IMPLEMENTASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS

PADA WILAYAH SEMAKU

 

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah bergulir di berbagai sekolah di Indonesia. MBG merupakan usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan gizi bagi anak sekolah. Selain itu, program ini juga bertujuan untuk memberdayakan UMKM dan ekonomi kerakyatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi.

Program MBG resmi dimulai pada 6 Januari 2025. Implementasinya dilakukan secara bertahap hingga mencakup seluruh jenjang pendidikan, dimulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di semua wilayah kabupaten/kota dengan mempertimbangkan kesinambungan fiskal. Dalam pelaksanaannya, bahan makan yang diolah juga menggunakan sumber pangan lokal.

Empat kelompok sasaran utama MBG

Melalui Perpres Nomor 83 Tahun 2024, pemerintah menunjuk Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan gizi nasional. Selanjutnya, sasaran pemenuhan gizi yang menjadi tugas BGN tersebut diarahkan kepada setidaknya empat kelompok utama.

1. Peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren. Pada kelompok ini, program menyasar anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan, di mana gizi yang cukup sangat penting untuk mendukung proses belajar dan perkembangan kognitif mereka.
2. Anak usia di bawah lima tahun. Kelompok ini termasuk menjadi sasaran utama program makan bergizi gratis lantaran balita merupakan periode kritis dalam tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi pada masa periode pertumbuhan ini dapat menyebabkan dampak yang tidak dapat dipulihkan.
3. Ibu hamil. Pemenuhan gizi pada ibu hamil juga sangat penting. Gizi yang baik selama kehamilan memberi perlindungan bagi ibu hamil dan janin sebab dapat mencegah komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, serta stunting pada bayi.
4. Ibu menyusui. Gizi yang cukup pada ibu menyusui penting untuk produksi ASI yang berkualitas dan tumbuh kembang bayi yang optimal. Oleh sebab itu, kelompok ibu menyusui juga penting untuk diperhatikan dan menjadi sasaran program pemenuhan gizi oleh pemerintah.

Pelaksanaan program MBG akan menyasar empat kelompok utama tersebut dengan target sebanyak 17.980.263 orang sampai dengan akhir tahun 2025. Pada saat ini, pelaksanaan program MBG dilakukan untuk kabupaten/kota yang telah memiliki infrastruktur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Ke depannya, program MBG akan diprioritaskan untuk daerah 3T di Indonesia.

Overview Program MBG

Target Kinerja Program MBG dalam DIPA Tahun Anggaran 2025 adalah  Anggaran Program MBG teralokasi dalam DIPA Badan Gizi Nasional dengan Pagu sebesar Rp 71 T. Kegiatan berupa Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi untuk Anak Sekolah di Seluruh Indonesia.

Klasifikasi Rincian Output (KRO) pada dasarnya merupakan kumpulan rincian output yang disusun secara sistematis dengan mengelompokkan muatan output yang sejenis atau serumpun berdasarkan sektor, bidang, atau jenis tertentu. KRO ini menjadi dasar untuk mengklasifikasikan berbagai jenis keluaran (output) kegiatan yang dihasilkan oleh unit kerja kementerian/lembaga. KRO pada Bantuan Masyarakat dengan Target 15.512.495 Orang. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Makan Bergizi untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita,  KRO pada Bantuan Masyarakat , dengan Target: 2.377.768 Orang

Monev Program MBG

Latar Belakang monev MBG memastikan pemberian makanan bergizi sehat di sekolah dan pesantren, serta banyuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Program MBG merupakan salah satu QuickWins Pemerintahaan Presiden Prabowo dengan alokasi anggaran tahun 2025 mencapai Rp 71 T. Program MBH memiliki tujuan, antara lain untuk memastikan akses terhadap makanan bergizi bagi ibu hamil dan anak-anak untuk meningkatkan Kesehatan. Lebih lanjut, Program MBG diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka pencapaian visi Indonesia Emas 2045

