Sampai dengan Bulan Juni tahun 2024 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 30 Juni 2024. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.620.687.412.000,- yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.300.612.813.000,- dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.320.074.599.000,-.

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp658.677.884.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp497.976.763.000,-, Belanja Modal (53) sebesar Rp136.262.716.000,-, dan Belanja Bansos (57) sebesar Rp7.695.450.000,-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.538.345.000,-, DAK NonFisik sebesar Rp433.034.284.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.583.226.516.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp 34.965.279.000, Dana Desa sebesar Rp170.285.863.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp22.382.403.000.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Juni 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp368.619.147.081,- (55,96% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp244.943.224.519 (49,19% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp19.901.254.181,- (14,61% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp 306.575.000,- (55,96% dari pagu belanja)

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. DAK Fisik sebesar Rp962.109.711,- (1,27% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp225.769.572.216,- (52,14% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp922.026.893.967,- (58,24% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp13.656.157.610,- (39,06% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp134.987.366.000,- (79,27% dari pagu belanja)
6. Insentif fiskal sebesar 191.201.500,- (50,00% dari pagu belanja)

#KPPNSingarajaPrudent
#DJPbHAnDAL
#InTress

Sampai dengan Bulan April tahun 2024 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 30 April 2024. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.607.611.866.000,- yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.287.537.267.000,- dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.320.074.599.000,-.

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp659.252.444.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp483.647.690.000,-, Belanja Modal (53) sebesar Rp136.941.683.000,-, dan Belanja Bansos (57) sebesar Rp7.695.450.000,-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.538.345.000,-, DAK NonFisik sebesar Rp433.034.284.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.583.226.516.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp 34.965.279.000, Dana Desa sebesar Rp170.285.863.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp22.382.403.000.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan April 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp226.119.780.301,- (34,30% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp177.772.194.336,- (36,76% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp13.535.902.876 ,- (9,88% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp 292.575.000,- (55,78% dari pagu belanja)

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. DAK Fisik sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp164.599.314.394,- (38,01% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp643.633.779.000,- (40,65% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp7.236.143.500,- (20,70% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp 328.198.400,- (56,57% dari pagu belanja)
6. Insentif fiskal sebesar Rp 7.331.233.500,- (32,75% dari pagu belanja)

Sampai dengan Bulan Februari tahun 2024 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 29 Februari 2024. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.581.678.522.000,- yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.261.603.923.000,- dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.320.074.599.000,-.

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp659.294.149.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp459.120.901.000,-, Belanja Modal sebesar Rp135.493.423.000,-, dan Belanja Bansos sebesar Rp7.695.450.000,-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.538.345.000,-, DAK NonFisik sebesar Rp433.034.284.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.583.226.516.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp34.965.279.000, Dana Desa sebesar Rp170.285.863.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp22.382.403.000.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Februari 2024 dapat disajikan sebagai berikut:
1. Belanja Pegawai sebesar Rp84.684.278.546,- (12,84% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp98.085.937.975,- (21,36% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp5.444.900.150,- (4,02% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp4.133.400.000,- (53,71% dari pagu belanja)

Selanjutnya, reaiisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:
1. DAK Fisik sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp85.440.765.000,- (19,73% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp324.162.486.000,- (20,47% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp500.130.450,- (1,42% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp96.328.198.400,- (56,57% dari pagu belanja)
6. Insentif fiskal sebesar Rp7.331.233.500,- (32,75% dari pagu belanja)

Sampai dengan Bulan Mei tahun 2024 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 31 Mei 2024. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.620.687.412.000,- yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.300.612.813.000,- dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.320.074.599.000,-.

