Rabu, 27 September 2023 Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Solok beserta Pejabat Pengawas dan staf melakukan kunjungan kerja ke beberapa satuan kerja pengelola APBN di wilayah Kabupaten Solok Selatan termasuk Pemerintah Daerah Kab. Solok dalam rangka silaturahmi serta koordinasi kegiatan pelaksanaan anggaran.

Solok, 13 September 2023.

KPPN Solok menyelenggarakan Press Release APBN dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran periode Agustus 2023. Sebelum kegiatan sosialisasi dimulai, terlebih dahulu dilakukan penyampaian pesan Antikorupsi dan Anti Gratifikasi melalui penanyangan video yang memuat pesan antikorupsi, larangan menerima gratifikasi, kewajiban melaporkan penerimaan dan penolakan gratifikasi, mekanisme pelaporan gratifikasi, promosi Unit Pengendali Gratifikasi dan Aplikasi GOL, dan sarana pengaduan serta kebijakan perlindungan dan kerahasiaan pelapor.

Solok, 8 Agustus 2023.

“Per 31 Juli 2023, KPPN Solok telah menyalurkan belanja negara senilai  Rp1.546,02 miliar atau 57,46% dari pagu sebesar Rp2.690,46 miliar. Alokasi Anggaran tersebut mengalami penurunan sebesar Rp4,87 miliar dibandingkan Juni lalu. Penurunan pagu anggaran tersebut berupa belanja pegawai Rp4,61 miliar dan belanja barang Rp264 juta.” Ujar Budi Utomo, Kepala KPPN Solok, dalam kegiatan press release APBN Bulan Juli yang dilaksanakan secara daring melalui zoom.

Rabu, 27 September 2023, KPPN Solok mengadakan kegiatan FGD Analisis Ekonomi Regional Kota Solok Triwulan III Tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan secara hybrid (ruang rapat KPPN Solok dan MS Teams) dibuka oleh Kepala KPPN Solok Ibu Ikasari Heniyatun.

Dalam rangka piloting tahap III Penerapan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi pada sistem SAKTI yang dimulai pada 01 September 2023, KPPN Solok menyelenggarakan kegiatan sosialisasi selama 2 (dua) hari, Senin dan Selasa, 14 dan 15 Agustus 2023 pada dua lokasi yang berbeda.

Dalam kegiatan Stakeholders Day yang diselenggarakan pada kamis 20 Juli 2023 lalu, KPPN Solok melaksanakan sosialisasi antikorupsi dengan tema “Peran Masyarakat dalam Peningkatan Budaya Integritas di Lingkungan Kemenkeu”. Kegiatan ini dihadiri oleh para KPA dan pejabat perbendaharaan seluruh mitra kerja KPPN Solok. Dalam kesempatan ini, Bapak Budi Utomo, Kepala KPPN Solok menyampaikan dua bahasan utama, yaitu Pengendalian Gratifikasi dan Penanganan Pengaduan. Pegawai/Penyelenggara Negara wajib menolak gratifikasi dan wajib melaporkan penolakan/penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya. Kepala KPPN Solok, Bapak Budi Utomo menghimbau kepada para KPA dan pejabat perbendaharaan yang hadir agar tidak memberikan gratifikasi. KPPN Solok telah memperoleh predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2019. Seluruh layanan KPPN Solok adalah gratis, tidak dipungut biaya (Rp 0). Kepala KPPN Solok juga mengajak para KPA untuk berperan aktif dalam membangunan zona integritas pada instansinya.