Transformasi belanja APBN merupakan langkah nyata Kementerian Keuangan dalam era modernisasi. Salah satu upaya tersebut dengan menciptakan belanja satuan kerja melalui Digipay Satu. Digipay Satu merupakan aplikasi marketplace pemerintah yang digunakan oleh satuan kerja untuk melakukan belanja online, Digipay Satu juga mendukung program Pemerintah yang mendorong budaya cashless (cashless society) melalui Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)

Cashless society atau masyarakat non tunai adalah revolusi teknologi finansial (fintech) pada garis revolusi 4.0 yang merjuk kepada masyarakat yang melakukan pembayaran menggunakan kartu digital maupun elektronik. Cashless society terbentuk di mana orang-orang telah meninggalkan pembayaran secara tunai dalam setiap aktivitas ekonomi maupun sosial.

Transaksi yang dilakukan oleh masyarakat telah digantikan dengan instrumen digital. Gerakan Non tunai ini memiliki kelebihan antar lain lebih nyaman, mengurangi fraud dan lebih cepat, efektif, dan efisien

Digipay Satu merupakan aplikasi marketplace pemerintah yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Digipay Satu digunakan oleh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan belanja online dengan dua metode pembayaran, yakni menggunakan CMS atau Kartu Kredit Pemerintah.

Keunggulan Digipay Satu antara lain mendukung program budaya cashless juga mendukung program UMKM, mengingat satker dapat mengajak vendor langganan untuk masuk dalam platform Digipay Satu. Digipay Satu juga sesuai dengan konsep pembayaran APBN, pembayaran melalui Digipay Satu setelah barang/jasa di terima.

KPPN Purwakarta selaku Kuasa BUN di daerah dengan wilayah kerja KPPN Purwakarta meliputi Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 57 satuan kerja. Selain itu KPPN Purwakarta juga menjadi KPA penyalur Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa di kedua Kabupaten tersebut senantiasa mengajak satuan kerja untuk belanja melalui Digipay Satu.

Berdasarkan data monitoring belanja melalui Digipay Satu sampai dengan bulan Desember 2025, sebanyal 42 satker telah mendaftarkan user admin dan terdapat 310 transaksi yang dilakukan oleh 18 satker dengan nilai transaksi sebesar Rp240.642.104,00.

Sebagai treasurer, KPPN memiliki kontrol tata kelola pelaksanaan anggaran di daerah yang efektif efisen untuk capaian belanja yang berkualitas salah satunya dengan senantiasa mendorong belanja satker melalui platform Digipay Satu. 

Berdasarkan data tersebut upaya yang dapat dilakukan oleh KPPN Purwakarta antara lain:

1. Mendorong satker yang telah teregister untuk berbelanja melalui Digipay Satu, mengingat satker tersebut telah melakukan tahap satu (registrasi)
2. One on one meeting dengan satker sejenis sehingga terpacu untuk berbelanja melalui Digipay Satu, Misal BPS Kabupaten Subang telah bertransaksi dapat menceritakan mudahnya berbelanja dengan Digipay Satu kepada BPS Kabupaten Purwakarta, KPPN Purwakarta mengajak melalui forum Kemenkeu Satu mengajak KPP Purwakarta dan KPKNL Purwakarta maupun KPBC Purwakarta.
3. Senantiasa mengajak satker untuk berbelanja melalui Digipay Satu, selain mendukung budaya cashless juga satker dapat mengajak vendor langganannya masuk dalam platform tersebut.

Digipay Satu merupakan salah satu transformasi dalam belanja negara, yang mensinergikan  kemudahan transaksi belanja online pemerintah dengan keamanan sistem perbendaharaan. Sinergi seluruh pihak terkait (satker, vendor dan perbankan) serta partisipasi aktif satker, platform Digipay Satu diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan APBN.