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp658.677.884.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp497.976.763.000,-, Belanja Modal (53) sebesar Rp136.262.716.000,-, dan Belanja Bansos (57) sebesar Rp7.695.450.000,-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.538.345.000,-, DAK NonFisik sebesar Rp433.034.284.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.583.226.516.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp 34.965.279.000, Dana Desa sebesar Rp170.285.863.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp22.382.403.000.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Mei 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp276.655.487.552,- (42,00% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp204.966.604.427,- (41,16% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp17.294.873.984,- (12,69% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp 306.575.000,- (55,96% dari pagu belanja)

Selanjutnya, realisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. DAK Fisik sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp164.802.314.394,- (38,06% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp751.687.941.000,- (47,48% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp7.236.143.500,- (20,70% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp 183.618.600,- (58,83% dari pagu belanja)

Insentif fiskal sebesar Rp 7.331.233.500,- (32,75% dari pagu belanja)

Sampai dengan Bulan Maret tahun 2024 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 31 Maret 2024. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.599.578.102.000,- yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.279.503.503.000,- dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.320.074.599.000,-.

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp659.252.444.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp475.613.926.000,-, Belanja Modal (53) sebesar Rp136.941.683.000,-, dan Belanja Bansos (57) sebesar Rp7.695.450.000,-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.538.345.000,-, DAK NonFisik sebesar Rp433.034.284.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.583.226.516.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp 34.965.279.000, Dana Desa sebesar Rp170.285.863.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp22.382.403.000.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Januari 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp166.085.081.804,- (25,19% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp140.192.947.174,- (29,48% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp9,228,213,178,- (6,74% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp 264.575.000,- (55,42% dari pagu belanja)

Selanjutnya, reaiisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. DAK Fisik sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp98.670.633.694,- (27,42% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp434.034.284.000,- (22,79% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp6.736.013.050,- (19,26% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp 328.198.400,- (56,57% dari pagu belanja)

Insentif fiskal sebesar Rp 7.331.233.500,- (32,75% dari pagu belanja)

Sampai dengan Bulan Januari tahun 2024 telah banyak kegiatan yang sudah dilakukan oleh satker dalam merealisasikan kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dengan adanya realisasi sampai dengan tanggal 31 Januari 2024. KPPN Singaraja mengelola dana APBN sebesar Rp3.587.108.466.000,- yang terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.267.485.530.000,- dan Belanja Transfer ke Daerah sebesar Rp2.319.622.936.000,-.

Pagu belanja Pemerintah Pusat tersebut terdiri atas Belanja Pegawai (51) sebesar Rp659.253.829.000,-, Belanja Barang (52) sebesar Rp465.042.828.000,-, Belanja Modal sebesar Rp135.493.423.000,-, dan Belanja Bansos sebesar Rp7.695.450.000,-. Sedangkan untuk Belanja Transfer ke Daerah terdiri atas pembayaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp75.538.345.000,-, DAK NonFisik sebesar Rp433.034.284.000,-, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.583.226.516.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp35.155.525.000, Dana Desa sebesar Rp170.285.863.000, dan Insentif Fiskal sebesar Rp22.382.403.000.

Untuk realisasi belanja Pemerintah Pusat pada APBN lingkup KPPN Singaraja yang telah dilaksanakan sampai dengan bulan Januari 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai sebesar Rp34,138,346,155,- (5,18% dari pagu belanja)
2. Belanja Barang sebesar Rp10.306.741.628,- (2,22% dari pagu belanja)
3. Belanja Modal sebesar Rp1.000.000,- (0,00% dari pagu belanja)
4. Belanja Bansos sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)

Selanjutnya, reaiisasi belanja Transfer ke Daerah dapat disajikan sebagai berikut:

1. DAK Fisik sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)
2. DAK NonFisik sebesar Rp85.059.025.000,- (19,64% dari pagu belanja)
3. Dana Alokasi Umum sebesar Rp216.108.324.000,- (13,65% dari pagu belanja)
4. Dana Bagi Hasil sebesar Rp500.130.450,- (1,42% dari pagu belanja)
5. Dana Desa sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)

Insentif fiskal sebesar Rp0,- (0,00% dari pagu belanja)