Pembangunan 3 (tiga) juta rumah merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk membantu meningkatkan akses kepemilikan perumahan yang layak huni dengan harga terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan program pembangunan 3 (tiga) juta rumah, Kepala KPPN Meulaboh, Linggo Supranggono beserta tim melakukan kunjungan ke kantor Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Syariah Meulaboh.
Linggo menjelaskan untuk mendorong perekonomian sektor perumahan. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah adalah berupa pemberian insentif melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang saat ini disinergikan antara Special Mission Vehicle Kementerian Keuangan yakni PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dengan BP Tapera yang pendanaannya berasal dari APBN. Penyaluran dana FLPP dilakukan melalui bank penyalur yang telah bekerja sama dengan BP Tapera.
“Berdasarkan informasi dari Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh, sekitar 85% pembiayaan program 3 juta rumah subsidi di Aceh disalurkan oleh Bank Tabungan Negara Syariah.
Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Pembantu Syariah Meulaboh, Yasran didampingi Adi Munandar (staf) menjelaskan bahwa wilayah kerjanya meliputi barat selatan Aceh, mulai dari Kabupaten Aceh Jaya, sampai Kabupaten Singkil termasuk Kabupaten Simeulue. “Namun permintaan perumahan bersubsidi melalui FLPP mayoritas hanya terdapat pada Kabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya. Itu pun hanya pada wilayah tertentu saja”, tukas Yasran.
Yasran mengatakan bahwa saat ini BTN Cabang Pembantu Syariah Meulaboh telah mendistribusikan penyaluran pembiayaan rumah bersubsidi sebanyak hampir 200 unit di Aceh Barat dan Nagan Raya dengan tipe rumah 36, luas tanah 120-150 meter persegi dengan harga 166 juta per unit (zona 1 Sumatera). Untuk di Aceh Barat, lokasi perumahan bersubsisi terdapat di Gampong Suak Sigading, Gampong Leuhan, Gampong Langung Kecamatan Meureubo, Ujong Tanjung, dan Griya Mahoni dekat Kampus Universitas Teuku Umar.
“FLPP ini diperuntukkan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kriteria maksimum penghasilan per bulan Rp8,5 juta per bulan untuk bujangan, dan maksimum Rp10 juta untuk yang sudah menikah”, terang Yasran.
“Pengembang/developer cenderung mencari lokasi pembangunan rumah subsidi di daerah kecamatan kota atau kawasan yang banyak pekerja pabrik/tambang karena permintaan cukup tinggi”, ujar Yasran.
“Sedangkan untuk kabupaten lain seperti Aceh Jaya sepi peminat karena posisinya sebagai daerah singgah saja. Kebanyakan ASN-nya berdomisili di Banda Aceh atau Meulaboh. Sedangkan di Simeulue tidak ada pengembang/developer yang mau buat proyek perumahan disana karena kendala keterbatasan akses transportasi dan ketersediaan material”, sambung Yasran.
Yasran mengungkapkan bahwa kualitas material rumah subsidi ini cukup bagus dengan kontur tanah yang keras (bukan gambut) karena mengikuti standar bahan yang telah ditetapkan pemerintah dan dimonitor oleh instansi berwenang seperti Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan BPKP.
Ditanya terkait apakah ada target kuota FLPP per kabupaten/kota, Yasran mengatakan dulu pernah ada kuota per kecamatan, tapi tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan karena kondisi geografis dan sosial ekonomis masing-masing daerah yang berbeda. Sehingga saat ini tidak ada lagi ketentuan kuota per daerah.
“Saat ini kuotanya per bank, untuk wilayah Provinsi Aceh saat ini ada dua kantor cabang BTN Syariah, yaitu KCS Banda Aceh dan KCS Lhokseumawe, untuk BTN Syariah Meulaboh sebagai Kantor Cabang Pembantu (KCPS) beserta KCPS lainnya, kuotanya ditetapkan oleh Kantor Cabang BTN Syariah Banda Aceh. KCPS Meulaboh sendiri, realisasi pembiayaannya telah melebihi target, yaitu sebanyak 190 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp30 milyar dari target Rp23,3 milyar (sekitar 145 unit) s.d akhir tahun 2025”, tutur Yasran.
“Kami berharap pembangunan 3 juta rumah bersubsidi yang merupakan salah satu program strategis pemerintah ini dapat berjalan lancer sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”, pungkas Linggo mengakhiri kunjungannya.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)
