Pada Jumat, 21 Februari 2025 bertempat di Aula Mandalika KPPN Mataram telah diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pembinaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2025 bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara. Kegiatan ini merupakan suatu bentuk komitmen bersama dalam membangun birokrasi yang transparan, akuntabel dan bebas dari korupsi. Dan merupakan upaya KPPN Mataram dalam kampaye penguatan integritas, menyebarkan virus-virus ZI kepada seluruh stakeholder KPPN Mataram khususnya kepada pemerintah daerah.
Dalam kesempatan ini hadir Ibu Hulfi Rohima Inspektur Daerah Kabupaten Lombok Utara, Bapak H. Rubain selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Utara, Ibu Evi Winarni selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perizinan Terpadu Satu Pintu, Ibu Handini Puspita Arum selaku Kepala Puskesmas Nipah, Bapak Abdul Wahid S. Kepala Bidang Perbendahraan BKAD Kabupaten Lombok Utara dan rombongan lainnya.
FGD dibuka oleh Kepala KPPN Mataram, Bapak Eko Wahyu Budi Utomo yang menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para peserta FGD kali ini yang bertujuan tidak lain adalah berbagi pengalaman pada proses pembangunan ZI di unit kerja KPPN Mataram sebagai upaya menghadirkan layanan publik yang bebas dari praktik korupsi. Sementara itu, Ibu Hulfi Rohima juga menyampaikan rasa terima kasih atas kesempatan yang sangat baik saling berbagi pengalaman, kendala yang dihadapi dalam pembangunan ZI di wilayah Kabupaten Lombok Utara dan berharap kegiatan seperti ini akan terus berlanjut kedepannya.
Bapak Eko Wahyu Budi Utomo menyampaikan materi mengenai Kerangka Kerja Integritas, Kode Etik dan Kode Perilaku, Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan dan Whistleblowing System hingga pencegahan Benturan Kepentingan. Selanjutnya Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Bapak Bandung Sapardi berbagi tentang strategi pembangunan ZI pada KPPN Mataram antara lain pembentukan komitmen bersama, peningkatan pelayanan, pembangunan inovasi, manajemen media, pemenuhan sarpras, kepedulian sosial dan pengisian LKE.
Beberapa diskusi yang disampaikan oleh peserta tentang pembangunan ZI dilingkungan Pemda Kabupaten Lombok Utara yang diantaranya diperoleh informasi tentang perjalanan pembangunan ZI di KLU yang telah dimulai pada tahun 2018. Pencanangan kemudian vakum karena bencana gempa hingga covid 19, kemudian di mulai kembali di tahun 2022 dengan pencangan beberapa OPD, namun ada ketentuan untuk pemda hanya berasal dari sektor Pendidikan / Kesehatan. Pada tahun 2023 TPI dhi Inpsektorat Daerah Kabupaten Lombok Utara belum bisa meloloskan karena kurangnya dokumen pendukung. Kemudia tahun selanjutnya OPD di pemda KLU mendukung kegiatan pembangunan ZI dan sudah mulai membangun hingga diusulkan ke tahap administrasi, tapi masih tidak lulus seperti Puskesmas Nipah yang gagal pada survei karena keterlambatan pemenuhan responden. Sementara itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Perijinan Terpadu Satu Pintu lulus di tahap administrasi dan lanjut ke tahap desk evaluation namun gugur karena kelengkapan dokumen.
Beberapa kendala yang dihadapi antara lain kurangnya anggaran dalam pembangunan ZI, seperti untuk pembangunan inovasi. Pembangunan manajemen risiko, belum dipetakan risiko integritas dan sinergitas antar unit yang masih kurang.
Dengan adanya diskusi dan kolaborasi ini diharapkan setiap instansi semakin berkomitmen dalam membangunbudaya integritas serta menghadirkan pelayanan publik yang bersih melayani dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
