangka mendukung kelancaran semua sistem tersebut, diperlukan penguatan SDM treasury. Penguatan SDM dilakukan dengan penguatan jabatan fungsional analisis. Juga dilakukan pengembangan kompetensi kapasitas SDM melalui berbagai pelatihan diantaranya Financial Program Policy, Macroeconomics, Fiscal Policy, Monetery Economics, Econometric, Statistic, Data analytic dan lainnya.
Peningkatan kapasitas saat ini dilakukan dengan mengadakan kegiatan sharing session. Berbagai materi yang disampaikan mendukung untuk pelaksanaan treasury next level. Direktorat Jenderal Perbendahaan melakukan langkah baik secara sendiri maupun kolaborasi dengan lembaga lainnya, mengembangkan digitalisasi pengelolaan keuangan negara untuk meningkatkan fleksibilitas dan kapasitas sistem pembayaran pemerintah, baik di sisi penerimaan maupun pengeluaran negara. Diantaranya yaitu pengembangan Single Billing Penerimaan Negara, Government E-Wallet, SPBE, Platform Pembayaran Pemerintah, E-perjadin, Payment Gateways maupun Katalog Elektronik. Pemerintah juga melakukan modernisasi manajemen rekening. Berdasarkan temuan BPK, terdapat beberapa permasalahan terkait klasifikasi rekening diantaranya penamaan tidak sesuai ketentuan, pengkodean kelompok rekening tidak sesuai dengan jenis rekening maupun rekening pengeluaran yang masih berbentuk giro. Kedepan akan dilakukan perubahan untuk rekening pengeluaran dan penerimaan wajib rekening induk dan virtual, Rekening Pemerintah Lainnya dapat menggunakan bentuk rekening giro biasa atau struktur rekening virtual dan penyederhanaan proses bisnis pembukaan rekening. Selain hal tersebut juga terkait digitalisasi pembayaran baik melalui CMS, Digipay, Kartu Kredit Pemerintah (KKP) maupun kartu debit.
Pengembangan treasury next level mempunyai dampak bagi treasurer di daerah. Treasury next level membutuhkan penyediaan data dan sistem informasi sumber data regional yang terpadu, lengkap akurat dan tepat waktu sebagai single source of truth yang mudah diakses oleh perwakilan Kemenkeu di regional. Seluruh provider terlibat dalam proses penyediaan data dalam membentuk dashboard dan feeding yang nantinya diperlukan oleh treasurer di daerah. Pada akhirnya terjadi simplifikasi output laporan yang awalnya terdapat 3 laporan utama yaitu Kajian Fiskal Regional (KFR), ALCo Regional dan FKPKN menjadi Laporan Kajian Fiskal Daerah Terintegrasi. Dalam laporan tersebut memotret berbagai hal diantaranya memberikan gambaran ekonomi makro dan fiskal di tingkat regional untuk mendukung pengambilan kebijakan pada level nasional dan regional, meningkatkan kontribusi aktif dan positif Kementerian Keuangan dalam upaya peningkatan ekonomi di daerah serta kesejahteraan masyarakat, meningkatkan keselarasan kebijakan fiskal nasional dan regional serta harmonisasi pembangunan daerah dengan program prioritas nasional dan meningkatkan sinergi dan kolaborasi Kementerian Keuangan di daerah dalam memberikan dampak positif bagi internal dan eksternal organisasi.
