Hai Sobat #In Tress

Menjelang akhir tahun anggaran, sering terjadi penumpukan anggaran dan padatnya kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target penyerapan anggaran. Kementerian Keuangan khususnya Ditjen Perbendaharaan mengawal pelaksanaan anggaran pada akhir tahun anggaran baik penyerapan anggaran, pengelolaan kas negara baik penerimaan maupun pengeluaran negara dan lain-lain. Ditjen Perbendaharan telah mengatur ketentuan batas
waktu penyampaian SPM dan mekanisme terkait pengeluaran dan penerimaan negara dengan diterbitkannya Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang LangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023 yang juga telah disampaikan melalui Nota Dinas Direktur Pengelolaan Kas Negara Nomor ND-1653/PB.3/2023 hal Penyampaian Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023 tentang LangkahLangkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.

Menindaklanjuti arahan tersebut guna menyampaikan informasi dan mekanisme terbaru mengenai pelaksanaan anggaran kepada satker serta melaksanakan tugas pembinaan edukasi ke satuan kerja sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 262/KMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan, dirasa perlu untuk melaksanaan kegiatan “Sosialisasi Langkah-Langkah Dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2023.

KPPN Medan II melaksanakan kegiatan Sosialisasi LLAT 2023, Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Untuk Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran, dan Penyampaian LPJ Bendahara melalui SAKTI di tiga lokasi sesuai dengan wilayah bayar KPPN yaitu Kota Medan, Kota Binjai dan Kab. Langkat yang dilaksanakan pada hari Selasa-Kamis tanggal 31 Oktober - 2 November 2023. Melalui pertemuan ini, pejabat perbendaharaan lingkup KPPN Medan II dapat berkomitmen dalam menjalankan langkah-langkah pada akhir tahun anggaran dan menerapkan kebijakan-kebijakan terbaru terkait pelaksanaan dan pelaporan anggaran.  sesuai dengan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-10/PB/2023.

Di akhir acara dilaksanakan sesi diskusi dan tanya jawab.

Berkenaan dengan Program Rebranding Kementerian Keuangan-Kemenkeu Satu Negeri, hari ini (6/7) KPPN Medan II mendapat kunjungan dari adik adik tingkat SMP sebagai peserta kegiatan KSN yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara.

Para peserta kegiatan KSN di sambut oleh Kepala KPPN Medan II Ibu Sondang Rotua Sihaloho di damping Kepala Sub Bagian Umum.

Kegiatan Kemenkeu Satu Negeri ini, dimulai dengan office tour yang dipandu oleh pejabat fungsional PTPN Mahir Rafles Richadson Purba, Pengenalan KPPN Medan II sebagai salah satu unit di Kementerian Keuangan, dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bertugas sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara dan di akhiri dengan sesi tanya jawab dan kuis.

Berbeda Tetap Bersama, Bersatu untuk Indonesia Maju

#Kemenkeusatunegeri2023 #DJPb #DJPbHAnDAL #InTress #kppnmedan2

Bertempat dia Aula Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara (11/10) KPPN Medan II melaksanakan Kegiatan “Bimtek dan Pendampingan Penggunaan Digipay Satu sebagai Digital Marketplace bagi Satker K/L lingkup KPPN Medan II” . Acara diawal dengan sambutan dan arahan dari Kepala KPPN Medan II dengan menyampaikan beberapa poin penting seperti:

Menindaklanjuti instruksi Presiden RI untuk mempercepat transformasi ekomoni melalui digitalisasi pembayaran, Kementerian Keuangan khususnya DJPb telah membangun platform marketplace untuk melakukan transaksi belanja yang membebani APBN. Platform tersebut dibangun sendiri oleh Ditjen Perbendaharaan dengan berbagai keunggulan seperti interoperabilitas dimana dapat dilakukan transaksi antar rekening, fleksibilitas transaksi, dan simplifikasi user yang diharapkan dapat menumbuhkan dan mendorong gerakan transaksi secara digital. Pada kesempatan sebelumnya, telah dilakukan pertemuan secara offline untuk mengakselerasi pendaftaran user oleh satker lingkup KPPN Medan II.

