Bimbingan mental dan kerohanian ini sesuai dengan arahan pimpinan di pusat untuk dilaksanakan secara rutin satu bulan sekali. Dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta implementasi Nilai-Nilai Kementerian Keuangan, nasionalisme, dan kebangsaan sehingga selaras dengan penguatan dan pengembangan peran KPPN di daerah, KPPN nunukan akan menyelenggarakan Bimbingan Mental dan Kerohanian bagi seluruh pegawai muslim KPPN Nunukan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan semangat para pegawai muslim untuk membaca, mempelajari, dan mengamalkan Al Qur’an dalam kehidupan sehari-hari.

Bimbingan Mental dan Kerohanian yang dilaksanakan pada Selasa, 31 Januari 2023 ini dinarasumberi oleh Kepala KPPN Nunukan, Bapak Budi Sukoyo. Beliau menyampaikan materi yang berkaitan dengan emosi. Emosi adalah luapan perasaan atau gejolak jiwa yang diekspresikan dalam tingkah laku. Emosi dapat ditunjukkan dengan perasaan senang, marah kepada seseorang, ataupun takut terhadap sesuatu. Semua orang tentu pernah mengalamai itu. Salah satu senjata setan untuk membinasakan manusia adalah marah. Dengan cara ini, setan akan mudah mengendalikan manusia. Karena marah, orang bisa dengan mudah mencaci maki, mengucapkan kalimat buruk, bercerai, bahkan saling membunuh. Marah adalah luapan emosi yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Alquran secara tegas dan terang-terangan menyerukan umat Islam untuk menahan amarah. Alquran juga menyerukan umat Islam untuk memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini semata-mata untuk kebaikan umat Islam itu sendiri.

Agenda Bimbingan Mental dan Kerohanian merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan KPPN Nunukan setiap bulannya, dengan mengundang narasumber dari eksternal seperti Kantor Kemenag Kabupaten Nunukan, atau dari internal, yaitu Kepala Kantor dan Kepala Seksi pada KPPN Nunukan.

Internalisasi Penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2023 ini disampaikan oleh Kepala Seksi Bank KPPN Nunukan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan para pegawai KPPN Nunukan terkait penyaluran transfer ke daerah khusunya Dana Bagi Hasil (DBH) pada Tahun Anggaran 2023. Terdapat 2 Jenis DBH yang terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (DBH). Berdasarkan 2 jenis DBH tersebut dikelompokkan lagi menjadi 31 kelompok DBH. Penyaluran DBH berbeda-beda tahapannya sesuai dengan pengelompokkan DBH tersebut. Untuk DBH yang disalurkan pada bulan Januari adalah DBH Mineral dan Batubara, DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi, dan DBH SDA Perikanan.

Internalisasi yang dilakukan pada Jumat, 27 Januari 2023 di Ruang Rapat KPPN Nunukan ini, juga disampaikan tentang Alokasi penyaluran DBH di lingkup Kabupaten Nunukan adalah sebesar Rp. 350,2 Miliar selama Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi terbesar pada kelompok DBH SDA Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebesar 82,46% dari alokasi DBH. KPPN dapat menyalurkan DBH berdasarkan rekomendasi penyaluran yang diterbitkan oleh KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum. Proses bisnis penyaluran DBH dimulai dari Direktorat Dana Transfer Umum DJPK mengupload ND rekomendasi pada aplikasi OMSPAN-TKD Modul DBH. Selanjutnya Operator mengunduh ND rekomendasi penyaluran dan/atau KMK dan melakukan verifikasi terhadap ND tersebut. Apabila sudah sesuai, Operator dapat mengunduh dan mencetak Kertas Kerja untuk ditandatangani oleh PPK BUN,PPSPM BUN dan KPA BUN Penyaluran DTU. Langkah selanjutnya adalah Operator mengunggah Kertas Kerja dan memilih data rekening Pemda untuk penyaluran DBH. Selanjutnya KPA BUN Penyaluran DTU melakukan Approve terhadap Kertas Kerja tersebut dan melakukan pembentukan ADK agar dapat terkirim ke Aplikasi SAKTI.

Pembiayaan UMi merupakan program dana bergulir Pemerintah sekaligus tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menyasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah (ultra mikro), yang belum bisa difasilitasi perbankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penyaluran pembiayaan UMi dilakukan oleh Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB).

Sebagai Penyalur Pembiayaan UMi dengan porsi terbesar secara nasional, PT. Permodalan Nasional Madani (PT.PNM) melalui lini bisnis Mekaar terus memperluas jangkauan terhadap UMKM yang dilayani. Salah satu langkah besar dalam upaya pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan adalah mulai beroperasinya PT. PNM Unit Nunukan secara resmi pada bulan Oktober 2022. Hal ini menjadi angin segar bagi usaha mikro yang berada di lapisan ultra mikro di Kabupaten Nunukan karena semakin bertambah pilihan layanan pembiayaan yang dapat memberikan layanan mudah dan cepat.

