Kepala KPPN Painan dan para pejabat eselon IV beserta fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara dan pegawai pelaksana menggelar acara penandatanganan kontrak kinerja Kemenkeu 2021 di Ruang Aula KPPN Painan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021. Acara ini diadakan sesuai dengan nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan nomor ND-18/PB/PB.1 /2021 tanggal 25 Januari 2021 Hal Penandatanganan Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two s.d Five Kanwil DJPb dan Kemenkeu Three s.d Five KPPN Tahun 2021.

Rabu, 6 Januari 2021, bertempat di Aula KPPN Painan seluruh pegawai lingkup KPPN Painan melaksanakan acara penandatanganan Pakta Integritas beserta Komitmen Anti Gratifikasi untuk tahun anggaran 2021. Para Pegawai KPPN mengikuti acara dengan penuh antusias dan semangat.

Hari Anti Korupsi Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Desember merupakan momentum yang tepat untuk mengingatkan setiap lapisan masyarakat untuk senantiasa menjaga integritas dan berupaya mencegah serta memberantas praktek korupsi.

Peringatan hari ibu yang selalu dirayakan setiap tanggal 22 Desember, dirayakan sebagai bentuk penghargaan kepada perjuangan wanita Indonesia dari masa ke masa. Terlebih lagi, situasi pandemi seperti sekarang ini, tentunya tidak menghentikan langkah perempuan-perempuan Indonesia untuk berkontribusi kepada Negeri, tak terkecuali di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Para pegawai perempuan turut menjaga pelaksanaan APBN untuk mendorong akselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Peran tersebut tentu tidak ringan, namun tetap dapat dijalankan dengan baik oleh kita semua. Tak lupa, untuk terus menerapkan prinsip work life balance. Memainkan peran sebaik mungkin, baik sebagai pegawai negeri, sebagai ibu maupun sebagai seorang istri. Untuk para perempuan pengawal APBN, mari terus berperan, bekerja dan berkarya nyata untuk Indonesia tercinta. PEREMPUAN BERDAYA, INDONESIA MAJU. Ibu, jasamu tak terhingga, pengorbanan dan pengabdian mu, menjadi semangat yang luar biasa.

Bertempat di aula dan halaman KPPN Painan, Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 08.30 s.d 11.00 WIB, KPPN Painan bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Pesisir Selatan mengadakan pelatihan kesiapsiagaan bencana dan sosialisasi penanggulangan bencana alam gempa bumi. Acara dibuka oleh Kepala KPPN Painan, Ibu Lita Qadarina Hardian serta dihadiri oleh seluruh pegawai dan PPNPN KPPN Painan.

Bertempat di Pantai Bukit Ransam, para pegawai KPPN Painan melakukan aksi bersih-bersih sampah sebagai bentuk kepedulian terhadap kebersihan pantai dan laut. Kegiatan ini digelar pada hari minggu, 14 November 2020 dimulai pukul 07.00 WIB.

Jika kita mendengar kata “korupsi” maka pikiran kita langsung membayangkan KPK yang sedang OTT, dimana ditemukan setumpuk “uang suap” atau berbagai barang mewah yang diberikan kepada pejabat negara. Namun sebenarnya pengertian korupsi menurut UU Tindak Pidana lebih luas dari itu, dan dalam UU tersebut ada 7 klasifikasi yang masuk dalamm tindakan korupsi, yaitu : (1). Merugikan Keuangan Negara; (2). Suap; (3). Gratifikasi; (4). Penggelapan dalam jabatan; (5). Pemerasan; (6). Perbuatan Curang; (7). Konflik Kepentingan. Melihat pengertian korupsi yang demikian luas ini maka perlu diberikan edukasi kepada semua pegawai, terutama pegawai yang baru masuk ke KPPN Painan (status dalam pengusulan CPNS), agar tidak salah dalam memaknai korupsi.

Pengarusutamaan Gender di Kementerian Keuangan dilaksanakan melalui 7 (tujuh) Prasyarat Pengarusutamaan Gender, diantaranya adalah penetapan kebijakan responsif gender sebagai wujud komitmen politik dan kepemimpinan di Kementerian Keuangan dalam menciptakan keadilan dan kesetaraan gender. Potensi terjadinya pelecehan seksual di Lingkungan kerja menjadi salah satu isi penting dalam keadilan dan kesetaraan gender yang perlu mendapatkan perhatian karena dapat berdampak pada penurunan kinerja pegawai hingga menyebabkan kerugian ataupun penderitaan secara fisik maupun mental. Oleh sebab itu, telah terbit surat edaran Menteri Keuangan nomor SE-36/MK.01/2020 tanggal 24 November 2020 tentang Pencegahan dan Dukungan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kerja Dalam Rangka Meningkatkan Keadilan dan Kesetaraan Gender Lingkup Kementerian Keuangan.