"Visi dan misi DJPb nantinya tidak hanya berkaca pada international best practices saja, tetapi berpandangan jauh ke depan,"
Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tantangan organisasi terkini dan ekspektasi para stakeholders yang semakin tinggi tentu perlu diartikulasikan dalam sebuah visi dan misi yang selaras dengan kebutuhan DJPb ke depan. Visi dan misi ini nantinya diharapkan dapat memberikan sebuah arah yang baru bagi para Insan Perbendaharaan dalam berinteraksi dan bekerja sehingga dapat terbangun sebuah culture dan mindset yang baru.
"Saya ingin visi dan misi DJPb nantinya tidak hanya berkaca pada international best practices saja, tetapi berpandangan jauh ke depan dengan memperhatikan future practices yang mungkin menjadi tantangan treasury di masa yang akan datang," ungkap Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam FGD Penyusunan Visi dan Misi DJPb di Gedung Jusuf Anwar, Jakarta pada Rabu (22/12).
Hadiyanto menambahkan, era disrupsi digital juga telah membawa DJPb perlu untuk terus menyempurnakan proses bisnis, organisasi, dan SDM dengan mengoptimalisasi teknologi informasi. Terlebih pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun lalu juga telah menuntut DJPb untuk melakukan penyesuaian dalam mengadopsi the new ways of working.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris DJPb Didyk Choiroel turut menyampaikan pentingnya perumusan visi dan misi. "Proses perumusan visi dan misi sangat penting agar kita mendapatkan inspirasi untuk dapat memposisikan lebih baik The New DJPb in Town dengan nilai HAnDAL yang kita miliki saat ini,” tutur Didyk.
Acara FGD Perumusan Visi dan Misi DJPb dihadiri oleh para pejabat eselon II serta para pejabat administrator lingkup kantor pusat DJPb dengan narasumber dari EY Indonesia, Isnaeni Achdiat. (DR/TAP)
“Pengembangan sektor perumahan memberikan kontribusi pada penguatan ekonomi. Setiap input pada sektor properti memiliki dampak pada 174 sektor perekonomian. Rasio sektor perumahan terhadap PDB dalam target RPJMN 2020-2024 dinaikkan dari 2,9% menjadi 4,0%,” sebut Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam sambutan acara Penandatanganan Perjanjian Investasi Pengelolaan Dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) antara Kementerian Keuangan dan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), di Jakarta, Rabu (22/12).
Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- DJPb terus mendukung peran perempuan dalam pembangunan nasional. Terbukti dengan angka partisipasi perempuan di DJPb yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Data statistik SDM DJPb menunjukkan dari total pegawai DJPb, sebanyak 38 persen pegawainya adalah perempuan. Bahkan di rentang usia pegawai DJPb sampai 29 tahun, jumlah pegawai perempuan lebih tinggi atau sebesar 57 persen dibandingkan laki-laki. 
“Saya berharap dalam situasi COVID yang menimbulkan keadaan luar biasa ini, pelaku UMKM yang menerima program UMi dapat terus bangkit dan sejahtera,” ungkap Menkeu.
Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam sambutannya pada kegiatan yang sama menjelaskan sampai dengan saat ini Pembiayaan UMi telah disalurkan melalui 51 lembaga keuangan bukan bank kepada lebih dari 5,3 juta pelaku usaha ultra mikro, dengan nilai penyaluran akumulatif mencapai Rp18 triliun. Capaian penyaluran tersebut telah melebihi target awal yang tercantum dalam RPJMN Tahun 2020 – 2024, yaitu sebanyak 4,9 juta pelaku usaha pada akhir tahun 2024. 
"Saya harap sinergi dan kerja sama terus dapat ditingkatkan untuk menghadapi tantangan target penyaluran pembiayaan tahun depan, yaitu minimal 2 juta pelaku usaha," sebutnya dalam kegiatan yang juga dihadiri oleh Dirjen Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko ini.