Dalam rangka menyamakan persepsi serta peningkatan strategi mengenai pembiayaan bagi UMKM terutama Pembiayaan UMi yang dilaksanakan oleh penyalur, KPPN Nunukan melaksanakan sharing session bersama PT. PNM Unit Nunukan. Sharing session bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai proses bisnis penyaluran pembiayaan bagi UMKM, terutama Pembiayaan UMi yang dilaksanakan oleh PT. PNM Unit Nunukan serta penegasan kembali mengenai regulasi penyaluran Pembiayaan UMi, sehingga diharapkan seluruh penyaluran Pembiayaan UMi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sharing session penyaluran pembiayaan UMKM dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 bertempat di Kantor PT. PNM Unit Nunukan. Sebagai pembukaan, dilakukan perkenalan mengenai PT. PNM yang baru membuka lini bisnis Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di Kabupaten Nunukan yang berada di bawah wilayah PT. PNM Cabang Tarakan. Mekaar merupakan layanan permodalan berbasis kelompok yang diperuntukkan bagi perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, baik yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usaha. Saat ini wilayah kerja PT. PNM Mekaar Unit Nunukan masih dalam lingkup Pulau Nunukan, namun diharapkan ke depan dapat memperluas layanan sampai Pulau Sebatik dan Wilayah III Kabupaten Nunukan.

KPPN Nunukan menyambut baik pola pelayanan pembiayaan yang diberikan oleh PT. PNM. Dari sisi agunan, pelaku usaha ultra mikro tentu saja memiliki aset yang terbatas untuk dapat dijadikan agunan. Hal inilah yang menjadi hambatan bagi pelaku usaha ultra mikro dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. Dengan demikian, pelaku usaha ultra mikro akan sangat terbantu untuk mendapatkan pembiayaan dalam memulai maupun menegmbangkan usaha. Lebih lanjut, mekanisme layanan jemput bola juga sangat membantu pelaku usaha ultra mikro yang cenderung tidak memiliki waktu lebih untuk membayar angsuran ke kantor layanan pembiayaan, terutama dalam hal mengahdapi antrian panjang di loket layanan. Dengan layanan jemput bola, pelaku usaha ultra mikro dapat menghemat waktu dengan tetap menjalankan usahanya.

Pada kesempatan ini pula KPPN Nunukan memberikan informasi mengenai peran KPPN dalam monitoring dan evaluasi Pembiayaan UMi, mulai dari survei ketepatan data penyaluran sampai dengan survei atas nilai keekonomian debitur. Untuk itu, KPPN Nunukan meminta dukungan dari PT. PNM Unit Nunukan dalam bentuk pemenuhan dokumen akad pembiayaan serta koordinasi dengan nasabah dalam rangka kunjungan ke nasabah.

PNM Unit Nunukan menyambut baik atas pelaksanaan sharing session yang diinisiasi oleh KPPN Nunukan. Dalam kesempatan ini disampaikan informasi mengenai program maupun kegiatan dalam rangka pemberdayaan UMKM, baik dari sisi PT. PNM maupun dari sisi KPPN Nunukan, beserta peran masing-masing. Pertemuan pertama ini diharapkan menjadi pembuka bagi kerja sama dan sinergi antara KPPN Nunukan dengan PT. PNM Unit Nunukan untuk semakin mendukung upaya pemberdayaan UMKM, khususnya di wilayah Kabupaten Nunukan.

KPPN Nunukan dan PT. PNM Unit Nunukan bersepakat untuk dapat bersinergi dan saling melibatkan satu sama lain dalam upaya pemberdayaan UMKM di wilayah Kabupaten Nunukan, sesuai dengan peran masing-masing. Kedua belah pihak akan terus menjaga komunikasi dan koordinasi, terutama terkait penyaluran Pembiayaan UMi di wilayah Kabupaten Nunukan.

System Cash Management System yang selanjutnya disingkat CMS merupakan sistem aplikasi dan informasi yang menyediakan informasi saldo, transfer antar rekening, pembayaran penerimaan negara dan utilitas, maupun fasilitas-fasilitas lain dalam pelaksanaan transaksi perbankan secara realtime online. Penggunaan CMS dapat mempermudah satuan kerja karena dapat mengurangi beberapa permasalahan yang sering dialami oleh satuan kerja diantaranya, lamanya proses transaksi keuangan, sulitnya memonitor kinerja keuangan, kurangnya efisiensi waktu, biaya dan tenaga kerja, serta tidak akuratnya data maupun laporan keuangan. Dengan adanya CMS satuan kerja dapat melakukan penyetoran penerimaan negara kapan saja dan dimana saja.

