📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat!
Sesuai dengan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor ND-5/WPB.03/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan IV tahun 2025.

Keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat satuan kerja sangat bergantung pada kapabilitas para pengelola keuangannya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tanggung jawab yang sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan negara.

Secara spesifik, PPK memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran, termasuk mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga. Sementara itu, PPSPM bertugas melakukan pengujian atas kebenaran tagihan yang diajukan serta menerbitkan perintah pembayaran. Sinergi antara keduanya memastikan setiap tahapan belanja negara berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tata kelola keuangan negara, tuntutan akan profesionalisme pejabat perbendaharaan kini menjadi prioritas utama. Pemerintah telah mempertegas standar kompetensi ini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Dalam ketentuan terbaru tersebut, ditegaskan bahwa seseorang yang diangkat sebagai PPK maupun PPSPM harus memiliki sertifikat kompetensi yang sah. PPK diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT). Sedangkan untuk posisi PPSPM, pejabat diwajibkan memiliki sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT). Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat yang memegang kewenangan dalam pengeluaran negara benar-benar memiliki standarisasi kemampuan yang telah diakui secara resmi.

Transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan kembali mencatatkan tonggak sejarah baru. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara resmi memperkenalkan MyIntress, sebuah ekosistem digital terpadu yang dirancang untuk menjadi pusat monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kehadiran MyIntress diperkuat dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2025, yang menetapkan platform ini sebagai sistem tunggal untuk menggantikan peran aplikasi pendahulu, yakni OM-SPAN dan MonSAKTI, guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern dan akuntabel.

Mengapa MyIntress?

Selama ini, pemantauan data keuangan negara sering kali menghadapi tantangan fragmentasi data antar-aplikasi. MyIntress hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung konsep Single Source of Truth. Sistem ini terintegrasi penuh dengan sumber data utama, yaitu SPAN dan SAKTI, memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada pimpinan dan Satuan Kerja tingkat akurasi dan validitas yang tinggi.

Tujuan utamanya jelas yaitu menyederhanakan kompleksitas sistem informasi, meningkatkan kualitas data untuk pengambilan keputusan manajerial, serta memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih efisien bagi seluruh pemangku kepentingan.

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat!
Sesuai dengan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor ND-908/WPB.03/2025 tanggal 15 September 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan III tahun 2025.

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat! Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND- 2167/PB.1/2025 tanggal 1 Juli 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Vertikal DJPb, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan II tahun 2025. 

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat!
Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND-1170/PB.1/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Vertikal DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan I tahun 2025.

Dalam upaya memperkuat tata kelola keuangan negara yang baik dan akuntabel, Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 128/PMK.05/2017 tentang Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah mengatur tentang pentingnya pengangkatan bendahara satuan kerja APBN yang memiliki Sertifikat Bendahara Negara Tersertifikasi atau Sertifikat BNT. Langkah ini menjadi bagian dari reformasi birokrasi di bidang keuangan negara yang bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas para bendahara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Sertifikat BNT adalah bukti resmi yang menunjukkan bahwa seorang bendahara satuan kerja telah memenuhi standar kompetensi dan profesionalisme yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Sertifikasi ini dihasilkan melalui proses pelatihan dan ujian yang dirancang untuk memastikan bahwa bendahara memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik.

Untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian Visi dan Misi yang diterjemahkan lebih detil dalam destination statement (roadmap), KPPN Painan menerapkan strategi organisasi. Strategi organisasi disusun berdasarkan analisa lingkungan eksternal dan internal melalui manajemen strategi dengan menggunakan metode STEP, SWOT, dan TOWS.