Kinerja APBN di wilayah Tanah Laut sampai dengan Triwulan I 2024 menunjukan kinerja yang positif dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa realisasi Belanja Negara Triwulan I 2024 telah mencapai Rp470,31 Miliar atau 21,43 persen, dan tumbuh positif sebesar 36 persen year on year. “Kinerja APBN di wilayah Tanah Laut tahun ini tumbuh positif ditopang oleh realisasi beberapa jenis belanja seperti belanja pegawai dikarenakan adanya pembayaran THR ASN dan Non ASN, belanja barang untuk pelaksanaan Pemilihan Umum serta penyaluran dana Transfer ke Daerah yang lebih cepat jika dibandingkan tahun lalu” jelasnya.

Alokasi APBN 2024 di Tanah Laut sebesar Rp2,194 Triliun terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat di daerah sebesar Rp255,81 Miliar dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp1,939 Triliun. Dari alokasi tersebut, Belanja Pemerintah pusat telah terealisasi sebesar Rp80,36 Miliar atau 31,41 persen yang tersebar di 30 satuan kerja vertikal, dan belanja transfer ke daerah dalam bentuk DAU, DBH, DAK dan Dana Desa yang telah tersalurkan sebesar Rp389,95 Miliar atau 20,11 persen.

Walaupun belanja pemerintah pusat menunjukan kinerja yang positif, namun masih terdapat hal yang perlu dilakukan evaluasi, khususnya realisasi belanja modal di triwulan I 2024 yang masih rendah, bahkan lebih rendah dibandingkan periode tahun yang lalu. Alokasi belanja modal tahun 2024 di wilayah sebesar Rp6,73 Miliar tersebar di delapan Satuan kerja, dan baru terealisasi sebesar Rp646,5 juta atau 9,6 persen. Alokasi belanja modal lebih rendah dari tahun 2023 di karenakan pada awal tahun ini terdapat automatic adjustment anggaran Kementerian/Lembaga mencapai Rp50,14 triliun. Automatic Adjusment tersebut merupakan kebijakan pemblokiran anggaran sementara untuk menjaga ketahanan APBN terhadap pengaruh ketidakpastian perekonomian global akibat kondisi geopolitik. Adanya blokir sementara tersebut khususnya pada belanja modal mengakibatkan satker belum dapat mengeksekusi pengadaan di triwulan I 2024.

Dari sisi kualitas pelaksanaan APBN, Falih menjelaskan pada awal tahun 2024 ini menunjukan peningkatan kualitas jika dibandingkan dengan triwulan I 2023. “dari berbagai indikator kinerja pelaksanaan anggaran satker, kualitas perencanaan yang tertuang dalam rencana penarikan dana dari masing-masing satker tahun ini dapat dieksekusi dengan baik, sehingga dalam pelaksanaan anggarannya tidak muncul deviasi yang melebihi batas 5 persen dari rencana yang telah disampaikan” imbuhnya.

Perbaikan kualitas pelaksanaan anggaran tersebut menunjukan adanya awarness dari satker untuk melakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan belanjanya sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. “Kinerja dan kualitas belanja satker yang baik di awal tahun ini, semoga tetap terjaga sampai dengan akhir tahun nanti, terlebih lagi akan adanya pelaksanaan pilkada di bulan November tentunya pelaksanaan APBN perlu dikawal dengan baik untuk memberikan stimulus dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat di wilayah Tanah Laut” harapan Falih.