Selain penggunaan CMS, Pemerintah juga mulai menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah. Satuan kerja diwajibkan mengelola KKP sebesar 40% dari nilai Uang Persediaan (UP) yang dikelola. Sejak diterbitkannya PER- 12/PB/2022 tentang Tata Cara Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Domestik, besaran 40% tersebut dibagi lagi untuk penggunaan KKP dan KKP Domestik yang besarannya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing satuan kerja.

Bimbingan teknis CMS dan KKP Domestik dilaksanakan pada hari Jumat, 27 Januari 2023 bertempat di ruang Mini TLC KPPN Nunukan. Pada Kegiatan bimbingan teknis ini, pihak Bank memaparkan materi terkait Konsep CMS serta petunjuk teknis penggunaan CMS BRI. Beliau memaparkan bahwa ada banyak manfaat dari penggunaan CMS diantaranya adalah, Kenyamanan bertransaksi, reduksi biaya, dan kecepatan informasi. Fitur General CMS BRI terdiri dari Account Information and Reporting (Transaksi hari ini, Histori transaksi, Laporan Salinan Rekening Koran, Snap Statement, dan Accounts Summary), Fasilitas Transaksional (Internal Fund Transfer dan External Fund Transfer, Pembayaran Gaji),serta Liquidity Management.

Dari sisi pihak Bank, telah dilakukan upaya dorongan dan layanan jemput bola kepada bendahara satuan kerja di lingkup Kabupaten Nunukan agar menggunakan CMS dan meningkatkan transaksi melalui CMS. Hal ini sejalan dengan upaya KPPN Nunukan untuk menggerakkan budaya nontunai pada bendahara satuan kerja. Selain memiliki banyak manfaat, penggunaan CMS juga dapat menurunkan risiko atas penggunaan uang tunai, sehingga tidak akan menjadi kerugian bagi bendahara.

Diperlukan kerjasama dan koordinasi secara aktif antara KPPN Nunukan, Satuan Kerja Mitra KPPN Nunukan serta pihak Bank, demi meningkatkan penggunaan CMS maupun KKP di lingkup Kabupaten Nunukan. Kegiatan bimbingan teknis ini menjadi hal yang perlu dilakukan secara rutin, untuk dapat meningkatkan pengetahuan pegawai KPPN Nunukan, serta dapat memperkuat sinergi antara pegawai dengan pihak Bank dalam memberikan layanan kepada masyarakat maupun satuan kerja.

KPPN sebagai financial advisor bagi Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah. Implementasi shadow organization ini sejalan dengan upaya penguatan dan pengembangan tugas dan fungsi KPPN sebagai pengelola perbendaharaan dan fiskal di daerah yang telah dicanangkan melalui standarisasi kegiatan manajemen KPPN. Sebagai payung hukum, telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-3/PB/2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara.

Dalam rangka implementasi shadow organization, dilaksanakan crash program Penguatan Kompetensi Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pejabat dan pegawai KPPN Nunukan terkait pengelolaan APBD dan pengelolaan keuangan daerah, serta meningkatkan strategi dan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dalam rangka penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah.

Adapun materi yang perlu digali antara lain konsep dasar pengelolaan keuangan daerah, mekanisme perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, mekanisme pelaksanaan APBD, serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, KPPN Nunukan menyelenggarakan Focus Group Discussion Pengelolaan Keuangan Daerah dan mengundang pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nunukan sebagai narasumber dengan materi mekanisme perencanaan dan penganggaran keuangan daerah serta mekanisme pelaksanaan APBD.

Kegiatan ini bersifat regional dengan mengundang seluruh pegawai KPPN Nunukan. Narasumber yang menyampaikan materi adalah dari BPKAD Kabupaten Nunukan dengan pembahasan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, mekanisme perencanaan dan penganggaran keuangan daerah, serta mekanisme pelaksanaan APBD. Focus Group Discussion Pengelolaan Keuangan Daerah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat KPPN Nunukan dan dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Nunukan, Kepala BPKAD Kabupaten Nunukan, Sekretaris BPKAD Kabupaten Nunukan, serta Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nunukan.

FGD diawali dengan sambutan Kepala KPPN Nunukan yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Nunukan. Kemudian dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama oleh Kepala Bidang Anggaran BPKAD Kabupaten Nunukan tentang konsep dasar pengelolaan keuangan daerah dan mekanisme perencanaan dan penganggaran keuangan daerah yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan daerah yang memedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD. APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Materi yang kedua disampaikan oleh Sekretaris BPKAD Kabupaten Nunukan tentang mekanisme pelaksanaan APBD serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan APBD. Narasumber menyampaikan bahwa belanja daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan untuk belanja daerah terkait pendanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan APBD menggunakan Sistem akuntansi Pemerintah daerah (SAPD) yang memuat prosedur, teknik akuntansi dalam melakukan identifikasi transaksi, pencatatan jurnal, posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan penyajian laporan keuangan. Kegiatan ditutup dengan diskusi terkait pengelolaan keuangan daerah di lingkup kabupaten nunukan.