Arahan Menteri Keuangan: Program-program pemerintah (terutama MBG) diukur dampaknya positifnya dan dikomunikasikan pencapaiannya kepada public

Logical Framework Analysis untuk Program MBG:

Tahapan dalam menyusun kerangka logis untuk monitoring dan evaluasi Program MBG:

1. Penentuan design kerangka logis untuk memetakan tahapan proses Pelaksanaan Program MBG mulai dari input, aktivitas, output, dan outcome.
2. Penetapan indikator-indikator pada masing-masing tahapan dari proses pelaksanaan Program MBH
3. Penyusunan template kertas kerja monitoring Program MBG oleh Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Kerangka pelaksanaan Monev:

Pelaksanaan Monev MBG

Tahap I: Isu dalam Implementasi awal Program MBG:

1. Narasi terkait Pelaksanaan Program MBG di masing-masing wilayah
2. Isu/kendala yang muncul dalam implementasi awal Program MBG pada masing-masing wilayah

Tahap 2: Pemantauan atas indikator-indikator yang mungkin terdampak program MBG:

1. Pergerakan harga bahan makanan untuk Program MBG, yang dapat dipantau pada https://www.bi.go.id/hargapangan atau https://panelharga.badanpangan.go.id/
2. Ketersediaan bahan makanan yang digunakan dalam program MBG
3. Pergerakan Tingkat Inflasi, terutama untuk kelompok pengeluaran makanan dan minuman secara bulanan sejak Januari 2025
4. Pergerakan Nilai Tukar Petani (NTP) and Nilai Tukar Nelayan (NTN) sejak Januari 2025
5. Isu/kendala yang muncul dalam implementasi Program MBG pada masing-masing wilayah

Penyaluran Makan Bergizi Gratis Tahun 2025

Pagu dan Realisasi Tahun 2025

Penyaluran MBG

Perkembangan pelaksanaan anggaran

1. Sebagian besar anggaran BGN baik pada program Pemenuhan Gizi Nasional maupun program Dukungan Manajemen telah dilakukan buka blokir sehingga realisasi anggaran dapat ditingkatkan
2. Sampai dengan 16 Mei 2025 realisasi BGN tercatat sebesar Rp3,01 Triliun (4,23% dari Pagu Total).
3. Pada program Pemenuhan Gizi Nasional realisasi terbesar berada pada belanja barang sebesar Rp2,02 Triliun yang diantaranya digunakan untuk penyaluran Makan Bergizi Gratis. Sedangkan pada program Dukungan Manajemen, realisasi terbesar juga pada jenis belanja barang dengan realisasi sebesar Rp989,01 Miliar yang diantaranya untuk pembayaran Diklat SPPI.
4. Upaya untuk membayar Yayasan di muka untuk 10 hari ke depan sudah dilaksanakan secara bertahap, setelah sebelumnya pembayaran dilaksanakan secara reimburse (baru dibayar setelah Yayasan memenuhi penyaluran 10 hari MBG kepada penerima).

Perkembangan penyaluran MBG

1. Per tanggal 16 Mei 2025 terdapat 1.337 SPPG/Yayasan aktif yang tersebar di 38 Provinsi Indonesia.
2. Penambahan SPPG secara massif akan dilakukan setelah Pendidikan 30.000 SPPI batch 3 selesai pada bulan Juli 2025.
3. Jumlah penerima MBG tercatat sebanyak 3.913.586 penerima
4. Jumlah pekerja dampak program MBG sebanyak 53.309 pekerja
5. Telah dibayarkan penghasilan SPPI, akuntan, dan ahli gizi kepada 3.521 penerima sesuai perintah pembayaran dari BGN.

Rincian Pagu dan Realisasi bantuan Makan Bergizi Gratis

• Realisasi Bantuan Makan Bergizi Gratis sampai dengan 16 Mei 2025 adalah senilai Rp1,91 Triliun atau sebesar 3,71% dari total pagu 51,52 Triliun.
• MBG diberikan kepada 3.913.586 penerima dengan rincian sejumlah 3.890.685 siswa, 13.611 balita, 3.547 Ibu hamil serta 5.743 Ibu menyusui.

