Aula KPPN Pelaihari, hari Selasa tanggal 16 April 2019, KPPN Pelaihari mendapat kunjungan rombongan dari SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Laut. Setelah ditunjuk oleh Bupati Tanah Laut untuk mengimplementasikan Zona Integritas Wilayah Birokrasi dari Korupsi (WBK), tujuh SKPD yang ditunjuk mendatangi KPPN Pelaihari untuk Studi Banding dan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Selasa (16/4/2019). Tujuh SKPD tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Inspektorat Daerah, Dinas Perhubungan, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kecamatan Pelaihari dengan dikoordinatori oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Menurut inspektur pembantu dua Inspektorat Kabupaten Tanahlaut, studi banding tersebut merupakan bukti keseriusan jajaran Pemkab Tanahlaut untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkup jajarannya. Sebagai unit kerja yang telah lebih dahulu mendapatkan predikat WBK. Maka KPPN Pelaihari terangnya menjadi tempat rujukan untuk menggali pengalaman terkait pembangunan Zona Integritas tersebut.

"Setelah pemaparan serta hasil kunjungan dalam office tour, kita lihat dari kelengkapan sarana prasarana pelayanan menyatakan bahwa KPPN Pelaihari layak menjadi inspirasi bagi unit kerja lain di wilayah Tanah Laut. Apalagi di KPPN Pelaihari telah menerapkan program Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan adanya fasilitas ruang laktasi, ruang bermain anak dan ruang periksa dokter, serta sarpras lain penunjang kaum berkebutuhan khusus, KPPN Pelaihari juga menerapkan program Go Green”.