PAINAN — Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A2 Painan sukses menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2026 pada Rabu (20/05/2026). Mengusung tema utama "Digitalisasi Pembayaran", kegiatan yang dikemas dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD) ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memodernisasi pengelolaan keuangan negara di tingkat daerah.
FKP dilaksanakan sebagai pemenuhan amanat regulasi untuk mewujudkan layanan publik yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Forum ini juga menjadi ruang dialog dua arah antara penyelenggara layanan dan para pemangku kepentingan, sehingga masukan, kendala, dan kebutuhan lapangan dapat dihimpun secara langsung untuk peningkatan kualitas layanan.
Kegiatan ini melibatkan empat unsur peserta, yaitu pengguna layanan dari 10 satuan kerja, akademisi Universitas Negeri Padang Kampus Pesisir Selatan, perbankan (BRI Painan), serta media massa LPPL Langkisau FM sebagai penyampai informasi kepada publik.
Dalam forum tersebut juga dipaparkan capaian kinerja APBN di wilayah kerja KPPN Painan. Hingga 18 Mei 2026, realisasi penyaluran anggaran mencapai Rp683,5 miliar atau 41,88% dari total pagu Rp1.632 miliar.
Meski capaian berjalan positif, forum mengidentifikasi tantangan dalam implementasi transaksi non-tunai, terutama rendahnya pemanfaatan Cash Management System (CMS). Dari 34 satuan kerja, baru 10 yang aktif menggunakan CMS. “Kami melihat masih terdapat kendala teknis dan administratif yang perlu diselesaikan bersama,” ujar perwakilan KPPN Painan.
Sebagai langkah tindak lanjut, forum merekomendasikan penguatan edukasi dan bimbingan teknis, percepatan aktivasi token bank, serta peningkatan koordinasi intensif antara KPPN, satker, dan perbankan melalui kanal komunikasi terpadu agar kendala dapat ditangani lebih cepat.
KPPN Painan menegaskan komitmennya menjaga integritas pelayanan publik dengan memastikan seluruh layanan 100% gratis tanpa pungutan, menolak gratifikasi, serta menyediakan kanal pengaduan resmi seperti WISE Kemenkeu dan “Si Duren Painan” untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
