Jl. Datu Insad, No. 79 Pelaihari – 70814

Berita

Seputar KPPN Pelaihari

Tahun 2024, Satuan Kerja di Tala Terima APBN Rp331,86 Milyar

Bertempat di Aula KPPN Pelaihari, pada hari Kamis (21/2) telah diselenggarakan acara Kick off Pelaksanaan APBN 2024 dan Penandatangan Pakta Integritas Bersama dengan para Kuasa Pengguna Anggaran Satker di wilayah Kab. Tanah Laut (Tala). Dalam kegiatan Kick-off tersebut juga diserahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) secara digital, yang diwakili Kepala Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak Pelaihari (BPTU HPT) Jack Pujianto. Dalam sambutannya Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto, menyampaikan bahwa alokasi APBN 2024, khususnya Belanja Pemerintah Pusat yang ada di Kab. Tala sebesar Rp331,86 Milyar lebih besar dari alokasi Tahun 2023 sebesar Rp302,18 Milyar. Belanja Pemerintah Pusat baik Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal mengalami kenaikan cukup beragam. Terbesar kenaikan terjadi pada Belanja Modal sebesar Rp24,19 Milyar atau mencapai 65% dari alokasi tahun 2023. Kepala KPPN berpesan agar DIPA yang telah diterima agar segera ditindaklanjuti sehingga APBN 2024 dapat dilaksanakan dan memberikan manfaat langsung secara maksimal kepada masyarakat dan perekonomian Kab. Tala. APBN 2024 masih menjadi instrumen yang diandalkan dalam menghadapi berbagai gejolak seperti pandemi serta kenaikan harga energi dan pangan, serta APBN juga menjadi instrumen memulihkan ekonomi dan melindungi masyarakat. 

Selain agenda Kick-off, Kepala KPPN Pelaihari juga menyampaikan press release APBN tahun 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023. Belanja Negara yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sampai dengan tanggal 20 Desember 2023 telah terealisasi sebesar 94,4% atau senilai Rp1,78 Trilyun. Untuk Belanja Pemerintah Pusat sudah terealisasi sebesar Rp290,96 Milyar atau 96,29% dan TKDD sebesar Rp1,49 Trilyun atau sebesar 94,07%. Angka capaian tersebut cukup menggembirakan, dengan waktu yang tersisa, kinerja penyerapan Belanja Pemerintah Pusat di seluruh Satker di Tanah Laut telah melewati target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 95,5%. Dalam paparannya, Kepala KPPN Pelaihari menyampaikan Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, menginformasikan kepada para KPA dan Pimpinan Satlker bahwa terdapat 9 langkah yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendorong akselerasi transformasi ekonomi Indonesia yang inklusif dan berkelanjutan, yaitu (1) melakukan peningkatan kualitas perencanaan, (2) meningkatkan kedisiplinan dalam melaksanakan rencana kegiatan, (3) melakukan akselerasi pelaksanaan program/kegiatan/proyek, (4) melakukan percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa (PBJ), (5) meningkatkan akurasi dan percepatan penyaluran Dana Bantuan Sosial dan Bantuan Pemerintah, (6) meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibah langsung dalam negeri dalam bentuk uang, (7) memprioritaskan dan mengawal penyelesaian program/kegiatan/proyek yang mendukung pencapaian RPJMN 2020-2024, (8) meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money) dan (9) meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal.

Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja Satker dari proses perencanaan sampai dengan proses pertanggungjawaban anggaran. KPPN Pelaihari menyampaikan penghargaan untuk satuan kerja yang telah melaksanakan pengelolaan keuangan negara dengan baik. Penghargaan terbagi atas beberapa kategori, yaitu Kinerja Penyerapan APBN Terbesar, Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indikator Deviasi Halaman III DIPA, Kinerja Digitalisasi Pembayaran (Digipay Satu dan KKP), serta Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan yang Cepat, Akurat dan Lengkap. Adapun Satker penerima penghargaan yaitu:

  1. Kinerja Penyerapan APBN Terbesar
  2. Pagu Besar diperoleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Laut (419065)
  3. Pagu Sedang diperoleh Kejaksaan Negeri Tanah Laut
  4. Pagu Kecil diperoleh MTsN 7 Tanah Laut
  5. Kinerja Pelaksanaan Anggaran Indikator Deviasi Halaman III DIPA
  6. Terbaik Pertama diperoleh Kantor Kementerian Agama Kab. Tanah Laut (419065)
  7. Terbaik Kedua diperoleh Rumah Tahanan Pelaihari
  8. Terbaik Ketiga diperoleh MTsN 3 Tanah Laut
  9. Kinerja Penggunaan Digipay Satu
  10. Terbaik Pertama diperoleh Polres Tanah Laut
  11. Terbaik Kedua diperoleh MAN Tanah Laut
  12. Terbaik Ketiga diperoleh Rumah Tahanan Pelaihari
  13. Kinerja Penggunaan KKP
  14. Terbaik Pertama diperoleh Politeknik Negeri Tanah Laut
  15. Terbaik Kedua diperoleh MAN Insan Cendekia Tanah Laut
  16. Terbaik Ketiga diperoleh KPU Kab. Tanah Laut
  17. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran yang Cepat, Akurat dan Lengkap
  18. Terbaik Pertama diperoleh Pengadilan Agama Pelaihari
  19. Terbaik Kedua diperoleh Kantor UPP Kintap
  20. Terbaik Ketiga diperoleh Polres Tanah Laut
  21. Penyampaian LPJ Bendahara Penerimaan yang Cepat, Akurat dan Lengkap diperoleh Kantor UPP Kintap.

KPPN Pelaihari menyampaikan selamat dan apresiasi kepada Satker yang senantiasa menjaga kepatuhan dalam pelaksanaan anggaran. Apresiasi tersebut dapat menjadi motivasi bagi satker lainnya agar dalam mengeksekusi anggaran dapat lebih baik, dengan mengedepankan kualitas belanja (spending better dan value for money), serta memanfaatkan fasilitas digitalisasi pembayaran lebih optimal agar lebih akuntabel.

--o0o-

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search