Pemerintah kembali menyalurkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada aparatur negara sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian serta upaya menjaga daya beli masyarakat menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pemberian THR Tahun 2026 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

THR diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, serta pensiunan dan penerima tunjangan. Adapun komponen THR bagi pegawai aktif meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, serta tunjangan kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan tersebut, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Painan telah merealisasikan penyaluran THR kepada satuan kerja (satker) kementerian/lembaga secara optimal.

Highlight Penyaluran THR

Rp7,79 Miliar total THR telah disalurkan

1.934 penerima telah menerima THR

100% penyaluran selesai per 17 Maret 2026

Hingga tanggal 17 Maret 2026, KPPN Painan telah menyalurkan THR kepada 33 satuan kerja dengan total nilai mencapai Rp7.791.713.557 yang diberikan kepada 1.934 penerima. Seluruh satker lingkup KPPN Painan atau sebesar 100 persen telah berhasil diproses pembayarannya, menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan hak pegawai dapat diterima tepat waktu.

Secara rinci, penyaluran THR tersebut terdiri dari beberapa komponen. THR bagi PNS/Polri terealisasi sebesar Rp3.992.902.516 untuk 762 penerima, sementara THR Tunjangan Kinerja (Tukin) PNS/Polri mencapai Rp2.735.982.585 untuk 672 penerima. Selain itu, THR bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) disalurkan sebesar Rp152.011.500 kepada 68 penerima, dan THR Tukin PPPK sebesar Rp716.077.009 kepada 328 penerima. Adapun THR bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) terealisasi sebesar Rp194.739.947 untuk 104 penerima.

Proses penyaluran THR dilakukan melalui mekanisme pembayaran yang cepat, tepat, dan akurat dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. KPPN Painan secara aktif melakukan koordinasi dan pendampingan kepada satker untuk memastikan kelengkapan dokumen serta kelancaran pengajuan pembayaran.

Tunjangan Hari Raya atau yang biasa dikenal dengan sebutan THR, merupakan salah satu komponen penting dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Setiap menjelang hari besar keagamaan, seperti Idul Fitri, pekerja akan menerima tambahan penghasilan di luar gaji rutin. Namun, THR bukan sekadar “bonus tahunan”, melainkan memiliki fungsi yang lebih luas, baik dari sisi sosial, ekonomi, maupun perlindungan tenaga kerja.

Dalam konteks ini, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026 menjadi landasan hukum yang menegaskan tujuan, prinsip, serta mekanisme pemberian THR kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan.

Sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan tersebut, “Untuk meningkatkan pembelanjaan Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, Pemerintah memberikan tunjangan Hari Raya sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara.” Pernyataan ini menegaskan bahwa THR tidak hanya sekadar tambahan penghasilan, tetapi juga instrumen fiskal untuk mendorong konsumsi masyarakat, khususnya menjelang hari besar keagamaan. Dengan meningkatnya daya beli, aktivitas ekonomi di berbagai sektor turut terdorong, sehingga berpotensi menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian.

Multiplier effect adalah suatu kondisi di mana peningkatan pengeluaran awal, dalam hal ini transfer pemerintah kepada masyarakat akan menghasilkan dampak ekonomi yang lebih besar secara berantai. Dengan kata lain, setiap rupiah yang dibelanjakan oleh penerima THR tidak berhenti pada satu transaksi, melainkan terus berputar dan menciptakan aktivitas ekonomi lanjutan.

Ketika Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima THR, mereka cenderung meningkatkan konsumsi, terutama untuk memenuhi kebutuhan hari raya seperti pangan, sandang, transportasi, serta kebutuhan sosial lainnya. Peningkatan konsumsi ini menjadi pemicu awal perputaran ekonomi. Pelaku usaha, seperti UMKM akan merasakan peningkatan permintaan yang signifikan. Kondisi ini mendorong pelaku usaha untuk menambah stok barang, meningkatkan produksi, bahkan merekrut tenaga kerja tambahan guna memenuhi lonjakan permintaan.

