Kamis, 11 April 2019, KPPN Pelaihari menyelenggarakan sosialisasi Tata cara Penggunaan dan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah dan beberapa materi lain, yaitu:

- Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker Kementerian Negara/Lembaga

- Langkah2 Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019, dan

- Internalisasi Implementasi Zona Integritas

Peserta sosialisasi adalah para pejabat pengelola keuangan Satker mitra kerja KPPN Pelaihari yang terdiri dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara Pengeluaran Satker.

Bertempat di Meeting Room Hotel Sinar, diundang juga pihak Perbankan wilayah Kab. Tanah Laut yaitu BRI Cabang Pelaihari, Bank Mandiri Capem Pelaihari dan BNI Capem Pelaihari.

Woro Triwening Renggani, Kepala KPPN Pelaihari dalam sambutannya menyampaikan bahwa KKP ini mengandung prinsip fleksibel, aman, efektif dan akuntabel.

Fleksibel karena jangkauan pemakaian lebih luas, dan transaksi dapat dilakukan di seluruh merchant yang menggunakan EDC dengan keunggulan Aman dalam bertransaksi dan terhindar dari penyimpangan (fraud) dari transaksi tunai; efektif, karena mengurangi idle cash dari transaksi UP serta akuntabel dalam pembayaran tagihan.

Materi tentang Tata cara Pembayaran dan Penggunaan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) disampaikan oleh Widyastuti Puji Lestari, Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker KPPN Pelaihari.

Sebagai suatu hal yang baru, materi ini harus dipahami oleh semua Satker. Dalam kesempatan tersebut, Gigih Tri Pambudi KPA Satker Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU HPT) menanyakan apakah KKP bisa digunakan di luar wilayah Kab. Tanah Laut dan toko mana saja yang telah siap bertransaksi menggunakan KKP.

Atas pertanyaan ini, dijawab bahwa dengan prinsip fleksibilitas KKP maka penggunaan KKP bisa dilaksanakan dimana saja

Dan Khoirullah Amin, Bendahara Pengeluaran MAN Insan Cendekia Tanah Laut menanyakan apakah UMKM di wilayah Kab. Tanah Laut ada yang sudah bisa bertransaksi menggunakan KKP.

Pada kesempatan ini, Tarmidzi, Pimpinan BRI Cabang Pelaihari menyampaikan bahwa perbankan mendukung penuh program pemerintah terkait KKP ini, dan siap berkoordinasi dengan seluruh satker yang rekening Bendahara Pengeluarannya di BRI.

Materi kedua tentang Penatausahaan Piutang PNBP pada Satker Kementerian Megara/Lembaga disampaikan dengan gamblang oleh Kukuh Budi Wasono, Kepala Seksi Bank.

Selanjutnya materi tentang Langkah2 Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 disampaikan oleh Woro Triwening Renggani, Kepala KPPN Pelaihari.

Pada kesempatan ini Woro menyampaikan 12 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan reformulasinya di tahun 2019. Serta nilai capaian IKPA Satker di wilayah pembayaran KPPN Pelaihari Triwulan I Tahun 2019.

Rata2 nilai IKPA seluruh Satker adalah 95,1 pada periode Triwulan I 2019 ini. Dari skala 100, nilai tersebut menunjukkan kinerja yang cukup bagus bagi Satker lingkup KPPN Pelaihari. Woro menghimbau agar kinerja ke depan selalu ditingkatkan.

Pada sesi terakhir, Setyawan Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal berkolaborasi dengan Syaiful Bachri, Kabagren Polres Tanah Laut menyampaikan tentang Internalisasi Pembangunan Zona Integritas. Syaiful memaparkan pengalamannya dalam membangun Zona Integritas di Polres Tanah Laut, sampai dengan mendapatkan predikat WBK dari Kemenpan RB pada tahun 2018 bersamaan dengan KPPN Pelaihari.

Saat ini unit kerja di Kab. Tanah Laut yang sudah mendapatkan predikat WBK adalah Polres Tanah Laut dan KPPN Pelaihari.

Diharapkan demgan semakin banyak unit kerja di Tanah Laut yang mengimplementasikan Zona Integritas ini maka cita-cita Reformasi Birokrasi yang akan mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani akan tumbuh subur dan menjadi budaya di Tanah Laut.