📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat! Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND- 2167/PB.1/2025 tanggal 1 Juli 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Vertikal DJPb, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan II tahun 2025. 

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat!
Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND-1170/PB.1/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Vertikal DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan I tahun 2025.

Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang baik dan akuntabel, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah mengatur tentang pentingnya pengangkatan bendahara satuan kerja APBN yang memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi atau Sertifikat BNT. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas para bendahara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sertifikat BNT adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seorang bendahara satuan kerja telah memenuhi standar kompetensi dan profesionalisme yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sertifikasi ini dihasilkan melalui proses pelatihan dan ujian yang dirancang untuk memastikan bahwa bendahara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian Visi dan Misi yang diterjemahkan lebih detil dalam destination statement (roadmap), KPPN Painan menerapkan strategi organisasi. Strategi organisasi disusun berdasarkan analisa lingkungan eksternal dan internal melalui manajemen strategi dengan menggunakan metode STEP, SWOT, dan TOWS.

Sehubungan dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND15/PB.1/2025 tanggal 2 Januari 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor ND-10/WPB.03/2025 tanggal 3 Januari 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN Wilayah Provinsi Sumatera Barat, maka perlu memperhatikan jadwal-jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan IV tahun 2024.

Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3819/PB.1/2024 tanggal 21 September 2024 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor ND-1104/WPB.03/2024 tanggal 25 September 2024 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2024 di Lingkungan Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, maka perlu memperhatikan jadwal-jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan II tahun 2024.

Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND-2296/PB.1/2024 tanggal 27 Juni 2024 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2024 di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan dan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor ND-775/WPB.03/2024 tanggal 3 Juli 2024 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2024 di Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, maka perlu memperhatikan jadwal-jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan II tahun 2024.

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-3369/PB.1/2023 hal Penyampaian Financial Advisor Framework pada Instansi Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, sebagai bagian dari implementasi Shadow Organization, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara memiliki tugas dan fungsi sebagai Financial Advisor yang terdiri dari Central Gorvernment Advisory, Local Government Advisory, dan Special Mission Advisory.