Di lingkungan kerja maupun kehidupan sehari-hari, kita sering berinteraksi dengan orang dari berbagai generasi. Mulai dari generasi yang lebih senior hingga generasi yang tumbuh di era digital, masing-masing memiliki karakter, nilai, dan gaya kerja yang berbeda. Sayangnya, perbedaan ini tidak jarang menimbulkan stigma antargenerasi sebuah persepsi negatif atau stereotip yang muncul karena adanya kesenjangan pola pikir, pengalaman, dan preferensi kerja.

Padahal, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi penghalang. Jika dikelola dengan baik, keragaman antargenerasi justru dapat menjadi kekuatan yang mendorong terciptanya lingkungan kerja yang lebih inovatif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan. 

Di sinilah pentingnya memahami bahwa setiap generasi memiliki karakteristik unik. Perbedaan tersebut tidak untuk dipertentangkan, melainkan dipahami dan dikelola agar menjadi kekuatan bersama. Cek selengkapnya pada gambar berikut untuk mengetahui fakta, dampak, serta kunci mengatasi stigma antargenerasi.

Kartu Kredit Pemerintah (KKP) adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit KKP, dan satuan kerja berkewajiban melalukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan sekali.

Tujuan daripada penggunakan KKP ialah untuk meminimalisir penggunakan uang tunai dalam transaksi keuangan negara (cashless), meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara tunai, dan mengurangi cost of fund / idle cash dari penggunaan UP.

Oleh karena itu, penggunaan KKP oleh seluruh satuan kerja perlu dilakukan monitoring dan evaluasi, maka Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dengan ini meluncurkan inovasi Dashboard Transaksi KKP. Dashboard KKP menyajikan informasi penggunaan KKP dan KKP Domestik melalui ekosistem DIGIT dalam rangka Monev pelaksanaan pembayaran dengan KKP dan KKP Domestik secara berjenjang dan berkala yang dapat diakses oleh para pemangku kepentingan terkait, secara realtime berdasarkan data pada sistem informasi Bank Himbara. Dashboard dapat diakses pada tautan: https://digit.kemenkeu.go.id/.

Informasi yang tersedia pada dashboard yaitu data kartu, transaksi KKP, tagihan, dan pembayaran KKP dan KKP Domestik. Tujuan dilakukannya monitoring dan evaluasi KKP adalah menjaga kepatuhan terhadap regulasi, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mencegah terjadinya permasalahan dalam penggunaan KKP, dan sebagai bahan evaluasi untuk pengambilan kebijakan.

Sebelum adanya Dashboard Monev KKP, Monev dilaksanakan berdasarkan data dari pencatatan Satker (SAKTI dan OMSPAN) yang datanya disajikan berdasarkan periode pencatatan atau pelaporan. Setelah adanya Dashboard Monev KKP, Monev dilaksanakan dengan lebih baik, Data transaksi dapat disajikan secara realtime, Terdapat data pembanding dari Bank Penerbit KKP, dan dapat digunakan untuk mendeteksi transaksi tidak wajar.

Dashboard transaksi KKP menampilkan visualisasi data penggunaan KKP dan KKP Domestik dengan proses pemfilteran dengan parameter Tahun dan Jenis KKP. Informasi utama yang disajikan pada dashboard meliputi:

• Jumlah, nominal, satker pengguna KKP;
• Transaksi per Bank, per Satker (Top 5), per Tahun, per bulan, per Provinsi;
• Data outstanding Tagihan;
• Top 5 MCC dengan transaksi tertinggi.

Jika dashboard dilakukan proses pemfilteran dengan parameter kode lokasi transaksi, maka informasi yang ditampilkan meliputi:

• Data kartu yang diterbitkan oleh bank dan jumlah KKP dan KKP Domestik aktif;
• Jumlah KKP Aktif per Jenis, per K/L (Top 10), per Bank, per Wilayah (Provinsi);
• Perkembangan jumlah KKP Aktif.

