Dalam rangka meningkatkan kualitas laporan keuangan dan memperkuat integritas penyelenggaraan anggaran negara, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh menggelar kegiatan sosialisasi “Penguatan Integritas dan Sosialisasi Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Tingkat UAKPA Tahun Anggaran 2024 (Audited)” pada tanggal 6 Mei 2025. Kegiatan ini dilaksanakan seluruh pengguna layanan KPPN Meulaboh, khususnya Satuan Kerja (Satker) lingkup KPPN Meulaboh yang memiliki kewajiban menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Audited sesuai ketentuan yang berlaku.
Acara dibuka oleh Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, dalam sambutannya menyampaikan realisasi belanja APBN hingga saat ini, terdiri atas Belanja Pegawai sebesar 40,86%, Belanja Barang 26,23%, Belanja Modal 5,48%, dan Belanja Bantuan Sosial 15,79%. Linggo juga menegaskan kembali komitmen KPPN Meulaboh dalam memberikan layanan publik yang bebas dari suap dan gratifikasi serta mendukung pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
"Kami terus berkomitmen untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap layanan yang kami berikan. Ini adalah bagian dari langkah berkelanjutan KPPN menuju WBBM," tegas Linggo.
Sosialisasi dilanjutkan dengan paparan dari Kepala Seksi Verifikasi dan Akuntansi, Bagus Septiawan, yang menjelaskan secara rinci teknis penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Audited Tahun 2024. Bagus menekankan pentingnya pengungkapan data yang memadai seperti perbedaan antara LO dan LRA, rincian transaksi antar entitas, capaian output program prioritas nasional, hingga pengungkapan program percepatan penurunan stunting.
Bagus juga menyoroti beberapa kendala yang kerap muncul pada Aplikasi MonSAKTI, seperti ketidaksesuaian kode akun dengan kode persediaan, aset yang belum divalidasi, dan saldo akun yang tidak normal. Dalam sesi diskusi, permasalahan pagu minus Akun 51 diangkat oleh perwakilan Satker Kantor Kemenag Kabupaten Nagan Raya. Menjawab hal ini, KPPN menjelaskan bahwa revisi DIPA masih dalam proses dan Satker diminta tetap berkoordinasi dengan Eselon I terkait.
Melalui kegiatan ini, KPPN Meulaboh dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan APBN di wilayah Meulaboh, berhasil meningkatkan akurasi dan kualitas Laporan Keuangan Audited Tahun Anggaran 2024 pada setiap Satuan Kerja (Satker), serta penguatan budaya integritas sebagai fondasi menuju birokrasi yang bersih dan melayani.
KPPN Meulaboh berharap seluruh Satker dapat menyusun laporan keuangan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam pembangunan Zona Integritas sebagai langkah strategis menuju terciptanya pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
