MAKLUMAT PELAYANAN KPPN PALEMBANG

Quality Management System Sertified ISO 9001:2015

KPPN Palembang

Sebagai kantor bersertifikasi ISO 9001:2015,KPPN Palembang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang menunjang kenyamanan para pengguna layanan, serta berbagai saran prasarana maupun dukungan jaringan TIK yang mumpuni untuk mendukung implementasi SPAN dalam proses pelayanan.

Lounge KPPN (Gambar di samping) merupakan fasilitas inovatif yang dihadirkan oleh KPPN Palembang pada 2015 untuk menjawab harapan para petugas satker dalam memberikan unexpected service. Petugas satker dapat beristirahat dan menyantap makanan serta minuman ringan yang disediakan di kantin kejujuran, atau menyeduh kopi dan teh selama menunggu nomor antrian dipanggil oleh petugas FO. Tentunya ini baru satu dari sekian banyak fasilitas yang kami hadirkan dan akan kami ulas selanjutnya.

Ruang Front Office KPPN Palembang

KPPN Palembang mempunyai 1 (satu) buah ruang Front Office (FO) Pelayanan yang terdiri dari 14 loket dengan fungsi nya masing-masing, mulai dari:

1. FRONT OFFICE (FO) KONVERSI yaitu Loket 2, 4, dan 6. Pada bagian ini masing-masing meja dilengkapi dengan 1 (satu) buah Personal Komputer Non-SPAN dan printer
2. FRONT OFFICE (FO) VALIDASIyaitu Loket 1, 3, dan 5, yang dilengkapi dengan komputer SPAN pada masing-masing meja dan default printer SPAN
3. MIDDLE OFFICE (MO) REVIUyaitu bagian Back Front Desk yang terdiri dari 5 (empat) buah komputer SPAN pada masing-masing meja disertai default printer SPAN pada masing-masing komputer. Bank, terdiri dari 1 (satu) buah Personal Komputer SPAN dan printer default
4. LOKET LAYANAN KONFIRMASI PENERIMAAN NEGARAyaitu Loket 7 yang difungsikan oleh pelaksana seksi Bank, terdiri dari 1 (satu) buah Personal Komputer Non SPAN dan printer
5. LOKET REKONSILIASI & LPJ BENDAHARA yaitu Loket 7, 8, dan 9. Pada bagian ini terdapat 1 (satu) buah Personal Komputer SPAN, dan 2 (dua) buah Komputer Non SPAN disertai 1(satu) buah printer
6. LOKET ADMINSTRASI PERSURATAN yakni Loket 11 tanpa dilengkapi Personal Komputer
7. CUSTOMER SERVICE OFFICER yakni Loket 13 s.d 15 yang dilengkapi dengan 3 (tiga) buah Komputer Non SPAN, 1 (satu) buah printer dan 1 (satu) unit standing camera untuk keperluan pembuatan KIPS

Loket FO Pelayanan, terdiri dari 11 Loket utama dan 3 Customer Office Officer

Ruang Tunggu KPPN, dapat memuat hingga 150 orang

Back Front Desk, workstation para petugas MO Reviu

Ruang Pelayanan di Masa Pandemi Covid-19

Excecutive Lounge & Living Room KPPN Palembang

Excecutive Lounge dihadirkan sebagai jawaban atas permintaan satker pada survei indeks kepuasan masyarakat yang dilakukan pada tahun 2014. Lounge KPPN menghadirkan kantin kejujuran, yang mana para petugas satker dapat membeli sambil menikmati makanan serta minuman ringan secara mandiri. Selain makanan ringan, juga disediakan kedai kopi dan mie instan, dengan pelayanan mandiri.

Lounge dilengkapi dengan sofa, dispenser pemanas dan pendingin air, hingga wastafel sehingga menyerupai mini pantry/dapur bersih. Para pengguna lounge mengaku senang dengan hadirnya lounge ini, sehingga berkunjung ke KPPN Palembang serasa berada di rumah sendiri.

Lounge juga dilengkapi dengan ruang tamu yang nyaman. Ruang tamu ini berfungsi sebagai sarana bertemu bagi para tamu yang ingin menemui pegawai dan pejabat KPPN Palembang.

Hadirnya ruang tamu ini merupakan perwujudan komitmen kami dalam menjaga profesionalitas hubungan antara pegawai KPPN dan pemangku kepentingan, sehingga seluruh proses pertemuan tidak lagi dilakukan di dalam ruangan kerja/workstation.

Charging Box & Komputer Pojok Musi

Pada Front Office KPPN

Selain Excecutive Lounge, KPPN Palembang juga menyediakan Charging Box & Komputer Pojok Musi. Charging Box ini juga merupakan jawaban atas permintaan satuan kerja melalui survei indeks kepuasan masyarakat pada 2015.

Komputer Pojok Musi adalah sarana mandiri bagi satuan kerja untuk memperoleh peraturan terbaru, installer aplikasi terbaru, pembuatan kode billing MPN G2 (Aplikasi Simfoni), hingga mengakses internet secara gratis.

Wokstation Back Office KPPN Palembang

Seluruh pelaksana dan Kepala Seksi non petugas FO melaksanakan pekerjaan di workstation KPPN. Selain sebagai tempat bekerja, kegiatan-kegiatan kantor lainnya seperti Gugus Kendali Mutu (GKM), Morning Briefing, hingga rapat juga dilaksanakan di tempat ini.

