
Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Meulaboh, Linggo Supranggono, bersama tim melakukan kunjungan kerja ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Aceh Barat, Selasa (18/11/2025). Kunjungan ini merupakan bentuk dukungan KPPN Meulaboh terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dalam menciptakan pelayanan publik yang terpadu dan mudah diakses oleh masyarakat.
Dalam kunjungan tersebut, KPPN Meulaboh memberikan apresiasi terhadap langkah Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang telah menghadirkan layanan lintas instansi dalam satu tempat. MPP Aceh Barat menyediakan berbagai layanan, mulai dari perizinan, administrasi, kependudukan, perpajakan, hingga layanan berbagai instansi vertikal pemerintah pusat dan BUMN/BUMD.
“Kami sangat mengapresiasi kehadiran Mal Pelayanan Publik Aceh Barat ini. Ruang layanan yang bersih, nyaman dan estetis menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah Aceh Barat dalam memberikan pelayanan prima” ujar Linggo.
Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Barat, Rijal Mulyadi, ST, yang didampingi Zulkarnain Efendy, Fungsional Ahli Madya Perizinan, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 21 gerai layanan yang beroperasi di MPP Aceh Barat, terdiri dari 1 gerai DPMPTSP selaku penyelenggara MPP dan 20 gerai instansi/lembaga lainnya.
“Gedung MPP ini terdiri dari tiga lantai. Lantai satu dan dua digunakan untuk gerai layanan, sementara lantai tiga direncanakan menjadi kantor DPMPTSP sebagai penyelenggara MPP. Pembiayaan operasional MPP berasal dari APBK,” ujar Rijal.
DPMPTSP Aceh Barat juga terus melakukan pengembangan dan peningkatan mutu sarana dan prasarana di MPP untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat, antara lain area parkir serta rencana pemasangan lift. Saat ini, jumlah pengunjung yang memanfaatkan layanan di MPP mencapai rata-rata 100 orang per hari.
Kehadiran MPP merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021, yang menetapkan DPMPTSP sebagai penyelenggara MPP secara ex-officio pada pemerintah kabupaten/kota. MPP dibangun untuk mengintegrasikan berbagai layanan lintas instansi guna mempercepat proses pelayanan, meningkatkan kemudahan berusaha, serta memperkuat daya saing.
“Kami berharap sinergi lintas instansi ini terus diperkuat agar pelayanan publik di Aceh Barat semakin responsif, berkualitas, dan berintegritas. KPPN Meulaboh siap mendukung DPMPTSP dalam mewujudkan pembangunan Zona Integritas,” tutup Linggo.
#TREFA #InTress #BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif)