Pada Dashboard transaksi KKP juga terdapat menu Monitoring Kartu, yang menampilkan data kartu yang diterbitkan oleh bank himbara. Data kartu dan pemegang kartu yang ditampilkan dilakukan masking sebagian, dengan difilter sesuai kewenangan user (Dit. PA, Kanwil DJPb, KPPN, Satker, dan Himbara).

Menu selanjutnya ialah menu Monitoring Transaksi KKP yang menampilkan data transaksi berasal dari bank himbara penyedia kartu dan dapat difilter sesuai kewenangan user (Dit. PA, Kanwil DJPb, KPPN, Satker, dan Himbara).

Menu selanjutnya ialah menu Monitoring Tagihan KKP yang menampilkan data tagihan Kartu kredit atas KKP yang telah diterbitkan. Pada menu ini juga terdapat data perbandingan tagihan dan pembayaran atas nomor kartu dan tagihannya, dan dapat difilter sesuai kewenangan user (Dit. PA, Kanwil DJPb, KPPN, Satker, dan Himbara).

Menu monitoring yang juga penting ialah menu Monitoring Pembayaran yang menampilkan data pembayaran yang telah dilakukan oleh satker atas KKP yang diterbitkan, dan dapat difilter sesuai kewenangan user (Dit. PA, Kanwil DJPb, KPPN, Satker, dan Himbara).

Seluruh menu-menu monitoring di atas dapat digunakan oleh seluruh stakeholders, dalam hal ini Dit. PA, Kanwil DJPb, KPPN, Satker, dan Himbara sebagai wujud semangat transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan negara. Monitoring dan evaluasi dilakukan baik dengan penyampaian laporan penggunaan triwulanan maupun pengawasan lain.

Layanan Prima Yang Berkelanjutan

Dalam rangka penyempurnaan pelayanan kepada seluruh stakeholder, pada Selasa, 23 September 2025, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta telah melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, seperti perwakilan satuan kerja, perwakilan pemerintah daerah, perwakilan civitas akademisi, perwakilan perbankan, perwakilan asosiasi/pengusaha, tokoh masyarakat, dan media masa.

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala KPPN Purwakarta, Bapak Budi Utomo yang sekaligus menyampaikan paparan utama mengenai Kebijakan Pelayanan di KPPN Purwakarta, bagaimana Profesionalisme SDM dalam memberikan layanan, bagaimana Sarana dan Prasarana yang ada mendukung pelayanan, bagaimana Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) yang tersedia, bagaimana pemberian Konsultasi dilaksanakan demikian juga bagaimana mekanisme Pengaduan apabila ada permasalahan, serta apa saja Inovasi yang dibuat KPPN Purwakarta dalam rangka pelayanan prima.  Disampaikan juga bagaimana tindak lanjut dari hasil Rekomendasi FKP 2024. Dalam pemaparannya, Budi Utomo didampingi oleh tiga pejabat KPPN lainnya yakni Muhamad Solikhin, Dagri Meifardo, dan Diyah Sri Astuti.

Selain paparan utama, Bapak Budi Utomo juga menyampaikan tentang Island Integrity (Zona Integritas) dan Campaign #AmanSetaraBersamaDJPb. Terkait Island Integrity disampaikan pengalaman setelah keberhasilan KPPN Purwakarta membangun Zona Integritas untuk memperoleh predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) bahwa Organisasi Yang Bebas Dari Korupsi meningkatkan Kinerja (Corruption-Free Performance), memungkinkan Efisiensi Yang Lebih Besar (Greater Efficiency), diharapkan memperoleh Pengaruh Sistem Yang Lebih Luas (Wider System) sehingga organisasi lain juga tertarik  membangun Zona Integritas. Dalam Campaign #AmanSetaraBersamaDJPb dismpaikan komitmen Ditjen Perbendaharaan dan khususnya KPPN Purwakarta dalam Pengarusutamaan Gender danan Inklusi Sosial.