Dampak tersebut kemudian berlanjut pada peningkatan pendapatan bagi pelaku usaha dan pekerja, yang selanjutnya kembali dibelanjakan dalam bentuk konsumsi. Proses ini berlangsung secara berulang dan meluas ke berbagai sektor ekonomi, sehingga menciptakan efek pengganda yang signifikan. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pemberian THR berpotensi menimbulkan multiplier effect dalam perekonomian melalui peningkatan konsumsi masyarakat.

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat!
Sesuai dengan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor ND-5/WPB.03/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan IV Tahun 2025 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan IV tahun 2025.

Keberhasilan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tingkat satuan kerja sangat bergantung pada kapabilitas para pengelola keuangannya. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki tanggung jawab yang sangat strategis dalam siklus pengelolaan keuangan negara.

Secara spesifik, PPK memiliki tanggung jawab untuk melakukan tindakan yang berakibat pada pengeluaran anggaran, termasuk mengadakan ikatan atau perjanjian dengan pihak ketiga. Sementara itu, PPSPM bertugas melakukan pengujian atas kebenaran tagihan yang diajukan serta menerbitkan perintah pembayaran. Sinergi antara keduanya memastikan setiap tahapan belanja negara berjalan sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tata kelola keuangan negara, tuntutan akan profesionalisme pejabat perbendaharaan kini menjadi prioritas utama. Pemerintah telah mempertegas standar kompetensi ini melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.

Dalam ketentuan terbaru tersebut, ditegaskan bahwa seseorang yang diangkat sebagai PPK maupun PPSPM harus memiliki sertifikat kompetensi yang sah. PPK diwajibkan memiliki sertifikat kompetensi PPK Negara Tersertifikasi (PNT). Sedangkan untuk posisi PPSPM, pejabat diwajibkan memiliki sertifikat PPSPM Negara Tersertifikasi (SNT). Hal ini dimaksudkan agar setiap pejabat yang memegang kewenangan dalam pengeluaran negara benar-benar memiliki standarisasi kemampuan yang telah diakui secara resmi.

Transformasi digital di lingkungan Kementerian Keuangan kembali mencatatkan tonggak sejarah baru. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) secara resmi memperkenalkan MyIntress, sebuah ekosistem digital terpadu yang dirancang untuk menjadi pusat monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kehadiran MyIntress diperkuat dengan terbitnya Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-19/PB/2025, yang menetapkan platform ini sebagai sistem tunggal untuk menggantikan peran aplikasi pendahulu, yakni OM-SPAN dan MonSAKTI, guna mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih modern dan akuntabel.

Mengapa MyIntress?

Selama ini, pemantauan data keuangan negara sering kali menghadapi tantangan fragmentasi data antar-aplikasi. MyIntress hadir menjawab tantangan tersebut dengan mengusung konsep Single Source of Truth. Sistem ini terintegrasi penuh dengan sumber data utama, yaitu SPAN dan SAKTI, memastikan bahwa informasi yang disajikan kepada pimpinan dan Satuan Kerja tingkat akurasi dan validitas yang tinggi.

Tujuan utamanya jelas yaitu menyederhanakan kompleksitas sistem informasi, meningkatkan kualitas data untuk pengambilan keputusan manajerial, serta memberikan pengalaman pengguna (user experience) yang lebih efisien bagi seluruh pemangku kepentingan.

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat!
Sesuai dengan nota dinas Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat nomor ND-908/WPB.03/2025 tanggal 15 September 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan III Tahun 2025 Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan III tahun 2025.

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat! Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND- 2167/PB.1/2025 tanggal 1 Juli 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Vertikal DJPb, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan II tahun 2025. 

📅 Pelaporan Capaian Kinerja Telah Dekat!
Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan ND-1170/PB.1/2025 tanggal 26 Maret 2025 hal Manajemen Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2025 di Lingkungan Kantor Vertikal DJPb dan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, seluruh pegawai agar memperhatikan jadwal penting terkait pelaksanaan pengelolaan kinerja triwulan I tahun 2025.