Pada tahun 2024 perekonomian nasional diwarnai dengan ketidakpastian global karena adanya eskalasi di timur tengah, kekhawatiran ekonomi tiongkok dan potensi perang dagang pasca kemenangan trump. Di tengah ketidakpastian dan kondisi yang fluktuatif, perekonomian nasional masih tetap tumbuh 4,95% di triwulan III tahun 2024. Begitu juga di tingkat regional, pada triwulan III tahun 2024 PDRB Kabupaten Pesisir Selatan, menurut pengeluaran, masih tumbuh 3,81%. Konsumsi akhir pemerintah yang meningkat pada triwulan III sebesar 2,36% memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDRB Kabupaten Pesisir Selatan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagai instrument fiskal pemerintah, telah mendorong secara maksimal pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Pesisir Selatan. Pada tahun 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan selaku penyalur APBN di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, mengelola pagu APBN sebesar Rp1,85 triliun, terdiri dari Belanja pemerintah pusat sebesar Rp368,47 miliar dan transfer ke daerah sebesar Rp1,48 triliun.
Pagu dana penyaluran 2024 sebesar Rp1,85 triliun tersebut meningkat 4,7% dari tahun 2023, adapun pagu dana penyaluran pada tahun 2023 adalah sebesar Rp1,72 triliun. Peningkatan pagu terbesar terdapat pada belanja barang untuk pemerintah pusat dengan peningkatan pagu hampir 61%, peningkatan ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan belanja Pemilu dan Pilkada Tahun 2024, sementara untuk transfer ke daerah pagu meningkat sebesar 3% dengan komponen peningkatan terbesar pada Dana Alokasi Umum (DAU).
Sampai dengan periode 31 Desember 2024, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan telah menyalurkan Rp1,80 triliun atau 97,49% belanja APBN dari pagu yang dikelola sebesar Rp1,85 triliun. Kinerja realisasi tersebut tercatat mengalami penurunan 1,65% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Salah satu penyebab penurunan tersebut adalah adanya penghematan belanja perjalanan dinas pada pertengahan triwulan IV tahun 2024.
Realisasi APBN tersebut disalurkan untuk belanja pemerintah pusat pada 33 Satuan Kerja (Satker) di 9 Kementerian/Lembaga di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp370,84 miliar atau 100,64% dari pagu serta belanja Transfer ke Daerah untuk pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan sebesar Rp1,43 triliun atau 96,71%.
Khusus untuk transfer ke daerah, realisasi yang disalurkan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp29,91 miliar (100%), Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp905,02 miliar (96,75%), Dana Transfer Khusus Rp334,06 miliar (97,11%) dan Dana Desa Rp167,64 miliar (100%).
Secara keseluruhan persentase realisasi menunjukan angka yang signifikan, namun demikian, realisasi yang tinggi harus juga disertai dengan kinerja belanja yang berkualitas, dimana transparansi dan akuntabilitas serta efektivitas pembayaran tetap dikedepankan, dengan hasil capaian output yang maksimal dan berdampak terhadap masyarakat.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai unit Eselon 1 Kementerian Keuangan, telah merancang suatu indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) yang dapat memotret sejauhmana kualitas pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh masing-masing satuan kerja. KPPN Painan selaku unit instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan, terus mendorong satuan kerja di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan untuk memaksimalkan seluruh indikator kinerja pelaksanaan anggaran, diharapkan dengan IKPA yang maksimal dapat berdampak signifikan terhadap perkembangan wilayah Kabupaten Pesisir Selatan.
Selain itu, untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, serta efektivitas pelaksanaan pembayaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerapkan berbagai inisiatif digitalisasi dalam pelaksanaan pembayaran APBN, diantaranya melalui Digital Payment (Digipay), cash management system (CMS), dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Pada akhirnya, kinerja penyaluran APBN yang meningkat dan juga upaya implementasi digitalisasi pembayaran oleh satuan kerja menjadi hal yang sangat diapresiasi oleh KPPN Painan. Komitmen dan kerjasama seluruh mitra dan stakeholder KPPN Painan sangat diharapkan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan APBN yang semakin optimal ke depannya