Kegiatan Focus Group Discussion dan Sharing Session ini menjadi hal yang perlu dilakukan secara rutin, untuk dapat meningkatkan pengetahuan pegawai KPPN Nunukan serta dapat menjalin sinergi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan.

          Kualitas laporan keuangan tersebut agar dapat terpenuhi, maka perlu dilakukannya rekonsiliasi. Rekonsiliasi adalah salah satu pengendalian internal dalam sistem akuntansi pemerintah dan salah satu kunci utama dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh perannya dalam meminimalisasi terjadinya perbedaan pencatatan yang berdampak pada validitas dan akurasi data yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihasilkan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). Hal ini dilakukan sebelum laporan keuangan yang disusun oleh satuan kerja maupun KPPN disampaikan kepada unit akuntansi di atasnya.

            Namun, Seiring dengan pelaksanaan roll out SAKTI full module untuk seluruh K/L pada tahun 2022, maka pemrosesan transaksi keuangan untuk penyusunan laporan keuangan pada seluruh satuan kerja (satker) telah sepenuhnya menggunakan SAKTI Kelompok Modul Pelaporan (Modul Persediaan, Modul Aset Tetap, Modul Piutang, serta Modul General Ledger dan Pelaporan/GLP). Dengan penerapan SAKTI full module maka proses bisnis rekonsiliasi mulai tahun 2022 perlu disesuaikan. Selaku Bendahara Umum Negara (BUN) KPPN Nunukan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA-BUN).

           Dalam rangka mitigasi risiko dan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyajian dan pengungkapan Laporan Keuangan TA 2022 Unaudited, KPPN Nunukan melaksanakan kegiatan Asistensi Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Keuangan TA 2022 Unaudited (Arek Nunukan) pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 09.00 s.d 11.30 WITA melalui kanal zoom KPPN Nunukan.

Pendampingan dilakukan dengan memberikan panduan kepada Satker untuk membuka aplikasi MonSAKTI dan mengecek Rekonsiliasi mengenai Batas waktu penyelesaian Rekonsiliasi dan Penyampaian LK Tahun 2022:

• Periode Penyelesaian Rekonsiliasi yaitu : 1-24 Januari 2023
• Batas Waktu Penerbitan SHR Tidak Kena Sanksi dan Tutup Buku Permanen s.d. Periode 12 Modul GLP : 24 Januari 2023
• TMT Pengenaan Sanksi : 25 Januari 2023

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan penyampaian LK yaitu:

1. LKKL Tahun 2022 (Unaudited) dihasilkan melalui data Aplikasi SAKTI dengan data ransaksi yang terbuku sampai dengan 31 Desember 2022
2. Memastikan seluruh satker di lingkupnya telah menyelesaikan rekonsiliasi eksternal antara UAKPA dengan KPPN untuk periode Desember 2022 sampai dengan terbitnya Surat Hasil Rekonsiliasi (SHR)
3. Memastikan seluruh satker (termasuk subsatker) telah melakukan tutup buku Modul Persediaan dan Modul Aset Tetap, serta tutup permanen Modul GLP sampai dengan periode Desember 2022 (Periode 12 dan 13)
4. Memperhatikan batas waktu penyampaian LK Tahun 2022 (Unaudited) untuk setiap jenjang Unit Akuntansi dan Unit Pelaporan
5. Memastikan lembar muka/face setiap komponen LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Memastikan LKKL Tahun 2022 (Unaudited) telah disertai dengan Pernyataan Tanggung Jawab dari Pengguna Anggaran serta Pernyataan Telah Direviu

          Seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan kooperatif. Penyelenggaraan kegiatan ini disambut baik oleh satuan kerja/mitra KPPN Nunukan dengan animo yang tinggi pada saatsesi tanya jawab untuk mengutarakan permasalahan maupun antisipasi masalah yang dimungkinkan terjadi pada transaksi Akhir Tahun 2022. Seluruh permasalahan Rekonsiliasi Eksternal pada satker mitra kerja KPPN Nunukan telah ditindaklanjuti dan terselesaikan, baik pagu minus, saldo akun tidak normal, aset yang belum didetailkan, dll. Semoga dengan diadakannya kegiatan ini dapat meminimalisir terjadinya permasalahan di Akhir Tahun dan dapat turut membantu kesiapan satker mitra KPPN Nunukan dalam penyusunan LKKL TA 2022 Unaudited.