Berdasarkan data monitoring, persentase satker yang sudah mendaftarkan user pada DigipaySatu sebesar 72,48% atau 108 dari 149 satker. Diharapkan 41 satker yang belum melakukan pendaftaran user agar segera mendaftarkan user di DigipaySatu. Pada pertemuan ini akan difokuskan tentang tata cara transaksi mulai dari pemesanan sampai dengan pembayaran. Satker diharapkan agar seluruh satker berpartisipasi aktif dalam menyukseskan implementasi DigipaySatu. Beliau juga kembali menyampaikan komitmen anti korupsi dan anti gratifikasi oleh seluruh jajaran KPPN Medan II, seluruh layanan tanpa biaya atau gratis dan telah tersedianya kanal pengaduan seperti melalui QR Code, email, whatsapp, SIPANDU, WISE, SPAN L4POR, dan telepon kantor.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi dan pendampingan langsung melakukan transaksi mulai dari pemesanan s.d pembayaran yang disampaikan oleh narasumber Kepala Seksi MSKI, Bapak Riswanto Sembiring dan pelaksana seksi MSKI, Sdri Nurul Sakinah. Adapun poin-poin yang disampaikan adalah sebagai berikut:

Terdapat tiga bentuk digitalisasi pembayaran, yang terdiri dari :

• Restrukturisasi Rekening >> Rekening terdiri dari beberapa jenis, yaitu Rekening
  Induk dan Rekening Virtual, CMS, Kartu Debit dan Token
• KKP dan KKP-D >> terdapat pengembangan KKP, dimana payment gatewaynya VISA dan hanya bisa digesek saja. Namun dengan payment gateway tersebut dapat memungkinkan kecurangan, yaitu penggunaan di luar fungsinya, sehingga dilakukan pengembangan yaitu KKP-D
• Digipay (marketplace milik satker) >> Satker mengundang vendor untuk berjualan di Digipay Satu >> Satker pengelola UP wajib berbelanja menggunakan Digipay

Latar Belakang Digipay dan Marketplace:

• Mengundang UMKM masuk ke transformasi digital dengan mengisi marketplace yang telah disediakan oleh pemerintah;
• Transaksi non-cash untuk pengelolaan UP belum dimanfaatkan secara maksimal;
• Pembayaran Pajak masih belum sesuai
• Potensi fraud dalam pengadaan barang/jasa secara tunai.
  
  

Latar Belakang DigipaySatu (sebelumnya platform Digipay ada 3, Digipay 002, 008,009).

Digipay merupakan sebuah platform yang mengintegrasikan sistem marketplace dengan sistem digital payment, dalam rangka penggunaan Uang Persediaan dan Proses pengadaan barang jasa secara umum.

Di akhir acara dilakukan demo mekanisme pemesanan dan pengiriman barang sampai pembayaran pada aplikasi digipaysatu yang di pandu langsung oleh narasumber serta tanya jawab.

TUGAS

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 262/PMK.01/2016 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan II Tipe A1 menyelenggarakan fungsi:

1. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
3. penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
4. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
5. penyusunan laporan pelaksanaan pendapatan dan belanja negara;
6. pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
7. pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
8. pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
9. pelaksanaan manajemen mutu layanan;
10. pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (customer relationship management);
11. pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (treasury management representative);
12. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
13. pengelolaan rencana penarikan dana;
14. pengelolaan rekening pemerintah;
15. pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
16. pelaksanaan layanan bantuan (helpdesk) penenmaan negara;
17. pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
18. pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
19. pelaksanaan Kehumasan dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ; dan
20. pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Medan, 18 September 2023. Pada hari Kamis (14/9) KPPN Medan II telah melaksanakan kegiatan Satker Award KPPN Medan II Periode Semester I Tahun 2023 serta Evaluasi IKPA Satker K/L dan Sosialisasi Keberlanjutan Pembangunan ZI KPPN Medan II. Kegiatan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 di Aula Simarjarunjung KPPN Medan II dengan mengundang satker yang menerima penghargaan atas kinerja pelaksanaan anggaran dan satker yang memiliki nilai IKPA yang belum optimal.