Sesuai dengan tujuan FKP yaitu dalam rangka penyempurnaan pelayanan KPPN Purwakarta, setelah paparan, dilanjutkan dengan dialog dan diskusi agar stakeholder dapat memberikan masukan, kritik, dan mungkin testimoni terhadap pengalaman selama ini yang diterima.

Secara umum peserta memberikan apresiasi kepada KPPN Purwakarta atas inisiatifnya dalam menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik yang menunjukkan bahwa Ditjen Perbendaharaan mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Apresiasi juga diberikan atas layanan KPPN yang prima dan sangat membantu stakeholder dalam mensukseskan program kerja yang menjadi tugasnya. Harapannya pelayanan prima tersebut dapat dipertahankan, salah satunya dengan menjaga kesehatan mental dan fisik. Diharapkan juga agar pembinaan/khusus dapat terus dilaksanakan apabila karena satu dan lain hal satker mengalami kendala. Dari Perbankan juga siap mendukung pelayanan KPPN Purwakarta, terutama karena transaksi keuangan pemerintah diharapkan lebih banyak dilaksanakan secara non tunai dengan pemanfaatan fasilitas yang ada di perbankan.

Hasil diskusi dan dialog kemudian disarikan dalam bentuk rekomendasi, dibuatkan berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan-perwakilan stakeholder. Rekomendasi yang dihasilkan pada FKP ini akan ditindaklanjuti dan menjadi salah pedoman KPPN Purwakarta dalam upaya peningkatan pelayanan yang berkelanjutan. Melalui forum ini, KPPN Purwakarta meneguhkan komitmennya dalam memperkuat koordinasi serta menghadirkan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder dan mayarakat.

Pada akhir Februari lalu, KPPN Purwakarta mengadakan acara terkait evaluasi anggaran tahun 2024 dan isu strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 kepada seluruh Kepala Kantor mitra kerja KPPN Purwakarta secara daring melalui aplikasi Ms Teams. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diselenggarakan secara rutin tiap tahun oleh KPPN Purwakarta selaku Kuasa BUN Daerah yang bertujuan untuk menyampaikan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025 kepada Kepala Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah mitra kerja KPPN Purwakarta. Kita ketahui bersama bahwa Pemerintah telah menyepakati APBN tahun 2025 sebesar Rp3.621,3 triliun yang dialokasikan untuk belanja pemerintah pusat sebesar Rp2.701,4 triliun dan untuk Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp919,9 triliun. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. KPPN Purwakarta selaku Kuasa BUN di daerah, mengelola sebesar Rp5,27 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,13 triliun dan belanja transfer ke daerah sebesar Rp4,14 triliun. Pagu anggaran ini disebar ke seluruh Satuan Kerja wilayah kerja KPPN Purwakarta di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang yang terdiri dari 57 Satuan Kerja dan 2 Pemerintah Daerah.

Kepala KPPN Purwakarta Budi Utomo menyampaikan beberapa hal terkait isu strategis pelaksanaan anggaran tahun 2025, diantaranya agar belanja negara yang dikelola Satuan Kerja (Satker) agar tetap dapat dijalankan secara optimal walaupun terdapat efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 bahwa Kementerian/Lembaga dikenakan efisiensi belanja negara tahun anggaran 2025 yang bersumber dari APBN untuk belanja barang dan belanja modal. Para Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja (Satker) agar dapat mengidentifikasi belanja barang dan modal yang akan dilakukan blokir untuk efisiensi anggaran, hal ini agar pelaksanaan anggaran yang sudah berjalan agar tidak terhambat dan tetap berjalan sebagaimana mestinya. Begitupun data kontrak yang sudah terlanjur dilaksanakan oleh rekanan dan didaftarkan ke KPPN agar tetap bisa dijalankan. Namun bagi Satker yang akan melaksanakan kontrak, diharapkan agar diselesaikan terlebih dahulu blokir anggarannya dalam rangka efisiensi anggaran tersebut. Kemudian beliau juga menyampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Satker agar melakukan penyesuaian kegiatan pekerjaan sehari-hari yang berkaitan dengan pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2025, sehingga kinerja pelaksanaan anggaran tetap tercapai secara optimal. Selain itu, beliau juga menyampaikan bahwa kita sebagai perangkat negara agar tetap mendukung kebijakan pemerintah terkait efisiensi anggaran ini, bahwa efisiensi belanja negara tidak mengurangi APBN hanya saja APBN dialokasikan ke program pemerintah yang lain.

