• Terhadap pagu DID juga dilakukan penyesuaian.
• Penyesuaian pagu DID akan dilakukan secara proporsional kepada seluruh pemerintah daerah yang mendapatkan alokasi DID Tahun 2020. Penyesuaian akan dilakukan untuk seluruh kelompok kategori DID Kecuali untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang kesehatan.

PengunaanDID untuk kelompok kategori pelayanan dasar publik kesehatan diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid 19.

Penyaluran DID untuk kategori selain kelompok kategori pelayanan dasar publik bidang Kesehatan tetap mengacu kepada PMK Nomor 141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Insentif Daerah yaitu disalurkan 2 Tahap, masing-masing sebesar 50%.

DID adalah salah satu jenis sumber pendanaan pemerintah daerah dari TKDD. Apabila DID digunakan untuk BTT tentu perlu dilakukan perubahan terhadap rencana penggunaan DID sebagai
syarat penyaluran DID. Dalam pemenuhan BTT tentunya harus mengacu kepada peraturan perundang-undangan.

• DID dapat untuk membiayai kegiatan sesuai prioritas dan kebutuhan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian apabila dana untuk kegiatan pencegahan
dan/atau penanganan Covid 19 belum mencukupi didalam APBD, maka sebaiknya penggunaan DID diprioritaskan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penangananCovid 19.
• Apabila dari DID tidak ada kegiatan untuk pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 maka perlu menambahkan Surat Pernyataan bahwa kegiatan pencegahan dan/atau penanganan Covid-19 telah dianggarkandalamAPBDdengan bukti DPAdilampirkan.

Sesuai dengan Perpres No. 54 Tahun 2020, Dana Desa TA 2020 mengalami penyesuaian menjadi sebesar Rp71,19 triliun dari sebelumnya sebesar Rp72 triliun, atau berkurang sebesar Rp810 miliar.

Penyesuaian pagu Dana Desa dalamPerpres No. 54 Tahun 2020 akan mengakibatkan perubahan pada pagu Dana Desa setiap kabupaten/kota. Hal tersebut disebabkan karena nilai pengurangan pagu Dana Desa sebesar Rp810 miliar tersebut akan diperlakukan secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dasar.

• Dengan adanya penyesuaian pagu anggaran Dana Desa dalamAPBN-P TA 2020, secara otomatis akan mempengaruhi pagu Dana Desa setiap daerah kabupaten/kota.
• Dengan adanya penyesuaian pagu tersebut, maka pemerintah daerah harus melakukan perubahan APBD atau terlebih dahulu melakukan perubahan perkada mengenai penjabaran APBD TA 2020.
• Atas dasar perubahan perkada tersebut di atas, bupati/wali kota melakukan perubahan perkada mengenai tata cara penghitungan Dana Desa dan rincian Dana Desa setiap desa.