Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Jajaran Pimpinan Kementerian Keuangan harus memiliki kemampuan membaca dan merespon situasi menggunakan instrumen yang kita miliki lalu dapat memunculkan kreatifitas untuk menjadi bagian dari solusi. Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pada momen pelantikan 6 orang pejabat eselon II dan 109 pejabat eselon III lingkup Kementerian Keuangan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I Kantor Pusat Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (09/03). 108 orang pejabat eselon III diantaranya berasal dari lingkup Ditjen Perbendaharan (DJPb).
Kepada seluruh pejabat yang dilantik, Sri Mulyani berpesan untuk selalu fokus melaksanakan APBN 2020 dengan baik dan juga mempersiapkan untuk APBN 2021 ditengah situasi perekonomian dunia yang setiap tahunnya penuh dengan tantangan.
“APBN kita mendapatkan tekanan karena situasi ekonomi mengalami tekanan. Namun kita sebagai bendahara negara tidak boleh justru mentransmisikan tekanan itu keseluruh sistem sehingga semuanya ikut paralyzed. Kita harus menjadi shockbreaker yang efektif.” ungkap Sri Mulyani.
Dalam agenda selanjutnya di Aula Gedung Jusuf Anwar Kantor Pusat DJPb (09/03), Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengingatkan kepada 108 pejabat eselon III DJPb yang baru dilantik bahwa mereka akan menjalankan tugas sebagai salah satu perwakilan kemenkeu di daerah. Untuk itu, Andin berharap semua pejabat di DJPb juga memahami situasi perekonomian yang terjadi di Indonesia walaupun diluar dari tugas dan fungsi jabatannya.
"Kita harus berpengetahuan luas, mengetahui lebih dari apa yang kita kerjakan sehari-hari. jadilah quick learner." ujar Andin.
Andin menambahkan bahwa pejabat yang promosi atau mutasi akan berada di lingkungan baru sehingga perlu menyesuaikan diri dan menjalin hubungan yang baik dengan mitra kerjanya, entah dari unit vertikal kemenkeu yang lain maupun dengan stakeholder DJPb di daerahnya masing-masing. Andin berpesan agar tidak sungkan untuk saling berkunjung, menjalin silaturahmi dan memperkenalkan diri. (aaw)
Hal tersebut disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat menyampaikan keynote speech dalam acara Penandatangan Kontrak Kinerja Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan dengan Pemimpin BLU Tahun 2020 di aula Dhanapala, kamis (5/3/2020) 
Dalam acara tersebut sebanyak 232 kontrak kinerja ditandatangani secara simbolis oleh perwakilan dari pimpinan BLU. Kontrak kinerja yang telah di tandatangani nantinya akan menjadi acuan penting bagi tolak ukur kinerja BLU di tahun 2020 dan juga sekaligus merupakan bentuk komitmen awal sebagai pendorong untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal.
Desa Peliatan adalah salah satu contoh desa yang berhasil dengan baik mengelola dana desa. Tahun 2018, desa itu mendapat penghargaan desa terbaik dengan Indeks Desa Membangun (IDM) tertinggi di wilayah Provinsi Bali. Desa seluas 4,93 km persegi ini menggunakan dana desanya untuk membenahi infrastruktur pendukung pariwisata, termasuk memperbaiki dan mempercantik jalan desa serta membangun instalasi pengelolaan sampah. Perbaikan jalan dan infrastruktur ekonomi dilakukan dengan melibatkan warga miskin di desa tersebut, sehingga warga dapat menikmati dana desa dengan cara bekerja dan bergotong royong. 
Andin berpendapat, semakin baik infrastruktur dan sumber daya manusia pada suatu wilayah, maka akan di ikuti juga dengan peningkatan ekonomi di wilayah tersebut secara langsung maupun tidak langsung.
Sampai dengan February 2020, terdapat 97 BLU bidang layanan kesehatan. Data tahun 2019, Rumah Sakit (RS) BLU telah melayani 3,4 juta pasien rawat inap dan presentase visit dokter mencapai 82%.
Pemerintah tengah melakukan optimalisasi dan efektifitas penggunaan alokasi anggaran kesehatan dengan melakukan beberapa upaya yaitu :
