Dasar Hukum
Penerapan SPP didasarkan pada PP nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi dan diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, yaitu :
- Kegiatan yang efektif dan efisien
- Laporan Keuangan yang andal
- Kemanan aset Negara
- Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan
Penerapan SPIP pada KPPN Sidikalang
Bentuk penerapan SPIP pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Riau antara lain sebagai berikut:
1. Pemantauan Kode Etik dan Disiplin Pegawai secara berkala
2. Pemantauan Pengendalian Utama secara berkala pada kegiatan:
- Pengadaan barang dan jasa dengan nilai ≤ 10 juta
- Pengadaan barang dan jasa dengan nilai > 10 juta
- Pengadaan barang dan jasa dengan mekanisme LS
- Pelaksanaan Revisi DIPA
3. Pengelolaan Pengaduan
4. Pengelolaan Gratifikasi
5. Pengelolaan manajemen Risiko
6. Akselerasi Pembangunan Zona Integritas
7. Penilaian Penilaian Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tingkat UAKPA
8. Profiling Pejabat/Pegawai KPPN
9. Pengelolaan Benturan Kepentingan
10. Pengelolaan Penerapan Whistle Blowing System
