Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Aktivitas pengelolaan kas tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan antara Kebijakan Fiskal yang tecermin dari pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, serta Kebijakan Moneter yang berdampak pada sektor keuangan. Untuk itu pemahaman yang komprehensif mengenai kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kondisi perekonomian terkini diperlukan oleh Kuasa BUN dalam melaksanakan tugas pengelolaan kas.

Pesan tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank Tahun 2019 di Jakarta, Kamis (21/03).

Marwanto kembali mengingatkan bahwa Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) memiliki peran strategis sebagai kepanjangan tangan dari Menteri Keuangan sebagai Kuasa BUN di daerah, pelaksana kebijakan di bidang perbendaharaan negara harus selalu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengoptimalkan teknologi informasi pada seluruh aspek pekerjaan di KPPN.

“Ke depan akan dilakukan revitalisasi fungsi seksi Bank dari tugas yang bersifat administratif menjadi lebih bersifat analitis. Seksi Bank akan berfungsi menjadi manajer likuiditas di tingkat daerah. Kemudian juga Seksi Bank akan menjadi kepanjangan tangan dari Direktorat PKN dalam pengelolaan likuiditas. Untuk itu, seksi Bank ke depan berfungsi menyusun perencanaan kas, I-Account di level daerah yang berisi realisasi dan outlook,” Marwanto menjelaskan.

Sementara itu untuk mendukung fungsi perencanaan kas, dari sisi penerimaan dan pengeluaran juga akan dikuatkan fungsi yang mendukung fungsi perencanaan kas dan pengelolaan likuiditas.

“Dari sisi penerimaan, KPPN bertugas menyusun proyeksi dan pemantauan realisasi penerimaan negara dan dari sisi pengeluaran, KPPN bertugas menyusun monitoring dan analisis pola pengeluaran,” ungkap Marwanto.

Lebih lanjut lagi Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa pengelolaan kas negara yang dilakukan dengan prudent, profesional dan modern diharapkan mampu memberikan output dan outcome yang optimal.

“Dengan revitalisasi fungsi Seksi Bank dan transformasi fungsi KPPN yang bersifat lebih analitis, diharapkan pengelolaan perbendaharaan negara yang dijalankan Ditjen Perbendaharaan dapat disejajarkan dengan treasury di negara-negara yang lebih maju, dan akan menjadi bagian penting dari pondasi kokoh atas fundamental ekonomi negara Indonesia kita tercinta," harapnya.

Kegiatan Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank dihadiri oleh seluruh Kepala Seksi Bank pada KPPN se-Indonesia, Kepala Seksi pada KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Pengembangan sistem dan aplikasi yang lebih simpel dan sederhana bagi stakeholders diharapakan mampu dibangun oleh Ditjen Perbendaharaan supaya dapat diterima dengan baik oleh stakeholders untuk menghadapi tantangan revolusi industri 4.0. Hal tersebut mengemuka pada arahan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono membuka Knowledge Sharing & Discussion tentang Customer Experience dalam Revolusi Industri 4.0 di Jakarta, Selasa (26/02).

Kian maraknya penggunaan teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari tidak cukup hanya disadari keniscayaannya, tetapi DJPb sebagai bagian dari Kementerian Keuangan juga perlu berupaya agar teknologi digital bisa dimaksimalkan pemanfaatannya untuk tugas mengelola keuangan negara. Setiap inovasi dalam pelaksanaan APBN harus berjalan secara berkesinambungan sehingga umpan balik yang diperoleh segera dapat digunakan untuk mengelola keuangan negara secara lebih baik lagi, guna mewujudkan fungsi yang dimiliki oleh APBN. Demikian terungkap dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapimnas Ditjen Perbendaharaan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (13/03).

“Meskipun tahun 2018 bukan tahun yang mudah, dengan adanya kekhawatiran karena krisis ekonomi global, kita bisa melewatinya dengan baik. Tahun 2019 tidak akan lebih mudah karena kondisi yang tidak stabil masih berlanjut, yang akhirnya mempengaruhi postur APBN kita. Tahun 2019 juga merupakan tahun politik. Oleh karena itu kita perlu terus waspada. Kita harus tetap menjaga pelaksanaan APBN secara tepat waktu dan tepat kualitas sehingga APBN mampu menjalankan ketiga fungsinya yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi perekonomian,” sebut Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan menyoroti sejumlah program DJPb yang telah maupun akan dijalankan. Menurutnya, kartu kredit pemerintah yang saat ini mulai diterapkan di enam kementerian bukan hanya penting untuk mengoptimalkan manajemen kas, tetapi lebih jauh lagi dapat dimanfaatkan untuk melihat pola perilaku satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dalam pengelolaan anggarannya. Menteri Keuangan pun menaruh harapan agar Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang saat ini masih menjalani masa piloting di Kemenkeu bukan sekedar mengubah proses bisnis menjadi digital, tetapi yang tidak kalah penting adalah pemrosesan data dapat dilakukan secara lebih cepat, akurat, dan tepat waktu tanpa jeda.

“Kalau sudah semakin komplet (sistemnya), dari perencanaan anggaran sampai dokumen DIPA, pembayaran hingga pelaporannya bahkan proses auditnya, that’s gonna be beautiful. Nantinya kita tidak perlu lagi sampai berbulan-bulan untuk menyusun laporan keuangan, akurasinya juga lebih baik,” terang Menteri Keuangan dalam Rapimnas yang dihadiri oleh para pejabat eselon I Kementerian Keuangan, seluruh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kepala KPPN, serta para pejabat eselon II dan III Kantor Pusat DJPb ini.

Digitalisasi penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) juga mendapatkan perhatian khusus dari Menteri Keuangan, karena bantuan teknologi memungkinkan DJPb selaku pembina bisa menelusuri manfaat yang diterima oleh para debitur dan bagaimana mereka mengembangkan usahanya. Adapun terkait Badan Layanan Umum (BLU), Menteri Keuangan menegaskan bahwa waktu 13 tahun sejak ditetapkannya pola pengelolaan keuangan BLU sudah mencukupi untuk masuk ke tahap selanjutnya, yaitu memikirkan bagaimana agar BLU semakin memberikan manfaat bagi rakyat, bukan sekadar menambah jumlah BLU.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono pada kegiatan yang sama menyampaikan bahwa tema Memperkuat Sinergi Menuju Digital Treasury ditetapkan untuk Rapimnas di bulan Maret ini karena teknologi informasi memang semakin tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara. Sejumlah inovasi telah digagas dengan bersinergi dengan unit lain di Kementerian Keuangan, misalnya pembangunan sistem untuk memantau penyerapan dan pelaporan sekaligus sebagai big data bagi DJPK. Restrukturisasi rekening pemerintah untuk penyederhanaan pengelolaan kas negara juga sedang dilakukan bersama Bank Indonesia.

Dalam rangkaian kegiatan Rapimnas, Menteri Keuangan juga menyerahkan penghargaan berupa kenaikan pangkat luar biasa yang diberikan kepada 12 orang pegawai DJPb karena inovasi yang mereka hasilkan.

“Saya bahagia di Kemenkeu banyak yang bekerja dengan hati dan pikiran yang penuh. Bukan cuma masuk kantor, menyelesaikan tugas, lalu pulang, sampai pensiun begitu-begitu saja. Ternyata banyak yang memiliki kegelisahan positif dan membuat inovasi. Menjalankan tugas dengan mental etos kerja untuk getting better and better, itu esensi yang saya harap menjadi value DJPb,” sebut Menteri Keuangan.