Tujuan kegiatan Satker Award dilaksanakan yaitu untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada satuan kerja yang memiliki kinerja terbaik dalam pengelolaan kinerja pelaksanaan APBN, penggunaan digital payment-marketplace, kartu kredit pemerintah, Kuasa Pengguna Anggaran Inspiratif dan Bendahara Teladan serta memberikan motivasi dan mendorong satker lingkup KPPN Medan II untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBN melalui penguatan kualitas terhadap 8 indikator penilaian IKPA dan digital payment baik menggunakan Digipay, CMS maupun Kartu Kredit Pemerintah. Kegiatan ini juga sebagai bentuk evaluasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satker lingkup KPPN Medan II periode semester I tahun 2023.

Acara dibuka oleh MC menyampaikan apresiasi atas kehadiran para tamu undangan dan menyampaikan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan. Kemudian kegiatan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa. Kegiatan selanjutnya adalah pemutaran video pimpinan KPPN Medan II terkait komitmen integritas dan anti gratifikasi oleh seluruh jajaran di KPPN Medan II. Selanjutnya, Kepala KPPN Medan II menyampaikan kata sambutan dan dilanjutkan dengan pemberian apresiasi kepada satker dengan kinerja terbaik yang terdiri dari:

a. Kinerja terbaik atas pengelolaan kinerja APBN Satker lingkup KPPN Medan II kategori jumlah pagu DIPA kelola besar

1. Peringkat I : Pengadilan Tinggi Agama Medan
2. Peringkat II : HUBDAM-I/BB
3. Peringkat III : Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I Medan

b. Kinerja terbaik atas pengelolaan kinerja APBN Satker lingkup KPPN Medan II kategori jumlah pagu DIPA kelola sedang

1. Peringkat I Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I
2. Peringkat II Balai Pengelolaan Hutan Lestari Wilayah II Medan
3. Peringkat III Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu Dan Keamanan Hasil Perikanan Medan I

c. Kinerja terbaik atas pengelolaan kinerja APBN Satker lingkup KPPN Medan II kategori Jumlah Pagu DIPA kelola kecil

1. Peringkat I Madrasah Aliyah Negeri 1 Langkat
2. Peringkat II Pengadilan Agama Stabat
3. Peringkat III Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Langkat Kab. Langkat

d. Kinerja Terbaik atas Pengelolaan Kinerja APBN Satker di lingkungan KPPN Medan II kategori BA 015

1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II
2. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kualanamu
3. Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Cukai Medan

e. Kinerja Terbaik Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Digital Payment – Marketplace pada Satker Mitra KPPN Medan II

1. Peringkat I Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
2. Peringkat II Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Medan II
3. Peringkat III Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Utara

f. Kinerja Terbaik Penggunaan Uang Persediaan dengan implementasi Kartu Kredit Pemerintah pada Satker Mitra KPPN Medan II

1. Peringkat I Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
2. Peringkat II TVRI Stasiun Sumatera Utara
3. Peringkat III Balai Pengelola Transportasi Darat Sumatera Utara

g. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Inspiratif di lingkungan KPPN Medan II: Bapak Hengky Kwinhatmaka SE

h. Bendahara Teladan di Lingkungan KPPN Medan II: Ibu Nova Verayanti Saragih.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemberian piagam penghargaan kepada satker dengan kinerja terbaik dan foto bersama. Kegiatan selanjutnya adalah pemaparan materi terkait evaluasi IKPA KL yang disampaikan oleh Bambang Krisma Atmaja, PTPN Mahir dengan dimoderatori oleh Tulus H Marbun, PTPN Terampil. Kemudian dilanjutkan dengan materi Keberlanjutan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih dari Korupsi pada KPPN Medan II dan materi terkait benturan kepentingan oleh Riswanto Sembiring Kepala Seksi MSKI.

Hai Sobat #InTress KPPN Medan II ?
Hari ini, Selasa (30/5), KPPN Medan II mengadakan Sosialisasi Penerapan TTE Tersertifikasi pada Aplikasi SAKTI Untuk Satker Piloting Tahap II KPPN Medan II.
Kegiatan dibuka oleh Kepala KPPN Medan II dan dihadiri oleh Kepala Seksi MSKI, PTPN Mahir, Pelaksana MSKI dan Satker Piloting Tahap II Lingkup KPPN Medan II.
Dengan adanya kegiatan ini diharapkan implementasi TTE Tersertifikasi pada Aplikasi SAKTI yang akan dilaksanakan tanggal 1 Juni dapat berjalan baik tanpa adanya kendala.

#InTressHAnDAL #DJPbHAnDAL #TTEElektronik #SAKTI