Pada akhir acara, beliau menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh Satker dan Pemda di Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang atas nilai pelaksanaan anggaran dengan nilai rata-rata yang memuaskan. Pencapaian kualitas pelaksanaan anggaran yang dinilai berdasarkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan hasil kerja keras seluruh Satker dalam mengelola keuangan yang optimal, efektif, dan efisien baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Diharapkan pada tahun 2025, Satker dapat terus meningkatkan nilai kualitas pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Di sisi lain diharapkan juga Satker dapat lebih meningkatkan lagi penggunaan digital payment melalui CMS, KKP, dan Digipay dalam melakukan transaksi belanja kepada vendor. Hal ini tentunya akan berdampak positif pada program pemerintah yaitu cashless society yang dapat membantu perekonomian masyarakat daerah terutama UMKM dan menekan produksi uang tunai yang beredar di masyarakat.

Penulis: Azhaarul Iman

(Foto bersama para guru, siswa-siswi SMA Negeri 1 Purwakarta, dan Tim Kemenkeu Mengajar)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggelar program Kemenkeu Mengajar ke-9 di Wilayah Kab. Purwakarta yaitu pada SD Nagri 1 Purwakarta dan SMA Negeri 1 Purwakarta pada Senin (7/10/2024). Acara ini bertujuan membangkitkan kesadaran masyarakat, terutama para siswa, terhadap peran penting Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

(Sambutan Kepala KPPN Purwakarta, Budi Utomo)

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Purwakarta, Budi Utomo, bertindak sebagai pembina upacara pada kegiatan yang diselenggarakan di SMA Negeri 1 Purwakarta. Dalam sambutannya, Budi Utomo menyampaikan apresiasi kepada pihak sekolah yang telah memberikan kesempatan kepada Kementerian Keuangan untuk berbagi pengetahuan dengan para siswa.

“Dengan semangat kolaborasi dan partisipasi dari koordinator daerah, relawan pengajar, dokumentator, dan fasilitator, kami berharap anak-anak akan mendapatkan wawasan tentang pentingnya APBN dan bagaimana perannya dalam pembangunan negara.” Ujarnya.

(Foto bersama kegiatan Kemenkeu Mengajar)

Kegiatan belajar mengajar dilanjutkan setelah upacara, dengan relawan pengajar membimbing siswa-siswi di kelas masing-masing. Setiap kelas dibimbing oleh dua orang relawan yang menjelaskan mengenai pendapatan negara, pengeluaran, serta bagaimana APBN digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, terdapat cerita inspirasi untuk menjaga semangat belajar para siswa.

Acara ini juga istimewa karena selain diikuti oleh siswa dan guru, juga dihadiri oleh pegawai dari berbagai Unit Eselon I di Kementerian Keuangan, antara lain Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Di akhir acara siswa-siswi menuliskan harapan dan cita-cita untuk dirinya ke depannya. Kemudian diarahkan untuk melipat kertas tersebut menjadi pesawat. Pembuatan pesawat kertas yang diterbangkan ini diharapkan agar mimpi atau cita-cita yang telah mereka tulis dapat diterbangkan setinggi mungkin seperti pesawat terbang sehingga nantinya mimpi atau cita-cita mereka menjadi sebuah kenyataan.

Kepala SMA Negeri 1 Purwakarta, Titin Kuraesin, mengapresiasi program ini dan berharap materi yang disampaikan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi generasi muda Indonesia. (MIL)