KPPN MEULABOH GELAR KEGIATAN PENYERAHAN DIPA TAHUN ANGGARAN 2024 DAN STAKEHOLDERS DAY

Presiden Republik Indonesia telah secara resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun  2024 dan Buku Alokasi Transfer ke Daerah  (TKD) Tahun 2024 secara digital pada tanggal 29 November 2023 dan sudah dilakukan juga oleh Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh pada tanggal 5 Desember 2023. Proses ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dengan memanfaatkan teknologi.

DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang digunakan sebagai acuan pengguna anggaran dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN. Kementerian/Lembaga melakukan perencanaan anggarannya sebelum akhirnya ditetapkan dan disahkan sebagai anggaran yang tercantum dalam DIPA. Satker memiliki kewajiban untuk mengelola DIPA yang dimiliki dari mulai perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan. Apabila Satker melakukan pengelolaan anggaran yang terstruktur dan sistematis, maka akan memberikan hasil kinerja anggaran yang optimal.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh sukses menggelar kegiatan penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 dan Stakeholders Day pada tanggal 1 Desember 2023 di Aula KPPN Meulaboh. Acara ini dihadiri oleh Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja lingkup KPPN Meulaboh. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan pemahaman atas pengelolaan anggaran serta memberikan apresiasi atas pencapaian Satker di wilayah kerja KPPN Meulaboh.

Dalam sambutannya, Linggo Supranggono, Kepala KPPN Meulaboh, menjelaskan peran KPPN Meulaboh sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor. Ia memberikan apresiasi atas capaian kinerja pada tahun 2023, di mana KPPN Meulaboh mengelola pagu anggaran sebesar 4,77 triliun rupiah dengan realisasi 92,66%. Pagu anggaran tersebut terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar 1,41 triliun rupiah dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar 3,36 triliun rupiah.

Untuk capaian kinerja pelaksanaan anggaran, KPPN Meulaboh memperoleh nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 97,09. Capaian tersebut merupakan hasil capaian dari seluruh Satker lingkup KPPN Meulaboh, yang menunjukkan bahwa pengelolaan pelaksanaan anggaran satker lingkup KPPN Meulaboh sangat baik. Kepala KPPN juga memberikan motivasi kepada Satker agar dapat meningkatkan capaian kinerja dengan lebih baik lagi.

Pengunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di KPPN Meulaboh juga mengalami peningkatan, dimana transaksi satker yang menggunakan KKP sebesar 888,4 juta rupiah pada awal bulan Desember 2023. Kepala KPPN Meulaboh menargetkan bahwa penggunaan KKP oleh satker lingkup KPPN Meulaboh pada tahun 2024 dapat semakin meningkat lagi.

Kepala KPPN Meulaboh menghimbau para Satker lingkup KPPN Meulaboh agar dapat melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran yang dimiliki dengan seoptimal mungkin. “Dengan adanya anggaran yang terencana dengan baik, maka akan memberikan pelaksanaan anggaran yang optimal. Dalam perencanaan dan pelaksanaan tersebut dibutuhkan juga pengawasan untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran sesuai dengan aturan yang berlaku”, ujar Linggo.  

Kepala KPPN Meulaboh juga menekankan bahwa seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Meulaboh senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik kepada satuan kerja dengan menolak segala bentuk gratifikasi/suap. “Para satuan kerja dapat melaporkan apabila menemukan tindakan gratifikasi/suap di dalam pelayanan yang diberikan. Hal ini sejalan dengan perolehan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi oleh KPPN Meulaboh sebagai wujud nyata bahwa KPPN Meulaboh berkomitmen untuk selalu memberikan layana,n yang terbaik bagi Satker di wilayah kerjanya” tambahnya.

KPPN Meulaboh memberikan penghargaan kepada Satuan Kerja yang berprestasi di wilayah kerja KPPN Meulaboh, meliputi kategori IKPA Terbaik berdasarkan Pagu Besar, Pagu Sedang, dan Pagu Kecil. Penghargaan juga diberikan untuk Pertanggungjawaban Keuangan Terbaik, Rasio Penggunaan CMS Virtual Account Terbesar, Transaksi KKP Terbesar, dan Transaksi Digital Payment Terbesar.

• Penghargaan Satuan Kerja dengan Kinerja IKPA Terbaik Kategori Pagu Besar diraih oleh:

1. LEMBAGA PEMASYARAKATAN MEULABOH (100,00)
2. POLRES SIMEULUE (99,88)
3. KOREM 012/TU DAM IM (99,27)

• Penghargaan Satuan Kerja dengan Kinerja IKPA Terbaik Kategori Pagu Sedang diraih oleh:

1. KANTOR IMIGRASI KELAS II NON TPI MEULABOH (99,99)
2. RRI MEULABOH (99,39)
3. LAPAS KELAS III CALANG (98,93)

• Penghargaan Satuan Kerja dengan Kinerja IKPA Terbaik Kategori Pagu Kecil diraih oleh:

1. BAPAS KELAS II NAGAN RAYA (99,15)
2. MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 ACEH BARAT KAB. ACEH BARAT (99,03)
3. MAHKAMAH SYAR'IYAH SUKA MAKMUE (98,41)

• Penghargaan Satuan Kerja dengan Pertanggungjawaban Keuangan Terbaik diraih oleh: Badan Pusat Statistik Kab. Aceh Barat.
• Penghargaan Satuan Kerja dengan Rasio Penggunaan CMS Virtual Account Terbesar diraih oleh: STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh.
• Penghargaan Satuan Kerja dengan Transaksi Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Terbesar diraih oleh: Universitas Teuku Umar.
• Penghargaan Satuan Kerja dengan Transaksi Digital Payment Terbesar diraih oleh: KOREM-012/TU DAM-IM

Pemberian penghargaan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja satker pada tahun 2023. Acara ini diakhiri dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh perwakilan satker, menegaskan komitmen untuk menjaga integritas dan menghindari gratifikasi/suap.

KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan terbaiknya dan meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Semua elemen diharapkan bersinergi dalam menjaga integritas dan memastikan pengelolaan anggaran yang optimal untuk kemajuan daerah.