*) Target Penerima berdasarkan alokasi DIPA 2025 terkini, terdapat potensi peningkatan target penerima seiring penambahan alokasi dana

Penyebaran Penerima bantuan Makan Bergizi Gratis

Implementasi MBG pada Wilayah Semaku

Per tanggal 20 Juni 2025, pelaksanaan MBG pada wilayah Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur sudah berjalan. Sementara pada Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan.

Pada Kabupaten Kaur, MBG terlaksana sejak tanggal 17 februari 2025. Hingga saat ini sudah tersalurkan untuk 21 sekolah dan 2792 porsi sebagaimana rincian dibawah. Dengan pengecualian ketika siswa libur maka pelaksanaan MBG termasuk operasional dapur ikut menyesuaikan. Informasi tambahan mulai 23 Juni 2025, yang bertepatan dengan hari libur siswa akan dimulai pemenuhan Gizi ke penerimaan manfaat 3B (ibu menyusui, ibu hamil, dan balita). Kendala dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten Kaur diantaranya adanya kenaikan harga bahan baku itu naik turun termasuk komunitas sayur dan buah, sementara untuk kendala pembayaran tidak ada, sesekali telat membayar ke supplier.

Pada Kabupaten Seluma, SPPG Seluma, mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 juni 2025, dengan jumlah sekolah 7 dan penerima manfaat sejumlah 1.231 siswa. Sementara itu, pemenuhan Gizi ke penerimaan manfaat 3B (ibu menyusui, ibu hamil, dan balita) belum dilaksanakan.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan MBG di Kabupaten SEluma berupa daya listrik karena di Kabupaten seluma volltase listrik terlalu rendah jadi AC 2 pk tidak bisa dioperasionalkan sehingga mengganggu kelancaran MBG. Dan  untuk pembayaran lancer dan menggunakan koperasi.

Info dari SPPG Kab Seluma, Data penerima manfaat MBG dengan total 1.231 Siswa dengan rincian:

1. SMPN 7 SELUMA : 463 SISWA
2. SDN 43 SELUMA : 238 SISWA
3. SDN 104 SELUMA : 58 SISWA
4. SDN 65 SELUMA : 162 SISWA
5. SDN 107 SELUMA : 225 SISWA
6. TK SAQEENA INSANI SELUMA : 33 SISWA
7. TK KEMALA BHAYANGKARI SELUMA : 52 SISWA

Isu dalam implementasi awal program MBG

1. Kapasitas dan Infrastruktur Dapur Pemenuhan Gizi:
2. Keterbatasan sarana dan prasarana dapur pemenuhan Gizi
3. Keterbatasan SDM pada SPPG dan dapur
4. Keterbatasan kendaraan dan logistic pengiriman untuk distribusi makanan ke lokasi pemberian MBG.
5. Sistem pembayaran menggunakan metode reimburse:
6. Biaya operasional ditalangi terlebih dahulu oleh Yayasan.
7. Terdapat beberapa kasus keterlambatan pembayaran oleh Yayasan kepada supplier.
8. Dapat menjadi barrier bagi UMKM untuk menjadi mitra karena keterbatasan modal.
9. Ketersediaan bahan makanan: Beberapa wilayah melaporkan beberapa bahan makanan seperti buah dan sayur untuk kebutuhan MBG harus didatangkan dari luar daerah, karena keterbatasan persediaan bahan local.
10. Kondisi geografis mempengaruhi pengiriman MBG: Distribusi makanan pada daerah-daerah yang mengalami kendala karena kondisi geografis seperti area kepulauan dan daerah 3T perlu mendapat perhatian khusus.
11. Koordinasi Multipihak: Keterlibatan berbagai instansi dalam pelaksanaan MBG masih memerlukan penguatan koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih peran dan untuk memastikan efektivitas distribusi serta pengawasan MBG.
12. Tidak seragamnya dukungan pemerintah daerah terhadap pelaksanaan program MBG: Beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk mendukung Program MBG, namun juga terdapat pemerintah daerah yang tidak/belum mengalokasikan anggaran.
13. Isu lainnya:
14. Penolakan program MBG di beberapa lokasi di Papua
15. Terdapat beberapa kasus makanan basi, keracunan, dan sejenisnya.
16. Sisa makanan yang tidak terkonsumsi memerlukan pengelolaan sampah yang memadai
17. BUMDES/Koperasi/UMKM potensial menjadi mitra Program MBG, namun belum banyak yang siap.

