Mengenal Sinabang dengan Layanan Filial KPPN Meulaboh
Pernahkah kita mendengar nama Sinabang? Sebagai pendatang, kalau boleh jujur, mungkin di benak kita pasti salah kata, karena yang sangat familiar adalah Sabang. Benar, karena Sinabang dan Sabang hanya selisih kata “in”, tapi keduanya merupakan kota di pulau yang sangat indah. Kedua kota tersebut sama-sama berada di wilayah Provinsi Aceh. Sinabang merupakan ibukota dari Kabupaten Simeulue yang terletak di tengah Samudera Hindia. Kabupaten ini berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak peningkatan status pada tahun 1996 dan peresmian pada tahun 1999, dengan harapan pembangunan semakin ditingkatkan di kawasan ini. Transportasi menuju ke Sinabang dapat ditempuh dengan dua cara yaitu menggunakan jalur udara melalui Banda Aceh dan Medan dan jalur penyeberangan laut selama 10 sampai dengan 15 jam perjalanan melalui Sumatera daratan dari Pelabuhan Meulaboh, Calang dan Labuhan Haji. Banyak yang belum tahu bahwa Sinabang merupakan surga bagi wisatawan yang suka surfing dan snorkling. Bagi yang suka kuliner, masakan seafood sangat melimpah, selain ikan segar, Sinabang sangat terkenal dengan lobster dan kepitingnya. Dengan sumber alam yang melimpah, ternyata perekonomian Sinabang belum dapat dikatakan berkembang. Hal ini karena Sinabang merupakan wilayah kepulauan yang secara geografis terletak di tengah Samudera Hindia dan kurangnya promosi serta investasi dari luar.
Sinabang sebagai ibukota Kabupaten Simeulue, merupakan salah satu wilayah kerja KPPN Meulaboh selain Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya dan Kabupaten Nagan Raya. Tidak semua stakeholders KPPN Meulaboh berada di lokasi yang mudah terjangkau. Ada kalanya petugas satuan kerja harus menempuh jarak ratusan kilometer dan perjalanan dilakukan dalam hitungan belasan jam dengan moda transportasi beragam untuk mendatangi KPPN. Dalam rangka pelaksanaan anggaran di wilayah Sinabang, KPPN Meulaboh membuka KPPN Filial di Sinabang. Layanan filial merupakan layanan yang ditujukan untuk mempercepat reformasi birokrasi, penyerapan anggaran, dan pendekatan pelayanan kepada stakeholders. Layanan terbebut diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-9/PB/2010 tanggal 11 Maret 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Layanan Filial dan Layanan Mobile KPPN. Layanan Filial KPPN Meulaboh di Sinabang mulai beroperasi sejak tanggal 1 Juli 2011. Pada tahun 2024 ini, Pagu Anggaran Satuan Kerja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah di wilayah Kabupaten Simeulue yang disalurkan KPPN Meulaboh mencapai Rp820,79 miliar, yang terbagi menjadi Rp113,57 miliar untuk 19 satuan kerja pemerintah pusat dan Rp707,20 miliar untuk Transfer ke Daerah yang terdiri dari DAU, DAK, Dana Desa, Dana Otsus dan DBH.
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa layanan KPPN kepada para stakeholders sekarang sudah dilakukan secara digital dengan penggunaan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satker dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. Mempunyai fungsi utama dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran. Selain itu, SAKTI menerapkan konsep single database. Aplikasi SAKTI digunakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga. Seluruh Transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik. SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada satuan kerja dimulai dari proses Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Pelaporan. Secara tidak langsung, penggunaan sarana digital akan mengurangi tatap muka antara satuan kerja dan KPPN dalam memberikan pelayanan. Secara sistem mungkin benar, akan tetapi kehadiran KPPN pada saat ini bukan hanya sebagai Treasurer yang membayar tagihan permintaan dana satuan kerja, akan tetapi KPPN berfungsi sebagai Financial Advisory kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan tugas Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor (TREFA). Sebagai treasurer, KPPN terus meningkatkan pengelolaan perbendaharaan melalui digitalisasi perbendaharaan dan penyempurnaan tata Kelola serta proses bisnis pengelolaan anggaran pemerintah. Selain itu, KPPN juga berperan sebagai Regional Chief Economist. KPPN mendorong institusi terkait dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah dan menyampaikan isu yang berkembang di daerah. Selanjutnya, sebagai Financial Advisor, KPPN dapat mengambil peran sebagai penasihat keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penggunaan data keuangan yang komprehensif dan sharing knowledge untuk mendapatkan rekomendasi yang lebih tepat bagi digitalisasi keuangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Layanan filial KPPN Meulaboh di Sinabang masih Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk implementasi penajaman tugas Treasury dan Financial Advisory KPPN Meulaboh, khususnya pada wilayah kepulauan terluar. Sebagai pelaksanaan tugas Treasury dan Financial Advisor, KPPN Meulaboh mempunyai tugas sharing knowledge pengelolaan keuangan negara kepada para stakeholders. Banyak kebijakan pemerintah yang perlu diimplementasikan di daerah dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan digitalisasi pembayaran melalui penggunaan CMS Virtual Account dan Kartu Kredit Pemerintah, perlu mendapatkan dukungan dari perbankan untuk menyediakan ekosistem pembayaran. Selain itu, pemerintah juga telah mengembangkan platform belanja online melalui Digipay Satu. Penggunaan platform Digipay Satu merupakan salah satu bentuk digitalisasi UMKM yang membuat perubahan dari sistem konvensional ke digital sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis dan operasional UMKM. Digitalisasi UMKM membuat pelaku usaha UMKM mengubah pengelolaan bisnisnya dari praktik konvensional ke modern dan dapat meningkatkan peran UMKM dalam bertransaksi secara digital dengan pemerintah, baik melalui APBN maupun APBD.
Pada akhirnya, membangun branding image Sinabang yang lebih baik, membutuhkan dukungan dan komitmen dari semua pihak. KPPN Meulaboh sebagai perpanjangan tangan pusat di daerah mengambil peran peningkatan kompetensi dan perekonomian Sinabang melalui layanan filial bukan hanya sebagai penyalur dana APBN dan Transfer ke Daerah, akan tetapi berperan penting sebagai Treasurer, Regional Chief Economist dan Financial Advisor (TREFA). Masih diperlukan kehadiran pemerintah pusat yang diwakili KPPN Meulaboh di Sinabang dalam sharing knowledge pelaksanaan anggaran, digitalisasi pembayaran dan peningkatan kompetensi pengelola keuangan. Pelaksanaan TREFA dapat terwujud apabila seluruh stakeholders, baik satuan kerja, pemerintah daerah dan perbankan memiliki satu tujuan yang sama untuk memajukan wilayah Sinabang, baik sebagai tujuan investasi maupun wisata. Masih banyak potensi yang bisa digali dan ditingkatkan, dengan dana Rp820,79 miliar yang disalurkan pemerintah di tahun 2024 ini, diharapkan memiliki dampak yang positif bagi perkembangan perekonomian di Sinabang. Perlu sentuhan agar Sinabang lebih dikenal secara luas. Ke depan, orang luar sudah bisa melihat bahwa Sinabang bukanlah Sabang. Walaupun di tengah terletak Samudera Hindia, orang pasti datang ke Sinabang, untuk berinvestasi dan menikmati potensi wisata alam dengan didukung pengelolaan keuangan yang baik sesuai prinsip good govermance dan clean government.
Ditulis oleh: Fitri Arif Yulianto, Kepala Seksi MSKI KPPN Meulaboh
