Penjelasan atas saldo LPJ yang selisih.
Pada Januari 2022 seluruh satuan kerja telah mengoperasikan SAKTI.
Tantangan yang timbul berupa LPJ bendahara penerimaan yang muncul selisih di UAKPA, hal tersebut tidak apa-apa serta dapat diabaikan, dan dapat dijelaskan atau diberikan uraian di bagian keterangan, misalnya : selisih berupa setoran PNBP Umum yang dipotong langsung di SPM atau setoran lainnya yang langsung disetor tanpa melalui bendahara penerimaan.
Nilai selisih tersebut dapat dibandingkan dengan data realisasi PNBP bulan berjalan dan dapat dicek pada LRA Pendapatan Negara dan Hibah.
Hal tersebut di atas telah dijelaskan pada ND-1182/PB.8/2019 Tgl. 2 Oktober 2019 Hal Penjelasan Terkait Selisih Rekonsiliasi Internal Bendahara dengan UAKPA pada LPJ Bendahara Pengguna SAKTI.
ND tersebut dapat didownload di :
ND : https://drive.google.com/file/d/1YlS-4k2J-NGNvO_AnCf-9BK48Rjin_lX/view?usp=sharing
Lampiran ND : https://drive.google.com/file/d/1DnwK-Mc5FdMlQEteyigR1V5hSVNAttUw/view?usp=sharing


Menkeu melanjutkan, “Dari sisi keuangan negara, kita sebagai bendahara negara melihat betul betapa besarnya guncangan pandemi. Bagaimana rakyat diberikan tambahan pendapatan, para buruh dengan pendapatan kurang dibantu, KUR diperluas, kita tambahkan bansos, semua itu adalah respon APBN. Di tengah pandemi kita masih memikirkan rakyat untuk dibantu. Dan hasilnya bagus, belanja tetap kita lakukan bahkan kita belanja ekstra. Defisit kita bisa dibawah 5 persen dan kita masih punya SILPA Rp247 triliun. What a remarkable achievement, terimakasih kepada Anda semuanya,” tutur Menkeu kepada jajaran DJPb.
Dalam laporannya, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto turut menyampaikan pengelolaan kas sepanjang tahun 2021. “Pengelolaan kas 2021 dilakukan untuk mendukung APBN yang efisien di tengah tuntutan untuk fleksibel dan responsif dalam menanggulangi pandemi Covid-19 yang melahirkan strategi dan inovasi,” jelas Hadiyanto.
Acara tutup kas 2021 yang dihadiri oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dan jajaran Eselon I Kemenkeu juga dilaksanakan secara hybrid dengan dihadiri secara virtual oleh para pejabat DJPb di seluruh Indonesia. (DR/DK/TAP)
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Layanan kesehatan menjadi bagian penting dalam mendukung para pimpinan untuk tetap dalam kondisi prima dalam menjalankan tugas strategis. Oleh karena itu, diperlukan akses layanan yang dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. 