Mekanisme penyaluran MBG

1. Penyaluran Dana untuk MBG dilaksanakan menggunakan model penyaluran Bantuan Pemerintah sesuai Alokasi Bantuan Pemerintah pada DIPA BGN TA 2025 dikelompokkan dalam akun bantuan pemerintah
2. Sesuai ketentuan, Bantuan Pemerintah dapat disalurkan baik dalam bentuk uang maupun barang
3. Berdasarkan Juknis MBG yang ditetapkan Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN, mekanisme penyaluran MBG dilaksanakan oleh Yayasan (Mitra)
4. Dalam hal bantuan pemerintah dalam bentuk uang, maka Yayasan ditetapkan sebagai Penerima Bantuan yang memiliki kewajiban untuk mengkonversi uang tersebut menjadi MBG yang selanjutnya diserahkan kepada penerima manfaat (anak sekolah, balita, ibu hamil/menyusui).
5. Kebutuhan pengendalian penggunaan dana dan pemenuhan gizi oleh SPPI dapat diakomodir dalam Petunjuk Teknis Penyaluran MBG dan Perjanjian Kerjasama.
6. Penyaluran Bantuan Pemerintah MBG pada BGN dapat diakomodir baik dalam bentuk uang maupun barang (penetapan Kepala BGN)
7. Konsekuensi penentuan bentuk bantuan:
8. Uang

• penerima adalah Yayasan, selanjutnya disalurkan ke penerima manfaat dalam bentuk MBG
• dana bantuan disalurkan kepada rekening Yayasan

1. Barang

• proses pengadaan MBG mengikuti ketentuan PBJ
• berpotensi membentuk asset/persediaan
• tata cara penyerahan barang (BMN) berpedoman pada Peraturan Perundangan

Logic Model Framework Untuk Monitoring Dan Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

"Logic Model Framework" dalam bahasa Indonesia berarti Kerangka Model Logika. Ini adalah alat visual yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu program atau intervensi bekerja, termasuk bagaimana sumber daya (input) diubah menjadi tindakan (aktivitas), menghasilkan keluaran (output), yang pada akhirnya diharapkan menghasilkan perubahan (outcome) dan dampak yang lebih luas.      

Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan Pengembangan SDM berkualitas. Kualitas SDM antara lain diukur dari Kapasitas intelektual dan keterampilan dan Kesehatan fisik dan mental individu yg dipengaruhi pola makan dan status gizi. Negara bertanggung jawab memastikan seluruh warga negara (khususnya anakanak) memiliki akses terhadap gizi yang baik

Input, pencapaian visi tersebut melalui Anggaran, SDM, Organisasi Pengelola Program MBG (BGN): Kantor Vertikal BGN dan SPPG, Infrastruktur regulasi. Aktivitas, Verifikasi data penerima (Dapodik dan EMIS), Pendataan Penerima bantuan untuk ibu hamil, ibu menyusui,dan balita, Pelaksanaan Pemberian MBG kepada anak sekolah, ibu hamil, menyusui dan balita. Output, SPPG yang menyalurkan, Institusi Penerima: Sekolah dan Pesantren, Penerima Manfaat:  Anak Sekolah, santri; Ibu Hamil, Menyusui; dan Balita.

