Jl. Sisingamangaraja No.3, Drien Rampak, Kec. Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, 23617

Berita

Seputar KPPN Meulaboh

Layanan Filial KPPN Meulaboh: Optimalisasi Peran Financial Advisor dan Penguatan Integritas Satuan Kerja Kabupaten Simeulue

Untuk memperkuat peran sebagai financial advisor serta mendukung percepatan reformasi birokrasi dan penyerapan anggaran di daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh membuka layanan filial di Kota Sinabang, Kabupaten Simeulue. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan tugas KPPN dalam mengimplementasikan Transformasi Perbendaharaan (TREFA), sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada satuan kerja (satker) di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Layanan filial ini diselenggarakan untuk memberikan kemudahan akses kepada satker yang mengalami hambatan geografis, ekonomi, maupun sosial untuk menjangkau layanan keuangan negara. Pelaksanaan layanan filial bulan ini berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan 30 April 2025. Selama periode tersebut, sejumlah satker di wilayah Kabupaten Simeulue secara aktif memanfaatkan kesempatan untuk melakukan konsultasi langsung dengan petugas KPPN Meulaboh. Hal ini menunjukkan tingginya antusiasme dan kebutuhan akan pendampingan teknis di lapangan.

Beberapa satker yang hadir untuk melakukan konsultasi antara lain UPBU Lasikin yang menyampaikan kendala terkait blokir anggaran yang menghambat pelaksanaan kegiatan operasional dan belanja modal. Satker UPP Sinabang dan Kantor Pertanahan Simeulue mengangkat isu mengenai pengisian realisasi capaian output dalam Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang masih belum optimal karena keterbatasan pemahaman terhadap sistem pelaporan terbaru. Satker Kementerian Agama Simeulue juga berkonsultasi terkait potongan pajak Tukin PPPK dan kendala dalam digitalisasi transaksi akibat pergantian bendahara. Sementara itu, MTsN 2 Simeulue turut menyampaikan permasalahan serupa dalam pengisian capaian output.

Selain layanan konsultasi kepada satker, KPPN Meulaboh juga melakukan koordinasi strategis dengan Pemerintah Daerah Simeulue. Pembahasan mencakup penyaluran Transfer ke Daerah (TKD), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta dana desa untuk tahun 2025. Direncanakan pada bulan Mei 2025 akan dilaksanakan pertemuan antara Kepala KPPN Meulaboh dan Bupati Simeulue terpilih beserta jajarannya guna mempererat sinergi dalam pengelolaan anggaran daerah.

Pada kesempatan yang sama, petugas filial juga mengingatkan bahwa seluruh layanan KPPN Meulaboh, baik yang diberikan di kantor maupun dalam bentuk layanan filial, bersifat gratis atau tanpa pungutan biaya. Masyarakat dan satker diminta melaporkan apabila terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang melalui saluran pengaduan resmi yang telah disediakan.

Sebagai bagian dari upaya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) tahun 2025, KPPN Meulaboh juga mengajak seluruh stakeholder, baik pemerintah daerah maupun satuan kerja, untuk terus mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Dukungan ini penting untuk membangun budaya pelayanan publik yang transparan dan profesional.

Dari hasil evaluasi, pelaksanaan layanan filial ini dinilai sangat membantu satker di Simeulue dalam menyelesaikan berbagai permasalahan teknis, khususnya terkait aplikasi dan regulasi perbendaharaan. Tidak ditemukan kendala besar selama pelaksanaan layanan, dan sebagian besar isu dapat diselesaikan langsung di lokasi. Namun demikian, kebutuhan akan pendampingan rutin dari KPPN masih sangat dirasakan oleh satker di wilayah ini.

Atas dasar tersebut, layanan filial diharapkan dapat terus dilaksanakan secara berkala di masa mendatang, sebagai solusi efektif dalam menjembatani keterbatasan akses terhadap layanan keuangan negara di daerah 3T seperti Simeulue. KPPN Meulaboh berkomitmen untuk terus hadir sebagai mitra strategis dalam pengelolaan anggaran negara yang profesional, bersih, dan melayani.

KPPN Meulaboh terus beromitmen untuk mewujudkan keberlanjutan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan prinsip transparansi dan profesionalisme, KPPN Meulaboh akan terus meningkatkan layanan baik selaku Treasurer maupun selaku Financial Advisor. Seluruh layanan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh Rp.0.

#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

        

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

 

Search