Ruang Kerja Kepala Seksi Bank

Sarana & Prasarana Lainnya KPPN Palembang

Selain yang telah disebutkan di atas, KPPN Palembang juga mempunyai sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya, yaitu :

1. Lahan Parkir yang luas (menjadi satu dengan lahan parkir GKN Palembang)
2. Mini Treasury Learning Center (TLC)
3. Toilet Tamu dan Toilet Pegawai
4. Gudang arsip dan ATK
5. Ruang Sekretariat KPPN
6. Ruang Kepala Kantor
7. Musholla
8. Ruang Rapat
9. Pantry, dan
10. Perpustakaan KPPN
11. Poliklinik
12. Ruang Server
13. Raung Bendahara

Seluruh sarana dan prasarana yang dimiliki oleh KPPN Palembang dapat dikatakan cukup mumpuni sehingga sangat mendukung kelancaran proses bisnis serta pelaksanaan layanan yang diberikan oleh KPPN kepada seluruh stakeholders

TUGAS DAN FUNGSI

Klasifikasi & Tugas KPPN Palembang

Sebagai KPPN Tipe A1

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Palembang adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan. Berperan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah tentu membuat tugas dan fungsi KPPN Palembang sendiri menjadi sangat strategis.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, KPPN Palembang termasuk dalam klasifikasi KPPN Tipe A1 Provinsi yang mempunyai 3 (tiga) tugas diantaranya :

1. melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara,
2. penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, dan
3. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan

13 Fungsi KPPN Palembang

Sebagai KPPN Tipe A1

Sebagai KPPN Tipe A1, KPPN Palembang menyelenggarakan 13 (tiga belas) fungsi guna mendukung tercapainya visi KPPN dan DJPBN, diantaranya:

1. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.
3. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN.
4. Penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan.
5. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara.
6. Pengiriman dan penerimaan kiriman uang.
7. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
8. Penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri.
9. Penatausahaan penerimaan negara bukan pajak.
10. Penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi.
11. Pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan.
12. Pelaksanaan kehumasan, dan
13. Pelaksanaan administrasi KPPN.

Pelaksanakaan berbagai tugas dan fungsi pada KPPN Palembang didasari Prosedur Operasi Baku/Standard Operating Procedure (SOP) yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJPBN, yakni Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-287/PB/2015.

VISI DAN MISI

Visi:

 Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan "Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan.

Misi:

DJPB mendukung misi Kementerian Keuangan nomor 3 (memastikan belanja negara yang berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif) dan no 4 (Mengelola nerasa keuangan pusat yang inovatif dengan risiko minimum) melalui:

1. Mewujudkan Pengelolaan kas negara yang prudent, efisien dan optimal;
2. Mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif dan akuntabel;
3. Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, andal, dan tepat waktu;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan Badan Layanan Umum yang inovatif dan modern;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif dan adaptif.

Quality Management System Sertified ISO 9001:2015

Nama Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mengalami beberapa kali perubahan sesuai dengan perkembagan dan perannya. Pada masa penjajahan Belanda dinamakan CKC (Central Kantor Comtabilited) dan Slank Kas. Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945-1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa Indonesia sendiri dan sejak itu nama CKD dan Slank Kas di-Indonesiakan, CKC menjadi KPPN (Kantor Pusat Perbendaharaan Negara). Pada saat itu, ditetapkan juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia, sehingga pada tahun 1951, Pemerintah Indonesia menetapkan bahwa di tiap-tiap karesidenan terdapat Kas Negara. Selanjutnya, pada tahun 1968 nama KPPN dan KKN digabung menjadi KBN (Kantor Bendahara Negara). Namun, pada tahun 1974, KBN dipecah kembali menjadi KPN (Kantor Perbendaharaan Negara) dan KKN (Kantor Kas Negara).

Seiring dengan perkembangan jaman yang mengacu pada pola penyederhanaan organisasi maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 645/KMK.01/1989 tanggal 12 Juni 1989 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran Nomor : SE-1077/A/1989 tanggal 14 September 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran, sejak tanggal 1 April 1990 KPN dan KKN digabung menjadi KPKN (Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara). Dasar pertimbangan penggabungan ini diantaranya adalah dalam rangka efisiensi dan mengurangi jalur birokrasi dalam pelayanan kepaa masyarakat yang semula dilakukan oleh dua kantor yang berbeda menjadi hanya satu kantor yang kita kenal dengan istilah SAMSAT (Sistem Administrsasi Manunggal Satu Atap). Pertimbangan lain penggabungan institusi ini adalah berkurangnya beban kerja Kantor Perbendaharaan Negara (KPN) yang disebabkan oleh dialihkannya pembayaran pensiun ke PT. Taspen dan Perum Asabri serta dialihkannya pembayaran secara tunai pada Kantor Kas Negara (KKN) menjadi pembayaran secara giral pada Bank-Bank Pemerintah yang ditunjuk.

Selanjutnya pada April 1990 kantor tersebut bertransformasi kembali menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN). Setelah disahkannya paket Undang-Undang Keuangan Negara yang salah satunya termaktub dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, reformasi pengelolaan perbendaharaan negara secara signifikan pun terjadi dengan dibentuknya tiga paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara yang mengubah struktur, tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KKN) kemudian bertransformasi menjadi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). 

...