Outcome jangka pendek, Jumlah UMKM yang terlibat dan nilai yang diterima masing-masing UMKM, Peningkatan permintaan bahan makanan yang tercermin dalam: inflasi komponen volatile food, Perkembangan NTP, dan/atau Perkembangan NTN. Outcome jangka menengah Pengurangan masalah malnutrisi: Penurunan stunting dan Penceganan anemia, Terciptanya peluang ekonomi yang lebih adil: Peningkatan permintaan domestic, Meningkatkan lapangan kerja, Mendorong wirausaha local, terutama UMKM, Ketahanan Pangan membaik

Outcome jangka Panjang, Peningkatan Kualitas SDM: Kapasitas intelektual dan keterampilan; Kesehatan fisik dan mental individu, Peningkatan produktivitas, Memberantas kemiskinan ekstrem, Mengurangi ketimpangan. Asumsi, Supply bahan makanan untuk Program MBG tersedia, Dukungan politik untuk Program MBG bertahan selama masa pemerintahan Presiden Prabowo.

Faktor Eksternal, UMKM di luar program MBG yang terdampak program MBG, Dukungan Pemda terhadap Program MBG, Dampak kebijakan efisiensi belanja ke perekonomian perlu dimitigasi

Monev Atas Input

Monitoring atas input bertujuan untuk memastikan sumber daya yang dibutuhkan untuk Program MBG tersedia dan terlaksana sesuai rencana

Penyediaan makanan bergizi berkaitan dengan distribusi makanan bergizi secara gratis ke sekolah-sekolah, posyandu, fasilitas kesehatan atau langsung ke rumah tangga sasaran. Makanan yang diberikan harus memenuhi standar gizi seimbang, mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh.

Aspek edukasi gizi memiliki maksud bagaimana program penyuluhan dan pendidikan gizi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya gizi seimbang, pemilihan makanan yang tepat, dan cara mengolah makanan yang baik. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti seminar, pelatihan, booklet, poster, dan media sosial.

Untuk aspek pemantauan dan evaluasi, program MBG memiliki sistem untuk memantau status gizi kelompok sasaran secara berkala, seperti pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Evaluasi efektivitas program juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Program MBG juga dijalankan dengan memperhatikan aspek kerja sama lintas sektor, yaitu adanya kolaborasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dikdasmen, Kementerian Sosial, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya untuk implementasi program yang efektif dan berkelanjutan.

Aspek terakhir yang ditekankan dalam implementasi program MBG adalah pemberdayaan UMKM Lokal dalam penyediaan rantai pasok makanan bergizi untuk mendorong ekonomi lokal dan memastikan ketersediaan makanan yang segar dan berkualitas.

Menjaga keberlanjutan program

Program MBG tak hanya memberi manfaat bagi empat kelompok sasaran utama penerima manfaat. Program ini juga memberikan manfaat ekonomi pagi petani, produsen lokal, dan UMKM di berbagai penjuru Indonesia. BGN berkomitmen untuk mengikutsertakan mereka dalam pelaksanaan program MBG. BGN juga terus berkoordinasi dengan Kemendes PDT dan Kemenkop agar BUMdes dan Koperasi berperan serta mendukung program MBG untuk menjadi supplier bahan pangan.

Program ini telah berjalan dan menjadi fokus utama pemerintahan saat ini. Untuk menjaga keberlanjutan program, Diah Dwi Utami menjelaskan Kementerian Keuangan akan tetap mengalokasikan anggaran program MBG pada-tahun tahun berikutnya.

Tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan akan tetap mengalokasikan program MBG mengingat program dimaksud masuk dalam astacita Presiden Prabowo, serta merupakan program pertama dalam Program Hasil Terbaik Cepat. Mereka juga menyatakan bahwa target penerima manfaat pada tahun anggaran 2026 akan ditetapkan sesuai dengan arahan Presiden, memperhatikan kesiapan BGN selaku pengampu program MBG, serta hasil pemantauan dan monitoring pelaksanaan program yang akan dilaksanakan oleh Keenterian Keuangan dan Kementerian PPN/Bappenas.