Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pelaihari, pada hari Selasa, tanggal 16 September 2025 menyelenggarakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) untuk menjaring masukan dan saran serta evaluasi atas layanan yang telah di berikan oleh KPPN Pelaihari. Dalam pembukaannya, Kepala KPPN Pelaihari, Muhammad Falih Ariyanto menyampaikan bahwa penyelenggaraan FKP merupakan amanah Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 serta Peraturan MenPAN-RB Nomor 16 Tahun 2017 yang mengatur mengenai peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang menjadi unsur penting dalam pembahasan evaluasi atas layanan publik yang perlu  melibatkan masyarakat dan pihak terkait.

Kegiatan FKP diikuti oleh 17 mitra strategis KPPN Pelaihari baik dari Satker K/L, Pemda pengelola Transfer ke Daerah (TKD), Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan jurnalis. Dari pelaksanaan FKP ini diharapkan dapat menyelaraskan antara harapan publik dengan kemampuan penyelenggara layanan, serta sebagai sarana sosialisasi kebijakan pelayanan publik, dan untuk mengetahui efektivitas dari kebijakan yang telah diimplementasikan.

Dalam kegiatan FKP, terdapat 2 (dua) narasumber yaitu Werdha Candratrilaksita Kepala Seksi Pencairan Dana dan Manajemen Satker, yang menjelaskan mengenai standar layanan yang ada di KPPN dan hasil dari Survei Kepuasan Pengguna Layanan Triwulan I 2025. narasumber kedua Bubung Anggani, Kepala Seksi Verifikasi Akuntansi dan Kepatuhan Internal, menyampaikan mengenai kebijakan anti korupsi, anti gratifikasi dan security awarness sebagai pengingat kepada seluruh mitra kerja dan internal KPPN Pelaihari untuk bekerja dengan penuh integritas dalam mengawal pelaksanaan APBN dan APBD.

Hasil dari pelaksanaan FKP tersebut telah disepakati 3 (tiga) permasalahan yang akan diangkat untuk bisa diselesaikan sampai dengan akhir Desember 2025 terkait percepatan penyerapan anggaran, percepatan penyaluran dana desa Tahap II, serta komitmen pemenuhan target implementasi digitalisasi pembayaran pada masing-masing Satker.

Untuk memberikan apresiasi atas kinerja pelaksanaan anggaran satker selama periode Semester I TA 2025, Kepala KPPN Pelaihari menyerahkan penghargaan capaian IKPA terbaik berdasarkan kriteria pagu besar di atas Rp7 Miliar, pagu sedang antara Rp1 Miliar s.d Rp7 Miliar dan pagu kecil dengan nilai kurang dari Rp1 Miliar. Penghargaan diberikan kepada para Pimpinan Satker PAGU BESAR yaitu Terbaik I Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kintap, Terbaik II Kantor Pertanahan Kab. Tanah Laut, Terbaik III Kantor Kementerian Agama Kab Tala (419065). Untuk Satker kategori PAGU SEDANG yaitu Terbaik I Kantor Kemenag Tala (419067), Terbaik II diraih MTs N 2 Tanah Laut, dan Terbaik III KPU Kab. Tanah Laut. Satker dengan kategori PAGU KECIL, Terbaik I MTs N 7 Tanah Laut, Terbaik II MTs N 8 Tanah Laut dan Terbaik III MTs N 6 Tanah Laut.