Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh selaku anggota Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Aceh Barat menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaian dengan arahan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa, mengenai percepatan realisasi belanja dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Setdakab Aceh Barat, Senin (20/10/2025).
Pada kesempatan tersebut, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono, menyampaikan bahwa salah satu fungsi penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah fungsi stabilitasi, dimana APBN berperan sebagai penyerap gejolak ekonomi shock absorber termasuk dalam pengendalian inflasi. “Melalui pengelolaan APBN yang optimal, pemerintah berupaya menjaga daya beli masyarakat agar konsumsi tetap tumbuh dan ekonomi daerah tetap bergerak positif,” ungkap Linggo.
Lebih lanjut, Linggo menjelaskan bahwa salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga adalah Transfer ke Daerah, khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah di-tagging oleh Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendukung program pengendalian inflasi daerah. Dukungan tersebut diarahkan melalui Program 4-K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersedian Posokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif pada 11 Kelompok Pengeluaran utama masyarakat.
Sebagai bagian dari TPID Aceh Barat, KPPN Meulaboh berperan aktif dalam berbagai upaya pengendalian inflasi, diantaranya berpartisipasi dalam rapat rutin mingguan TPID serta aktif memberikan saran, masukan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Aceh Barat, antara lain mendorong peningkatan tata kelola keuangan daerah melalui digitalisasi keuangan seperti implementasi SP2D Online dan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Selaras dengan tema rapat, Kepala KPPN Meulaboh juga menyampaikan perkembangan realisasi APBN di wilayah kerja KPPN Meulaboh hingga 17 Oktober 2025. Total pagu anggaran Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 4,7 triliun, yang terdiri dari Belanja Pusat Rp1,3 triliun dan Transfer ke daerah Rp3,4 triliun. Hingga pertengahan Oktober, realisasi belanja mencapai Rp3,7 triliun atau 78,54% dengan rincian Belanja Pusat Rp1,1 triliun (84,61%) dan Transfer ke Daerah Rp2,6 triliun (77,00%).
Dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (17 Oktober 2024), realisasi belanja mengalami peningkatan 2,76%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, kinerja APBN 2025 di wilayah kerja KPPN Meulaboh yang meliputi empat kabupaten Aceh Barat, Simeulue, Aceh Jaya, dan Nagan Raya tetap on the track dengan penyerapan anggaran mendekati 80%.
“Kami aktif melakukan monitoring, evaluasi dan asistensi kepada satuan kerja vertikal maupun pemerintah dearah untuk mendorong percepatan realisasi belanja agar dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, kami juga turut mengawal pelaksanaan program strategis nasional seperti Makan Bergizin Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat,” tutur Linggo.
Lebih lanjut ia menegaskan, dengan koordinasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan stabilitas harga dapat terjaga, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
KPPN Meulaboh juga terus memperkuat komitmen pembangunan Zona Integritas dengan aktif menyebarluaskan nilai-nilai integritas kepada masyarakat untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagaimana Amanah reformasi birokrasi.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
