Dalam rangka mencapai visi dan misi yang diterjemahkan lebih detail dalam destination statement (road map), suatu organisasi harus mampu memformulasikan strategi organisasi. Strategi organisasi tersebut disusun berdasarkan analisis lingkungan eksternal dan internal. KPPN Pelaihari telah merumuskan strategi dengan menggunakan Analisa STEP, SWOT, dan TOWS yang disesuaikan dengan kondisi organisasi terkini.

Adapun tujuan penyusunan strategi organisasi ini adalah untuk menentukan arah dan kebijakan yang akan diambil dalam peningkatan kinerja organisasi, serta mengambil keputusan yang mampu meminimalisasi dan mengelola kelemahan maupun ancaman dari luar organisasi yang perlu menjadi perhatian dalam pencapaian kinerja organisasi.

Untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan organisasi pada tahun 2024, KPPN Pelaihari telah menyusun Strategi Organisasi sebagai berikut:

Sejarah KPPN Pelaihari

KPPN Pelaihari mulai beroperasi secara efektif pada September 2002 dengan menggunakan Kantor Eks Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanah Laut yang berlokasi di Jalan A. Syairani No. 1 Pelaihari.

KPPN Pelaihari sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Pelaihari. Seiring dengan adanya reorganisasi pada Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan RI, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003, KPKN Pelaihari resmi berubah nama menjadi KPPN Pelaihari dengan tugas pokok dan fungsi yang bertambah dari tugas pokok dan fungsi KPKN ditambah dengan adanya penggabungan tugas Kantor Akuntansi Regional (KAR) pada KPPN Pelaihari.

Mulai tanggal 2 Februari 2005, KPPN Pelaihari menempati gedung baru di Jalan Datu Insad No 79 Pelaihari setelah proyek pembangunan gedung beserta prasarana lingkungannya selesai pada akhir tahun 2004.

Sejak mulai berdiri, kantor ini telah beberapa kali mengalami pergantian pimpinan, yaitu

1. Sunarto pada tahun 2003 s.d. 2005,
2. Soeparyono pada tahun 2005 s.d. 2008,
3. Muhammad Zen pada tahun 2008 s.d. 2010,
4. Faradiba Arbi, S.E. pada tahun 2010 s.d. 2012,
5. Bimanyu Eka Yuda, S.E. pada tahun 2012 s.d. 2013,
6. Anna Mariana, S.Si, M.Si pada tahun 2014 s.d. 2016,
7. Tjahjo Purnomo, S.E., M.M. pada tahun 2016 s.d. 2018,
8. Woro Triwening Renggani, S.P., M.Si. pada tahun 2018 s.d. 2021,
9. Rohmiati, S.E., Ak. pada tahun 2021 s.d. 2023,
10. Muhammad Falih Ariyanto, S.S.T., M.B.A. pada tahun 2023 s.d. sekarang.

Tanggal 1 Oktober 2012 merupakan momentum penting bagi KPPN Pelaihari dan para stakeholder karena pada tanggal tersebut KPPN Pelaihari secara resmi ditetapkan sebagai KPPN Percontohan. Penetapan ini secara simbolis berarti KPPN Pelaihari telah mantap dan siap untuk meberikan pelayanan terbaik dengan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Tahun 2014, KPPN Pelaihari terpilih menjadi peserta lomba KPPN Percontohan dan berhasil meraih peringkat terbaik ke-3 untuk KPPN Tipe A2 Tingkat Nasional.

Pada tahun 2017, KPPN Pelaihari memperoleh mandat sebagai salah satu instansi yang melaksanakan Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayan Birokrasi Bersih dan Melayani.

Pada Tahun 2018 KPPN Pelaihari berhasil memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bersama dengan KPPN di seluruh Indonesia berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2015.

Pada Tahun 2019, setelah melewati serangkaian penilaian dan hasil reviu dokumen, KPPN Pelaihari berhasil menjadi peringkat pertama dalam Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada tahun 2020, KPPN Pelaihari berhasil memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sejak dicanangkannya Zona Integritas pada tahun 2017.

Pada tahun 2021, bersama dengan KPPN di seluruh Indonesia, KPPN Pelaihari berhasil mendapatkan sertifikat ISO 9001:2005.

Hingga saat ini KPPN Pelaihari terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada stakeholder mitra KPPN Pelaihari sehingga diharapkan mampu meningkatkan prestasi KPPN Pelaihari baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional.

MOTO
Melayani dengan CERIA (Cerdas, Efektif, Ramah, Ikhlas, Akurat)

JANJI LAYANAN
Melayani dengan Cepat, Tepat, Transparan, dan Tanpa Biaya

MAKLUMAT LAYANAN

KPPN Pelaihari mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas, KPPN Pelaihari menyelenggarakan fungsi:
a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kasnegara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara;
c. penyaluran pembiayaan atas beban APBN;
d. penilaian dan pengesahan terhadap penggunaan uang yang telah disalurkan;
e. penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
a. pengiriman dan penerimaan kiriman uang;
b. penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
c. penyusunan laporan realisasi pembiayaan yang berasal dari pinjaman dan hibah luar negeri;
d. penatausahaan penerimaan Negara bukan pajak;
e. penyelenggaraan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi;
f. pembuatan tanggapan dan penyelesaian temuan hasil pemeriksaan;
g. pelaksanaan kehumasan; dan
h. pelaksanaan administrasi KPPN.

Visi:

Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Tepercaya, dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Kementerian Keuangan.

Misi:

Dalam   rangka   mewujudkan   pencapaian   visi   Direktorat Jenderal Perbendaharaan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak.
2. Mewujudkan pengelolaan   kas   negara   yang                        modern,         kredibel,         dan
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel.
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

Tujuan:

Dalam rangka mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, dengan bersinergi dengan unit Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, DJPb menjalankan arah kebijakan Kementerian Keuangan tahun 2025-2029, yaitu:

1. Transformasi Regulasi, Proses Bisnis dan layanan;
2. Pengelolaan Kekayaan Negara yang Produktif dan Perbendaharaan yang Modern;
3. Pelaksanaan mandat tugas

Di samping itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi DJPb dalam mendukung visi dan misi Kementerian Keuangan, ditetapkan tujuh tujuan DJPb Tahun 2025-2029 yang dilengkapi dengan indikator tujuan, yaitu:

1. Pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas nilai IKPA K/L.
2. Pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang.
3. Pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel yang diukur dengan indikator Indeks Kualitas LKPP dan LK BUN.
4. Tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan yang diukur dengan indikator Indeks efektivitas investasi pemerintah.
5. Tata Kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak yang diukur dengan indikator Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU.
6. Sistem perbendaharaan dan teknologi informasi yang digital, adaptif, dan terintegrasi yang diukur dengan indikator Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan.
7. Pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi yang adaptif yang diukur dengan indikator Indeks Kepuasan Pengguna Layanan.

...